Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

Postoleh Rusdiaman Tahir » 06 Des 2012, 15:52

Yth Para Pakar Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Pada tahun ini kami telah melaksanakan pekerjaan pengadaan jaringan internet sekolah sebanyak 100 sekolah yang tersebar di 9 kecamatan kabupaten s****i dengan nilai kontrak Rp.1.747.000.000 dengan waktu pelaksaan 90 Hari kalender, dan sudah selesai pada 3 bulan yang lalu serta telah diadakan serah terima barang/pekerjaan dengan kesimpulan dari PPTK bawha pekerjaan telah kami laksanakan denngan baik dan sesuai Spesifikasi, namun kami belum menerima pembayaran 100% sampai sekarang ini, Entah karena tendesi pribadi atau politik PPHP bersurat kepada Inspektorat kabupaten bahwa ada beberapa permasalahan yang di jumpai PPHP di antaranya Addedum Kontrak untuk perubahan Merk Laptop dan pelanggaran terhadap Perpres 54/2010 terhadap pasal yang di catuk oleh PPHP kalau keutungan rekanan tidak boleh melebihi 10%.
Oleh inspektorat Kabupaten hal itupun telah di tanggapi tanpa mempertimbangkan proses yang telah di setujui dalam kontrak antara KPA dan Penyedia Jasa, semua item2 pekerjaan yang tercantum dalam RAB yang mempunyai selisih harga dengan harga di lapangan telah di anggap merugikan Keuangan Daerah,
Dari temuan inspektorat Kabupaten kami bersama Konsultan Perencana,Panitia lelang,PPTK mengadakan rapat untuk mengecek hal itu...namun kenyataannya hasil dari Konsultan perencana EEnya sama sekali tidak melampaui SK bupati tentang Standar Harga Daerah yang telah di jadikan HPS untuk di lelangkan oleh Panitia sehingga kami dan Panitia pun berpendapat kalau pengadaan ini tidak terjadi Mark UP harga.
AKAN TETAPI sampai saat ini inspektorat kabupaten tetap NGOTOT untuk memotong nilai kontrak karena di anggap rekanan terlalu banyak untung......Kami sangat bingun...dan sampai saat ini kami terus kordinasi dan berdebat dengan inspektorat kabupaten...dengan kesimpulan kami tidak ingin selisih harga itu di kembalikan karena itu merupakan keuntungan kami....ini bukan swakelola tapi tender....entah apa yang menjadi pertimbangan merekan...?
oleh karena itu saya mohon kepeda rekan-rekan untuk dapat memberikan pertimbangan,saran dan pendapat mengenai hal ini bilamana inspektorat tetap merekomendasikan kepada KPA untuk mengembalikan selisih harga itu...dapatkah kami melakukan upaya Hukum...? bagaimana caranya...?
Rusdiaman Tahir
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 179
Bergabung: 31 Mar 2011, 07:56

Re: Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

Postoleh khalid » 07 Des 2012, 16:37

Rusdiaman Tahir menulis:Yth Para Pakar Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Pada tahun ini kami telah melaksanakan pekerjaan pengadaan jaringan internet sekolah sebanyak 100 sekolah yang tersebar di 9 kecamatan kabupaten s****i dengan nilai kontrak Rp.1.747.000.000 dengan waktu pelaksaan 90 Hari kalender, dan sudah selesai pada 3 bulan yang lalu serta telah diadakan serah terima barang/pekerjaan dengan kesimpulan dari PPTK bawha pekerjaan telah kami laksanakan denngan baik dan sesuai Spesifikasi, namun kami belum menerima pembayaran 100% sampai sekarang ini, Entah karena tendesi pribadi atau politik PPHP bersurat kepada Inspektorat kabupaten bahwa ada beberapa permasalahan yang di jumpai PPHP di antaranya Addedum Kontrak untuk perubahan Merk Laptop dan pelanggaran terhadap Perpres 54/2010 terhadap pasal yang di catuk oleh PPHP kalau keutungan rekanan tidak boleh melebihi 10%.
Oleh inspektorat Kabupaten hal itupun telah di tanggapi tanpa mempertimbangkan proses yang telah di setujui dalam kontrak antara KPA dan Penyedia Jasa, semua item2 pekerjaan yang tercantum dalam RAB yang mempunyai selisih harga dengan harga di lapangan telah di anggap merugikan Keuangan Daerah,
Dari temuan inspektorat Kabupaten kami bersama Konsultan Perencana,Panitia lelang,PPTK mengadakan rapat untuk mengecek hal itu...namun kenyataannya hasil dari Konsultan perencana EEnya sama sekali tidak melampaui SK bupati tentang Standar Harga Daerah yang telah di jadikan HPS untuk di lelangkan oleh Panitia sehingga kami dan Panitia pun berpendapat kalau pengadaan ini tidak terjadi Mark UP harga.
AKAN TETAPI sampai saat ini inspektorat kabupaten tetap NGOTOT untuk memotong nilai kontrak karena di anggap rekanan terlalu banyak untung......Kami sangat bingun...dan sampai saat ini kami terus kordinasi dan berdebat dengan inspektorat kabupaten...dengan kesimpulan kami tidak ingin selisih harga itu di kembalikan karena itu merupakan keuntungan kami....ini bukan swakelola tapi tender....entah apa yang menjadi pertimbangan merekan...?
oleh karena itu saya mohon kepeda rekan-rekan untuk dapat memberikan pertimbangan,saran dan pendapat mengenai hal ini bilamana inspektorat tetap merekomendasikan kepada KPA untuk mengembalikan selisih harga itu...dapatkah kami melakukan upaya Hukum...? bagaimana caranya...?


Namanya bisnis, keuntungan itu tidak dibatasi.

Dalam kondisi mark-up pun yang salah adalah penyusunan HPS-nya.

Cobakirim surat resmi ke LKPP dan jawaban LKPP tunjukkan pada Inspektoratnya
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

Postoleh Robby Sanit » 08 Des 2012, 15:39

menurut saya indahkan rekomendasi Bawasda. Memang telah terjadi perikatan kontrak dan anda berhak menerima pembayaran 100 %, tetapi perlu dilihat mengapa Bawasda mengeluarkan rekomendasi tersebut. PPHP menurut analisa saya telah melakukan hal yang benar, karena panitia pengadaan telah melakukan kesalahan dalam menentukan HPS.Tidak boleh menentukan HPS berdasarkan standart harga daerah. penentuan HPS harus berdasarkan harga pasar (toko elektronik) setelah dikurangi diskon ataupun mengacu pada kontrak sejenis. Hak anda juga untuk menempuh jalur hukum. tapi ingat menurut hukum kesalahan kecil tetap merupakan suatu kesalahan. Lakukan negosiasi harga kembali atau lakukan adendum kontrak, karena anda menang juga jadi arang :sick: apalagi kalah dalam PTUN. "nuansa kebatinan" pasti akan terungkap di persidangan.
Robby Sanit
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 08 Des 2012, 14:32
Lokasi: Kota Singkawang

Re: Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

Postoleh aiririah » 09 Des 2012, 06:54

Robby Sanit menulis:menurut saya indahkan rekomendasi Bawasda. Memang telah terjadi perikatan kontrak dan anda berhak menerima pembayaran 100 %, tetapi perlu dilihat mengapa Bawasda mengeluarkan rekomendasi tersebut. PPHP menurut analisa saya telah melakukan hal yang benar, karena panitia pengadaan telah melakukan kesalahan dalam menentukan HPS.Tidak boleh menentukan HPS berdasarkan standart harga daerah. penentuan HPS harus berdasarkan harga pasar (toko elektronik) setelah dikurangi diskon ataupun mengacu pada kontrak sejenis. Hak anda juga untuk menempuh jalur hukum. tapi ingat menurut hukum kesalahan kecil tetap merupakan suatu kesalahan. Lakukan negosiasi harga kembali atau lakukan adendum kontrak, karena anda menang juga jadi arang :sick: apalagi kalah dalam PTUN. "nuansa kebatinan" pasti akan terungkap di persidangan.


Tugas PPHP adalah memeriksa barang apakah sudah bisa diserah terimakan sesuai dengan kontrak atau tidak, baru selanjutnya dilaporkan kepada PPK (dalam hal ini KPA bertindak sebagai PPK), PPHP tidak berhak melaporkan langsung kepada Inspektorat, PPHP adalah bawahan PPK, jadi tugasnya adalah melaporkan hasil pemeriksaan, bila tidak sesuai maka dilaporkan ke PPK agar tidak diserah terimakan, bila sesuai maka diserah terimakan dengan BA Serah Terima Barang. Penyusunan HPS bukan tugas pokja ULP/panitia pengadaan, tetapi PPK (dalam hal ini ditugaskan konsultan perencana), memang ada kesalahan konsultan dalam penyusunan HPS, seharusnya melalui survey, bukan standar harga, kecuali setelah keluar perpres 70/2012 dibolehkan HPS dari standar harga, perpres 54/2010 tidak dibolehkan. Dan masalah adendum kontrak, bukan tugas PPHP tetapi PPK dan tidak melibatkan PPHP. Inspektorat memeriksa setiap SKPD paling sedikit 1 kali dalam satu tahun. Itu hak mereka membuat kesimpulan, asalkan tidak bertentangan dgn perpres 54/2010 yg dipakai dalam proses pelelangan.
Ikuti saran Pak Khalid.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

Postoleh Rusdiaman Tahir » 09 Des 2012, 08:50

terimakasih atas tanggapan dan sarannya pa....
Tolong diinformasikan alamat LKPP untuk pengiriman surat resmi sesuai dengan bagian permasalahan yang kami alami..terimakasih
Rusdiaman Tahir
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 179
Bergabung: 31 Mar 2011, 07:56

Re: Rekomendasi Bawasda untuk mengurangi nilai kontrak

Postoleh aiririah » 09 Des 2012, 09:12

Rusdiaman Tahir menulis:terimakasih atas tanggapan dan sarannya pa....
Tolong diinformasikan alamat LKPP untuk pengiriman surat resmi sesuai dengan bagian permasalahan yang kami alami..terimakasih

Bisa dilihat pada situs www.lkpp.go.id dan www.konsultasi.lkpp.go.id
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron