Contoh Pengaduan Ke LKPP

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
User avatar
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 313
Joined: 11 Aug 2011, 22:48

Contoh Pengaduan Ke LKPP

Postby tenderwatch2 » 13 Jun 2012, 06:32

Kepada Yth,

Kepala LKPP Cq. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah

di- Gedung SMESCO UKM, Lt. 8
Jln. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta – 12780, Telp. 021-7991025, Fax. 021-7989284

Perihal: Pengaduan

Dengan hormat,

Bahwa Pasal 117 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: “(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.”

Selanjutnya, Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan: “Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.” Dan Pasal 22 huruf b menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi : pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;”

Atas dasar ketentuan diatas maka sebelum perkara ini kami gugat ke pengadilan, mohon kepada Bapak Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah supaya memberikan saran, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh, serta tembusannya disampaikan kepada kami selaku pengadu dan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh selaku APIP.

Permasalahan

Bahwa atas nama CV. JJ selaku Peserta Lelang yang merasa dirugikan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7, kami mengajukan pengaduan ini. Sebelumnya, dalam rangka memperjuangkan hak yang dirugikan, kami telah melakukan upaya sanggah serta pengaduan. Sanggahan telah kami sampaikan kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Aceh dan Pengaduannya kami sampaikan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh. Sanggahan dan Pengaduan tersebut seperti berikut:

Selanjutnya klik http://www.duniakontraktor.com/contoh-pengaduan-kepada-lkpp/.html

User avatar
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 199
Joined: 07 May 2011, 12:25
Location: Minahasa Utara - Sulawesi Utara
Contact:

Re: Contoh Pengaduan Ke LKPP

Postby Novry Dotulong » 16 Jun 2012, 14:12

tenderwatch2 wrote:Kepada Yth,

Kepala LKPP Cq. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah

di- Gedung SMESCO UKM, Lt. 8
Jln. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta – 12780, Telp. 021-7991025, Fax. 021-7989284

Perihal: Pengaduan

Dengan hormat,

Bahwa Pasal 117 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: “(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.”

Selanjutnya, Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan: “Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.” Dan Pasal 22 huruf b menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi : pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa;”

Atas dasar ketentuan diatas maka sebelum perkara ini kami gugat ke pengadilan, mohon kepada Bapak Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah supaya memberikan saran, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh, serta tembusannya disampaikan kepada kami selaku pengadu dan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh selaku APIP.

Permasalahan

Bahwa atas nama CV. JJ selaku Peserta Lelang yang merasa dirugikan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi SMAN 7, kami mengajukan pengaduan ini. Sebelumnya, dalam rangka memperjuangkan hak yang dirugikan, kami telah melakukan upaya sanggah serta pengaduan. Sanggahan telah kami sampaikan kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Aceh dan Pengaduannya kami sampaikan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh. Sanggahan dan Pengaduan tersebut seperti berikut:

Selanjutnya klik http://www.duniakontraktor.com/contoh-pengaduan-kepada-lkpp/.html

:good: :good:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id


Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests