pengaduan dalam PBJ

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

pengaduan dalam PBJ

Postoleh aiririah » 25 Mei 2012, 16:33

isi dari : http://ujiosa.blogspot.com/2012/05/peng ... .html#more

PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Namun bilamana yang mengadu adalah peserta pelelangan/seleksi dalam paket tersebut dan aduan tersebut disampaikan dalam masa sanggah maka disebut sanggahan.

Pengaduan ditujukan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bersangkutan, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. APIP menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Siapa APIP ?


Apakah APIP itu adalah Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataukah siapa ?

Berdasar PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR60 TAHUN 2008

(Di dunia, pemerintah yang mempunyai peraturan pengawasan internal, saat ini adalah hanya Indonesia).

APIP adalah

1. BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasar hal ini Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
bukan APIP.

Berdasar kenyataan dalam prakteknya pokja ULP sering diberikan surat pengaduan. Pokja ULP dapat mengabaikan karena pengaduan adalah wewenang APIP. Namun banyak pihak yang tidak tahu, begitu tidak dijawab oleh ULP, ULP nya dilabrak.

Namun untuk profesionalisme, ULP dapat menjawab hal yang dapat dijawab dan jawaban ditembuskan ke APIP. Hal-hal yang menyangkut integritas ULP, misalnya tuduhan ke ULP, diteruskan saja surat pengaduan tersebut oleh pokja ULP ke APIP, agar ditindaklanjuti sehingga integritas ULP terjaga.

Jadi ketika kejadiaannya di lingkup pemerintah Kabupaten maka pengaduan, cukup disampaikan ke Inspektorat Kabupaten/Kota.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah/PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

APIP dalam menjalankan perannya dapat merujuk ke berbagai peraturan yang ada, terutama :
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT


Kalau pengaduan dilakukan seperti ini maka pekerjaan bapak polisi dan bapak jaksa dapat difokuskan ke masalah lainnya.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh tenderwatch2 » 25 Mei 2012, 17:02

Kalau pengaduan ditujukan ke PA, tepatkah..? Apakah PA boleh mengabaikan pengaduan tsb?
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh aiririah » 26 Mei 2012, 10:38

tenderwatch2 menulis:Kalau pengaduan ditujukan ke PA, tepatkah..? Apakah PA boleh mengabaikan pengaduan tsb?

Menurut kami bisa saja. Tapi menurut kami ke APIP saja.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh Novry Dotulong » 26 Mei 2012, 16:06

aiririah menulis:isi dari : http://ujiosa.blogspot.com/2012/05/peng ... .html#more

PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Namun bilamana yang mengadu adalah peserta pelelangan/seleksi dalam paket tersebut dan aduan tersebut disampaikan dalam masa sanggah maka disebut sanggahan.

Pengaduan ditujukan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bersangkutan, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. APIP menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Siapa APIP ?


Apakah APIP itu adalah Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataukah siapa ?

Berdasar PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR60 TAHUN 2008

(Di dunia, pemerintah yang mempunyai peraturan pengawasan internal, saat ini adalah hanya Indonesia).

APIP adalah

1. BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasar hal ini Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
bukan APIP.

Berdasar kenyataan dalam prakteknya pokja ULP sering diberikan surat pengaduan. Pokja ULP dapat mengabaikan karena pengaduan adalah wewenang APIP. Namun banyak pihak yang tidak tahu, begitu tidak dijawab oleh ULP, ULP nya dilabrak.

Namun untuk profesionalisme, ULP dapat menjawab hal yang dapat dijawab dan jawaban ditembuskan ke APIP. Hal-hal yang menyangkut integritas ULP, misalnya tuduhan ke ULP, diteruskan saja surat pengaduan tersebut oleh pokja ULP ke APIP, agar ditindaklanjuti sehingga integritas ULP terjaga.

Jadi ketika kejadiaannya di lingkup pemerintah Kabupaten maka pengaduan, cukup disampaikan ke Inspektorat Kabupaten/Kota.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah/PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

APIP dalam menjalankan perannya dapat merujuk ke berbagai peraturan yang ada, terutama :
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT


Kalau pengaduan dilakukan seperti ini maka pekerjaan bapak polisi dan bapak jaksa dapat difokuskan ke masalah lainnya.



khusus utk Dana APBD, selama regulasi tidak dirobah dan APIP daerah masih berada "dibawah ketiak" kepala Daerah maka pengaduan kepada APIP daerah adalah suatu hal yg mubazir & membuang energi percuma.
apalagi kalau kepala daerah turut " bermain " dlm menentukan pemenang pelelangan.
:crywithno:

sy cukup berpengalaman dgn namanya "pengaduan" tsb, krn sejak ditetapkannya Perpres No 54 Tahun 2010, terhitung sudah 14 kali sy membuat pengaduan (lengkap) dgn bukti - bukti..
1 x pengaduan kepada LKPP (bulan februari 2011), dgn dasar hukum Perpres No. 54/2010 tapi tidak ditindaklanjuti krn mungkin LKPP waktu itu lagi sibuk...
:hmm:
1 x pengaduan kepada KPPU (bulan mei 2011),dgn dasar hukum pasal 22 UU No 5 tahun 1999. dimana menurut anggota KPD KPPU di provinsi kami, pengaduan sy tsb telah memenuhi cukup bukti tapi terkendala masalah teknis karena tidak cukup jumlah nominalnya ( KPPU Pusat katanya akan turun apabila jumlah nilai proyek yg sy laporkan melebihi nlai Rp. 8 Milyar)...
:blur:
11 x pengaduan kepada APIP daerah, tidak pernah ditindaklanjuti krn takut sama kepala Daerah...
:sick:
3 x pengaduan kepada aparat berwajib dan kesemuanya ditindahlanjuti....
:whoe:

bahwa dlm ketentuan pd Perpres No. 54 thn 2010, menyatakan sbb :
Pasal 118 ayat (7) :
”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana;

Pasal 123 :
” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.”
LAMPIRAN III Bagian B.1.a. 5) : => (Pekerjaan Konstruksi)
” Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” .

Bhw patut diketahui, yg namanya penyimpangan terhadap Perpres No 54 Tahun 2010 yg dilakukan oleh Pihak terkait (ULP/panitia Pengadaan,PPK, PA dll) dlm Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila penyimpangan tsb tidak diperbaiki ketika disanggah oleh penyedia jasa ataupun sanggahan banding yg ditolak tanpa berdasarkan Perpres No. 54 Thn 2010,maka hal itu bukanlah kesalahan administrasi lagi, tapi merupakan tindak pidana yg 99, 9 % merupakan tindak pidana khusus yaitu "korupsi".

Bahwa pengertian dan definisi ” Korupsi “ menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pada intinya adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kata “secara melawan hukum “ adalah perbuatan melawan hukum secara formil jika perbuatan bertentangan dengan perundang - undangan dan melanggar secara non formil jika perbuatan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. sedangkan kata ‘dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara artinya bahwa tindak Pidana Korupsi dianggap ada, tidak hanya ketika kerugian negara telah terjadi. Tapi juga ketika unsur - unsur perbuatan korupsi telah terpenuhi


bhw ketentuan Pasal 117 ayat (5) Perpres No 54/2010 memang menyatakan sbb : " Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara "

Tapi mengapa pengaduan sy kpd aparat berwajib kesemuannya bisa ditindaklanjuti secara cepat :?: :?: :?:
krn pengaduan sy mempunyai bukti - bukti, dalil dalil sangat beralasan hukum serta mempunyai kekuatan yg kuat dimata hukum.

dan perlu digaris bawahi bhw dalil anda tsb diatas akan lemah dimata hukum, jika dalil pengaduan sy didasarkan atas ketentuan Pasal 41 UU Tipikor, UU ITE, UU KIP,dll krn asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori “ yang artinya Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lihat Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004)...

Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ayat (5) : ” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”


Apabila dlm penyelidikan oleh Aparat yg berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap dokumen Pemenang pelelangan dan terbukti bhw sinyalemen2 ttg pengaduan qt tsb memang benar dan si ULP/Panitia pasti tidak bisa berdalih lagi, maka mereka akan mulai " bernyanyi ' seperti paduan suara dan menyeret nama atasannya satu persatu yang terlibat dlm rencana permufakatan jahat dlm tender tsb.

dgn cara ini, maka kita sebagai penyedia jasa dapat membantu tugas tugas bapak dari dari Bapak Polisi & Bapak Jaksa untuk melaksanakan Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berdasarkan INPRES No 17 Tahun 2011.....

Jadi bagi rekan2 penyedia jasa yg membaca posting sy ini, jika sudah pernah membuat pengaduan tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh APIP dan atau LKPP, maka silahkan gunakan cara yg lebih ekstrim seperti ini, agar spy memberikan sok terapi dan efek jera bagi coba coba main curang bagi ULP/Panitia, PPK, PA, dll. dan percayalah jika pd musim tender, rumah anda akan kedatangan byk "pasien" dari penyedia jasa, ULP/panitia, PA bahkan preman utk minta suaka & pengampunan..
:bingo:
:d:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh aiririah » 26 Mei 2012, 16:27

Novry Dotulong menulis:
aiririah menulis:isi dari : http://ujiosa.blogspot.com/2012/05/peng ... .html#more

PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Namun bilamana yang mengadu adalah peserta pelelangan/seleksi dalam paket tersebut dan aduan tersebut disampaikan dalam masa sanggah maka disebut sanggahan.

Pengaduan ditujukan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bersangkutan, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. APIP menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Siapa APIP ?


Apakah APIP itu adalah Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataukah siapa ?

Berdasar PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR60 TAHUN 2008

(Di dunia, pemerintah yang mempunyai peraturan pengawasan internal, saat ini adalah hanya Indonesia).

APIP adalah

1. BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasar hal ini Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
bukan APIP.

Berdasar kenyataan dalam prakteknya pokja ULP sering diberikan surat pengaduan. Pokja ULP dapat mengabaikan karena pengaduan adalah wewenang APIP. Namun banyak pihak yang tidak tahu, begitu tidak dijawab oleh ULP, ULP nya dilabrak.

Namun untuk profesionalisme, ULP dapat menjawab hal yang dapat dijawab dan jawaban ditembuskan ke APIP. Hal-hal yang menyangkut integritas ULP, misalnya tuduhan ke ULP, diteruskan saja surat pengaduan tersebut oleh pokja ULP ke APIP, agar ditindaklanjuti sehingga integritas ULP terjaga.

Jadi ketika kejadiaannya di lingkup pemerintah Kabupaten maka pengaduan, cukup disampaikan ke Inspektorat Kabupaten/Kota.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah/PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

APIP dalam menjalankan perannya dapat merujuk ke berbagai peraturan yang ada, terutama :
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT


Kalau pengaduan dilakukan seperti ini maka pekerjaan bapak polisi dan bapak jaksa dapat difokuskan ke masalah lainnya.



khusus utk Dana APBD, selama regulasi tidak dirobah dan APIP daerah masih berada "dibawah ketiak" kepala Daerah maka pengaduan kepada APIP daerah adalah suatu hal yg mubazir & membuang energi percuma.
apalagi kalau kepala daerah turut " bermain " dlm menentukan pemenang pelelangan.
:crywithno:

sy cukup berpengalaman dgn namanya "pengaduan" tsb, krn sejak ditetapkannya Perpres No 54 Tahun 2010, terhitung sudah 14 kali sy membuat pengaduan (lengkap) dgn bukti - bukti..
1 x pengaduan kepada LKPP (bulan februari 2011), dgn dasar hukum Perpres No. 54/2010 tapi tidak ditindaklanjuti krn mungkin LKPP waktu itu lagi sibuk...
:hmm:
1 x pengaduan kepada KPPU (bulan mei 2011),dgn dasar hukum pasal 22 UU No 5 tahun 1999. dimana menurut anggota KPD KPPU di provinsi kami, pengaduan sy tsb telah memenuhi cukup bukti tapi terkendala masalah teknis karena tidak cukup jumlah nominalnya ( KPPU Pusat katanya akan turun apabila jumlah nilai proyek yg sy laporkan melebihi nlai Rp. 8 Milyar)...
:blur:
11 x pengaduan kepada APIP daerah, tidak pernah ditindaklanjuti krn takut sama kepala Daerah...
:sick:
3 x pengaduan kepada aparat berwajib dan kesemuanya ditindahlanjuti....
:whoe:

bahwa dlm ketentuan pd Perpres No. 54 thn 2010, menyatakan sbb :
Pasal 118 ayat (7) :
”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana;

Pasal 123 :
” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.”
LAMPIRAN III Bagian B.1.a. 5) : => (Pekerjaan Konstruksi)
” Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” .

Bhw patut diketahui, yg namanya penyimpangan terhadap Perpres No 54 Tahun 2010 yg dilakukan oleh Pihak terkait (ULP/panitia Pengadaan,PPK, PA dll) dlm Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila penyimpangan tsb tidak diperbaiki ketika disanggah oleh penyedia jasa ataupun sanggahan banding yg ditolak tanpa berdasarkan Perpres No. 54 Thn 2010,maka hal itu bukanlah kesalahan administrasi lagi, tapi merupakan tindak pidana yg 99, 9 % merupakan tindak pidana khusus yaitu "korupsi".

Bahwa pengertian dan definisi ” Korupsi “ menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pada intinya adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kata “secara melawan hukum “ adalah perbuatan melawan hukum secara formil jika perbuatan bertentangan dengan perundang - undangan dan melanggar secara non formil jika perbuatan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. sedangkan kata ‘dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara artinya bahwa tindak Pidana Korupsi dianggap ada, tidak hanya ketika kerugian negara telah terjadi. Tapi juga ketika unsur - unsur perbuatan korupsi telah terpenuhi


bhw ketentuan Pasal 117 ayat (5) Perpres No 54/2010 memang menyatakan sbb : " Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara "

Tapi mengapa pengaduan sy kpd aparat berwajib kesemuannya bisa ditindaklanjuti secara cepat :?: :?: :?:
krn pengaduan sy mempunyai bukti - bukti, dalil dalil sangat beralasan hukum serta mempunyai kekuatan yg kuat dimata hukum.

dan perlu digaris bawahi bhw dalil anda tsb diatas akan lemah dimata hukum, jika dalil pengaduan sy didasarkan atas ketentuan Pasal 41 UU Tipikor, UU ITE, UU KIP,dll krn asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori “ yang artinya Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lihat Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004)...

Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ayat (5) : ” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”


Apabila dlm penyelidikan oleh Aparat yg berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap dokumen Pemenang pelelangan dan terbukti bhw sinyalemen2 ttg pengaduan qt tsb memang benar dan si ULP/Panitia pasti tidak bisa berdalih lagi, maka mereka akan mulai " bernyanyi ' seperti paduan suara dan menyeret nama atasannya satu persatu yang terlibat dlm rencana permufakatan jahat dlm tender tsb.

dgn cara ini, maka kita sebagai penyedia jasa dapat membantu tugas tugas bapak dari dari Bapak Polisi & Bapak Jaksa untuk melaksanakan Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berdasarkan INPRES No 17 Tahun 2011.....

Jadi bagi rekan2 penyedia jasa yg membaca posting sy ini, jika sudah pernah membuat pengaduan tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh APIP dan atau LKPP, maka silahkan gunakan cara yg lebih ekstrim seperti ini, agar spy memberikan sok terapi dan efek jera bagi coba coba main curang bagi ULP/Panitia, PPK, PA, dll. dan percayalah jika pd musim tender, rumah anda akan kedatangan byk "pasien" dari penyedia jasa, ULP/panitia, PA bahkan preman utk minta suaka & pengampunan..
:bingo:
:d:

kalo pengaduan ya APIP, pelaporan baru ke yang lainnya, dalam SDB pun disebutkan apabila ada sengketa maka pilihannya BANI atau pengadilan RI yang berkompoten.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh aiririah » 26 Mei 2012, 16:29

Novry Dotulong menulis:
aiririah menulis:isi dari : http://ujiosa.blogspot.com/2012/05/peng ... .html#more

PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Namun bilamana yang mengadu adalah peserta pelelangan/seleksi dalam paket tersebut dan aduan tersebut disampaikan dalam masa sanggah maka disebut sanggahan.

Pengaduan ditujukan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bersangkutan, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. APIP menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Siapa APIP ?


Apakah APIP itu adalah Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataukah siapa ?

Berdasar PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR60 TAHUN 2008

(Di dunia, pemerintah yang mempunyai peraturan pengawasan internal, saat ini adalah hanya Indonesia).

APIP adalah

1. BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasar hal ini Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
bukan APIP.

Berdasar kenyataan dalam prakteknya pokja ULP sering diberikan surat pengaduan. Pokja ULP dapat mengabaikan karena pengaduan adalah wewenang APIP. Namun banyak pihak yang tidak tahu, begitu tidak dijawab oleh ULP, ULP nya dilabrak.

Namun untuk profesionalisme, ULP dapat menjawab hal yang dapat dijawab dan jawaban ditembuskan ke APIP. Hal-hal yang menyangkut integritas ULP, misalnya tuduhan ke ULP, diteruskan saja surat pengaduan tersebut oleh pokja ULP ke APIP, agar ditindaklanjuti sehingga integritas ULP terjaga.

Jadi ketika kejadiaannya di lingkup pemerintah Kabupaten maka pengaduan, cukup disampaikan ke Inspektorat Kabupaten/Kota.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah/PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

APIP dalam menjalankan perannya dapat merujuk ke berbagai peraturan yang ada, terutama :
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT


Kalau pengaduan dilakukan seperti ini maka pekerjaan bapak polisi dan bapak jaksa dapat difokuskan ke masalah lainnya.



khusus utk Dana APBD, selama regulasi tidak dirobah dan APIP daerah masih berada "dibawah ketiak" kepala Daerah maka pengaduan kepada APIP daerah adalah suatu hal yg mubazir & membuang energi percuma.
apalagi kalau kepala daerah turut " bermain " dlm menentukan pemenang pelelangan.
:crywithno:

sy cukup berpengalaman dgn namanya "pengaduan" tsb, krn sejak ditetapkannya Perpres No 54 Tahun 2010, terhitung sudah 14 kali sy membuat pengaduan (lengkap) dgn bukti - bukti..
1 x pengaduan kepada LKPP (bulan februari 2011), dgn dasar hukum Perpres No. 54/2010 tapi tidak ditindaklanjuti krn mungkin LKPP waktu itu lagi sibuk...
:hmm:
1 x pengaduan kepada KPPU (bulan mei 2011),dgn dasar hukum pasal 22 UU No 5 tahun 1999. dimana menurut anggota KPD KPPU di provinsi kami, pengaduan sy tsb telah memenuhi cukup bukti tapi terkendala masalah teknis karena tidak cukup jumlah nominalnya ( KPPU Pusat katanya akan turun apabila jumlah nilai proyek yg sy laporkan melebihi nlai Rp. 8 Milyar)...
:blur:
11 x pengaduan kepada APIP daerah, tidak pernah ditindaklanjuti krn takut sama kepala Daerah...
:sick:
3 x pengaduan kepada aparat berwajib dan kesemuanya ditindahlanjuti....
:whoe:

bahwa dlm ketentuan pd Perpres No. 54 thn 2010, menyatakan sbb :
Pasal 118 ayat (7) :
”Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana;

Pasal 123 :
” Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.”
LAMPIRAN III Bagian B.1.a. 5) : => (Pekerjaan Konstruksi)
” Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” .

Bhw patut diketahui, yg namanya penyimpangan terhadap Perpres No 54 Tahun 2010 yg dilakukan oleh Pihak terkait (ULP/panitia Pengadaan,PPK, PA dll) dlm Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila penyimpangan tsb tidak diperbaiki ketika disanggah oleh penyedia jasa ataupun sanggahan banding yg ditolak tanpa berdasarkan Perpres No. 54 Thn 2010,maka hal itu bukanlah kesalahan administrasi lagi, tapi merupakan tindak pidana yg 99, 9 % merupakan tindak pidana khusus yaitu "korupsi".

