IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
mat vendor
Newbie
Newbie
PostCOLON 9
BergabungCOLON 09 Apr 2011, 13:29

IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh mat vendor » 21 Apr 2011, 15:57

Asslm. Wr. Wb.
Salam sejahtera,

Mohon pencerahan para punggawa pengadaan barang,

~ Untuk SIUP Non Kecil (menengah/besar) apakah diperbolehkan ikut lelang dengan pagu =/< 2,5 M,
~ Apakah panitia pengadaan mutlak mencantumkan "SIUP Kecil" untuk persyaratan Admin jika lelang =/< 2,5 M.
~ Mohon penjelasan batasan/ukurannya tentang = "Kompetensi Teknis" (SDM, Teknis, Modal), karena pada umumnya pengadaan Barang
pada kisaran tersebut, terutama untuk sistem informasi (software), bukankah semakin banyak calon semakin baik?
~ Jika dihubungkan dengan tenaga IT (kompetensi teknis SDM, kompetensi Teknis) terletak pada sisi apanya?

Jika ini SIUP menengah/Besar dilarang untuk ikutserta dalam pagu 2,5 m bisa saja PA kehilangan kesempatan mendapat barang yang
berkualitas dan/atau bisa saja pengada "menyesuaikan diri" untuk itu.
Terima kasih atas segalanya.

jabat erat.
Eddy S.

Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 369
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 05:32

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh Khairil Khai » 21 Apr 2011, 23:03

menurut
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 46/M-DAG/PER/9/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Gambar

berdasarkan Pasal 3 tersebut di atas.
utk pengadaan kecil dpt di ikuti oleh penyedia dgn SIUP kecil & SIUP menengah
sedangkan utk Non kecil di ikuti oleh penyedia dgn SIUP menengah & SIUP besar.

sehingga panitia harus menyesuaikan Nilai Paket dgn klasifikasi SIUP.
misalkan:
pengadaan barang dgn Nilai <=500jt maka SIUP yg dipersyaratkan adalah yg KECIL.
pengadaan barang dgn Nilai 500jt - 2,5M maka SIUP yg dipersyaratkan adalah yg KECIL dan MENENGAH.
pengadaan barang dgn Nilai >=2,5M maka SIUP yg dipersyaratkan adalah yg MENENGAH dan BESAR.

mat vendor
Newbie
Newbie
PostCOLON 9
BergabungCOLON 09 Apr 2011, 13:29

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh mat vendor » 28 Apr 2011, 13:24

Terima kasih sekali pak boss, atas pencerahannya.

Salam
Eddy

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 645
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh burhan » 28 Apr 2011, 18:49

lebih tepat melihat bukan pada kekayaan bersih tetapi pada hasil penjualan
undang-undang 20/2008 pasal 6 ayat (2)
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

tentunya jika diperuntukkan untuk usaha kecil, maka usaha non kecil dilarang untuk mengikuti. jika diperuntukkan untuk non kecil, selama ini asumsinya usaha kecil dapat mengikuti jika mampu. tetapi ini jawaban dari web lkpp konsultasi, cari di judul Klasifikasi Usaha:

Peserta lelang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.2.500.000.000 diutamakan untuk usaha kecil terlebih dahulu. Panitia hanya boleh membuka paket tersebut untuk usaha non kecil bila tidak ada usaha kecil yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut (pasal 100). Bila ditujukan untuk usaha non kecil, maka usaha kecil tidak boleh mengikuti paket tersebut (apple to apple).

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh khalid » 28 Apr 2011, 18:51

burhan menulisColonlebih tepat melihat bukan pada kekayaan bersih tetapi pada hasil penjualan
undang-undang 20/2008 pasal 6 ayat (2)
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

tentunya jika diperuntukkan untuk usaha kecil, maka usaha non kecil dilarang untuk mengikuti. jika diperuntukkan untuk non kecil, selama ini asumsinya usaha kecil dapat mengikuti jika mampu. tetapi ini jawaban dari web lkpp konsultasi, cari di judul Klasifikasi Usaha:

Peserta lelang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.2.500.000.000 diutamakan untuk usaha kecil terlebih dahulu. Panitia hanya boleh membuka paket tersebut untuk usaha non kecil bila tidak ada usaha kecil yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut (pasal 100). Bila ditujukan untuk usaha non kecil, maka usaha kecil tidak boleh mengikuti paket tersebut (apple to apple).


Dasarnya kalimat di atas apa pak ?
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 645
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh burhan » 28 Apr 2011, 19:19

khalid menulisColon
burhan menulisColonlebih tepat melihat bukan pada kekayaan bersih tetapi pada hasil penjualan
undang-undang 20/2008 pasal 6 ayat (2)
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

tentunya jika diperuntukkan untuk usaha kecil, maka usaha non kecil dilarang untuk mengikuti. jika diperuntukkan untuk non kecil, selama ini asumsinya usaha kecil dapat mengikuti jika mampu. tetapi ini jawaban dari web lkpp konsultasi, cari di judul Klasifikasi Usaha:

Peserta lelang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.2.500.000.000 diutamakan untuk usaha kecil terlebih dahulu. Panitia hanya boleh membuka paket tersebut untuk usaha non kecil bila tidak ada usaha kecil yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut (pasal 100). Bila ditujukan untuk usaha non kecil, maka usaha kecil tidak boleh mengikuti paket tersebut (apple to apple).


Dasarnya kalimat di atas apa pak ?


itu kutipan dari website lkpp konsultasi. coba ketik : Klasifikasi Usaha

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh khalid » 29 Apr 2011, 10:08

burhan menulisColon
khalid menulisColon
burhan menulisColonlebih tepat melihat bukan pada kekayaan bersih tetapi pada hasil penjualan
undang-undang 20/2008 pasal 6 ayat (2)
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

tentunya jika diperuntukkan untuk usaha kecil, maka usaha non kecil dilarang untuk mengikuti. jika diperuntukkan untuk non kecil, selama ini asumsinya usaha kecil dapat mengikuti jika mampu. tetapi ini jawaban dari web lkpp konsultasi, cari di judul Klasifikasi Usaha:

Peserta lelang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.2.500.000.000 diutamakan untuk usaha kecil terlebih dahulu. Panitia hanya boleh membuka paket tersebut untuk usaha non kecil bila tidak ada usaha kecil yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut (pasal 100). Bila ditujukan untuk usaha non kecil, maka usaha kecil tidak boleh mengikuti paket tersebut (apple to apple).


Dasarnya kalimat di atas apa pak ?


itu kutipan dari website lkpp konsultasi. coba ketik : Klasifikasi Usaha


Saya sih tidak setuju, karena pada prinsipnya bisa tidaknya ikut paket di atas 2,5 M bukan karena kecil dan non kecil, melainkan kepada kompetensi teknis dari perusahaan tersebut.

Hal itu sudah saya tuliskan di http://khalidmustafa.info/?p=1403
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 645
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh burhan » 29 Apr 2011, 10:47

masalahnya kalau kecil ikut non kecil, jika telah mengikat kontrak berarti pendapatan tahunannya sudah melebihi 2,5 M. konsekuensinya ? :P mungkin bisa ditanyakan ke lkpp tentang dasar kalimat tersebut

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh khalid » 29 Apr 2011, 17:23

burhan menulisColonmasalahnya kalau kecil ikut non kecil, jika telah mengikat kontrak berarti pendapatan tahunannya sudah melebihi 2,5 M. konsekuensinya ? :P mungkin bisa ditanyakan ke lkpp tentang dasar kalimat tersebut


Konsekwensinya bukan urusan kita, karena yang berwenang adalah yang menerbitkan SIUP

Saya tidak perlu tanya karena Pasal 100 Ayat 3 sudah amat jelas dan tidak perlu dikonfirmasikan lagi ke LKPP
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 645
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: IJIN USAHA KECIL vs BESAR

Postoleh burhan » 01 Mei 2011, 11:27

khalid menulisColon
burhan menulisColonmasalahnya kalau kecil ikut non kecil, jika telah mengikat kontrak berarti pendapatan tahunannya sudah melebihi 2,5 M. konsekuensinya ? :P mungkin bisa ditanyakan ke lkpp tentang dasar kalimat tersebut


Konsekwensinya bukan urusan kita, karena yang berwenang adalah yang menerbitkan SIUP

Saya tidak perlu tanya karena Pasal 100 Ayat 3 sudah amat jelas dan tidak perlu dikonfirmasikan lagi ke LKPP


hal tersebut telah tampil di http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi pendapat saya sendiri "dulu" meyakini kecil dapat mengikuti paket non kecil jika mampu, tetapi dengan tampilnya hal tersebut di lkpp, saya kira perlu dipertimbangkan atas dasar apa, lkpp memuat hal tersebut


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 2 dan 0 tamu

cron