Bahwa pengertian dan definisi ” Korupsi “ menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pada intinya adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dan “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kata “secara melawan hukum “ adalah perbuatan melawan hukum secara formil jika perbuatan bertentangan dengan perundang - undangan dan melanggar secara non formil jika perbuatan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. sedangkan kata ‘dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara artinya bahwa tindak Pidana Korupsi dianggap ada, tidak hanya ketika kerugian negara telah terjadi. Tapi juga ketika unsur - unsur perbuatan korupsi telah terpenuhi


bhw ketentuan Pasal 117 ayat (5) Perpres No 54/2010 memang menyatakan sbb : " Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara "

Tapi mengapa pengaduan sy kpd aparat berwajib kesemuannya bisa ditindaklanjuti secara cepat :?: :?: :?:
krn pengaduan sy mempunyai bukti - bukti, dalil dalil sangat beralasan hukum serta mempunyai kekuatan yg kuat dimata hukum.

dan perlu digaris bawahi bhw dalil anda tsb diatas akan lemah dimata hukum, jika dalil pengaduan sy didasarkan atas ketentuan Pasal 41 UU Tipikor, UU ITE, UU KIP,dll krn asas hukum “ Lex superiori derogat lege priori “ yang artinya Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lihat Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004)...

Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, menyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Ayat (5) : ” Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”


Apabila dlm penyelidikan oleh Aparat yg berwajib dan dilakukan penyitaan terhadap dokumen Pemenang pelelangan dan terbukti bhw sinyalemen2 ttg pengaduan qt tsb memang benar dan si ULP/Panitia pasti tidak bisa berdalih lagi, maka mereka akan mulai " bernyanyi ' seperti paduan suara dan menyeret nama atasannya satu persatu yang terlibat dlm rencana permufakatan jahat dlm tender tsb.

dgn cara ini, maka kita sebagai penyedia jasa dapat membantu tugas tugas bapak dari dari Bapak Polisi & Bapak Jaksa untuk melaksanakan Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berdasarkan INPRES No 17 Tahun 2011.....

Jadi bagi rekan2 penyedia jasa yg membaca posting sy ini, jika sudah pernah membuat pengaduan tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh APIP dan atau LKPP, maka silahkan gunakan cara yg lebih ekstrim seperti ini, agar spy memberikan sok terapi dan efek jera bagi coba coba main curang bagi ULP/Panitia, PPK, PA, dll. dan percayalah jika pd musim tender, rumah anda akan kedatangan byk "pasien" dari penyedia jasa, ULP/panitia, PA bahkan preman utk minta suaka & pengampunan..
:bingo:
:d:

kalo pengaduan ya APIP, pelaporan baru ke yang lainnya, dalam SDB pun disebutkan apabila ada sengketa maka pilihannya BANI atau pengadilan RI yang berkompoten.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh Novry Dotulong » 26 Mei 2012, 18:07

yg Ingin sy tanyakan, apakah SBD merupakan sebuah norma hukum ?
:yawn:
dlm Pakta integritas yg ditandatangani oleh PPK, ULP/Panitia Pengadaan, penyedia Jasa, point 4 menyatakan sbb :
Apabila melanggar hal - hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana

utk perselisihan secara perdata khususnya apabila terjadi wan prestasi oleh salah satu pihak yg terikat dlm surat perjanjian (kontrak) maka hal itu bisa ditempuh melalui BANI dan/atau langsung kepengadilan.

Tapi khusus perkara tindak pidana, tidak ada peraturan perundangan undangan di Indonesia yg mengatur bhw perkara pidana bisa ditempuh melalui BANI atapun langsung diajukan ke Pengadilan oleh pihak pengadu/pelapor, tapi harus serahkan dulu oleh KPK dan/atau Kepolisan apabila berkasnya sudah lengkap (P21) kpd pihak Kejaksaaan sbg Penuntut Umum dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan.
dan Khusus perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan amanat UU, pihak Kejaksaaan bisa melakukan penyelidikan / penyidikan dan langsung penuntutan, tanpa perlu melalui penyerahan berkas perkara oleh KPK dan/ atau Kepolisian...
:bingo:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh aiririah » 26 Mei 2012, 19:22

Bila sanggahan banding ditolak kepala daerah, logikanya memang tidak dilaporkan ke APIP, karena inspektorat bawahan kepala daerah. Jadi bagaimana nasib kepala daerah yang dilaporkan ke aparatur hukum, sehubungan dengan penolakannya dalam sanggahan banding.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh jatnika » 26 Mei 2012, 19:42

:love: kalau saya boleh menyimpulkan dan mungkin kesimpulan saya ini salah, dalam pengadaan lelang tender ini bisa terjadi 2 kasus hukum PIDANA dan PERDATA, dalam perdata bisa ditangangi BANI, dalam artian memang tidak ada indikasi kepada korupsi, kolusi, dan memang kita sebagai penyedia bisa memprediksi dalam membaca dokumen lelang(RKS) mana yang murni dan mana yang sudah menjadi pesanan atau syarat dengan KKN, mungkin bukan saya saja yang bisa memprediksi ini, :love: tapi yang namanya prediksi bisa saja benar dan salah :love:
dan jika memang dalam tender tersebut syarat dengan pesanan, dan betul apa kata pa novry, jika kekuasaan yang bermain sangat susah.... apa ada yang berani melawan atasan :shy: mungkin hanya sebagian, tapi harus diingat juga, tidak sedikit para penguasa daerah atau penguasa pusat pun ikut bermain, dan sangat sulit untuk kita yang hanya mengandalkan kejujuran dan berharap bisa bersaing secara sehat dan murni :swt: kadang pengaduan kami tidak pernah ditanggapi

:bingo: dan untuk mengingatkan, wakil, rakyat, kepala2 daerah, partai bahkan presiden pun berkampanye mamaerluka modal yang tidak sedikit :swt: jadi dari mana lagi kalau mengembalikan modal mereka, kecuali dengan pengaturan proyek :d: :d: ya berbanggalah bangsa ini :d: atau mungkin oknum ppk/kpa/ulp nya pun jika ingin naik jabatan harus dengan modal :swt: susah menerapkan prosedur, :swt:
Avatar pengguna
jatnika
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 299
Bergabung: 19 Jan 2012, 03:03
Lokasi: jakarta

Re: pengaduan dalam PBJ

Postoleh Novry Dotulong » 26 Mei 2012, 20:18

aiririah menulis:Bila sanggahan banding ditolak kepala daerah, logikanya memang tidak dilaporkan ke APIP, karena inspektorat bawahan kepala daerah. Jadi bagaimana nasib kepala daerah yang dilaporkan ke aparatur hukum, sehubungan dengan penolakannya dalam sanggahan banding.


dengan ditolaknya sanggahan banding tanpa berdasarkan perundangan undangan adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan wewenang)...patut dipertanyakan peran & fungsi dari bagian hukum atau staf ahli kepala daerah yg membidangi hukum..
:hmm:
terkait tindak lanjut pengaduan secara pidana, itu semua tergantung follow up dari aparat penegak hukum baik polisi, Kejaksaan dan KPK maka harus dibutuhkan dua alat bukti menurut KUHAP untuk menetapkan seseorng menjadi tersangka. Adapun Fakta fakta yang terjadi di Indonesia saat ini, kepala daerah yg menyalahagunakan wewenang jarang sekali tersentuh oleh aparat penegak hukum yg selevel (misalnya Bupati/walikota oleh Polres dan Kejari ataupun gubernur oleh Polda ataupun kejati). kalaupun nanti ditindaklanjuti terkecuali yg bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sbg kepala daerah...
jalan satu satunya adalah buat /pengaduan kepada KPK, Mabes Polri atapun Kejagung. tapi itupun qt harus byk berdoa agar spy pengaduan tsb secepatnya ditindaklanjuti..
:pray:

berbeda dgn perkara perdata, surat jawaban dari kepala daerah yg menolak sanggahan banding dgn menyimpang dari ketentuan perundangan - undangan, merupakan alat bukti yg sempurna (tanpa memerlukan alat bukti lain) sebagai dasar dari penyedia jasa untuk melakukan gugatan" perbuatan melawan hukum" kepada Kepala Daerah di Pengadilan Negeri tanpa perlu peran polisi, kejaksaaan atapun KPK.
:bingo:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 5 tamu