Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh Adimas Saputra » 07 Jan 2013, 08:09

apa perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan, mohon dijelaskan... maklum belum begitu mudeng.
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 126
Bergabung: 03 Jan 2013, 23:48

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh aiririah » 07 Jan 2013, 17:58

Adimas Saputra menulis:apa perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan, mohon dijelaskan... maklum belum begitu mudeng.
Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tahun 2013. ULP dan pokja ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan pembagian pokja ULP sebagai pokja barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya ditugaskan dengan surat penugasan oleh Kepala ULP. Baca juga http://www.khaliknst.wordpress.com/2012 ... pengadaan/
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh Kasmil Qodri » 17 Jan 2013, 10:17

aiririah menulis:
Adimas Saputra menulis:apa perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan, mohon dijelaskan... maklum belum begitu mudeng.
Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tahun 2013. ULP dan pokja ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan pembagian pokja ULP sebagai pokja barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya ditugaskan dengan surat penugasan oleh Kepala ULP. Baca juga http://www.khaliknst.wordpress.com/2012 ... pengadaan/

Apakah Boleh Sebuah SKPD membentuk suatu ULP dengan personil yang masih Kurang memadai?
Trus saya punya masalah, 1. di rumah sakit kami akan membentuk ULP/ILP instalasi Layanan Pengadaan. Namun Surat pembentukannya menggunkan SK pemimpin Rumah sakit dalam hal ini Direktur Rumah sakit. tapi yng menjadi masalah nama yang ada di kita bukan ULP tapi instalasi layanan pengadaan apakah boleh?
2. dalam hal personil kita juga masih belum siap dan memadai gmn menurut kalian?
mohon penjelasannya. mksh
Kasmil Qodri
Newbie
Newbie
 
Post: 48
Bergabung: 28 Jul 2011, 23:33

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh kujang101 » 17 Jan 2013, 11:58

Kasmil Qodri menulis:
aiririah menulis:
Adimas Saputra menulis:apa perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan, mohon dijelaskan... maklum belum begitu mudeng.
Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan tahun 2013. ULP dan pokja ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan pembagian pokja ULP sebagai pokja barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya ditugaskan dengan surat penugasan oleh Kepala ULP. Baca juga http://www.khaliknst.wordpress.com/2012 ... pengadaan/

Apakah Boleh Sebuah SKPD membentuk suatu ULP dengan personil yang masih Kurang memadai?
Trus saya punya masalah, 1. di rumah sakit kami akan membentuk ULP/ILP instalasi Layanan Pengadaan. Namun Surat pembentukannya menggunkan SK pemimpin Rumah sakit dalam hal ini Direktur Rumah sakit. tapi yng menjadi masalah nama yang ada di kita bukan ULP tapi instalasi layanan pengadaan apakah boleh?
2. dalam hal personil kita juga masih belum siap dan memadai gmn menurut kalian?
mohon penjelasannya. mksh


Yang perlu diperhatikan adalah ULP tidak dibentuk di setiap SKPD, tetapi di tiap K/L/Daerah/I.
Apabila belum terbentuk ULP, sampai tahun 2013 masih dapat menggunakan "Panitia Pengadaan".

Dalam hal SKPD belum memiliki personil yang memadai, dapat meminta bantuan dari instansi yang lain sebagai anggota Panitia Pengadaan.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1085
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh aiririah » 18 Jan 2013, 10:39

ULP dan pokja ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan pembagian pokja ULP sebagai pokja barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya ditugaskan dengan surat penugasan oleh Kepala ULP. ULP paling lambat harus dibentuk 1 januari 2014, bisa bersifat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD, sebagai pada suatu daerah :
1. Berdiri sendiri, misalkan suatu SKPD bernama Badan/Dinas/Kantor Layanan Pengadaan
2. Melekat, bila suatu SKPD A, ada bagian A1, dan bagian A1 tersebut mempunyai tupoksi ULP dan kepala bagiannya sebagai Kepala ULP dan bagian A1 tersebut sebagai sekretariat ULP.
Bila suatu daerah dimana seperti tipe 1 SKPD Layanan Pengadaan sanggup melayani seluruh pelelangan/seleksi/penunjukan langsung dalam suatu daerah (prov/kota/kab) maka tidak perlu dibentuk lagi tipe 2 (melekat dalam suatu SKPD dan hanya bisa melakukan proses pengadaan dalam SKPD tersebut) bila tidak mampu/sanggup baru dibentuk tipe 2 tersebut.
Bila suatu daerah (prov/kota/kab) tidak mempunyai ULP, maka harus bekerjasama dengan daerah (prov/kota/kab) lainnya berbentuk nota kesepakatan (swakelola dengan instansi lainnya).
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh Adimas Saputra » 26 Jan 2013, 12:19

di Instansi kami baru-baru ini sudah terbentuk Susunan Organisasi Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE)
dengan struktur :
1 orang pengarah
1 orang ketua
1 orang sekretariat
2 orang admin (admin agency dan ppe)
2 orang verifikator
2 orang Helpdesk

Apakah mereka ini yang disebut sebagai ULP? atau bukan?
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 126
Bergabung: 03 Jan 2013, 23:48

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh kujang101 » 26 Jan 2013, 15:15

Adimas Saputra menulis:di Instansi kami baru-baru ini sudah terbentuk Susunan Organisasi Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE)
dengan struktur :
1 orang pengarah
1 orang ketua
1 orang sekretariat
2 orang admin (admin agency dan ppe)
2 orang verifikator
2 orang Helpdesk

Apakah mereka ini yang disebut sebagai ULP? atau bukan?


Setahu saya, LPSE berbeda dengan ULP.
LPSE adalah agency yang bertugas menyediakan wadah untuk lelang secara elektronik. Sedangkan ULP melalui pokja-nya adalah badan yang bertugas melakukan pelelangan. Jika lelangnya secara elektronik, maka menggunakan wadah yang disediakan oleh LPSE selaku agency, meskipun bisa saja (menurut saya) LPSE berada di bawah koordinasi ULP.

Sesuai dengan Pasal 3 Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 Tentang ULP menyebutkan "Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi: a. Kepala; b. Ketetausahaan/Kesekretariatan; dan c. Kelompok Kerja."
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1085
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh Adimas Saputra » 27 Jan 2013, 22:40

aiririah menulis:ULP dan pokja ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan pembagian pokja ULP sebagai pokja barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya ditugaskan dengan surat penugasan oleh Kepala ULP. ULP paling lambat harus dibentuk 1 januari 2014, bisa bersifat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD, sebagai pada suatu daerah :
1. Berdiri sendiri, misalkan suatu SKPD bernama Badan/Dinas/Kantor Layanan Pengadaan
2. Melekat, bila suatu SKPD A, ada bagian A1, dan bagian A1 tersebut mempunyai tupoksi ULP dan kepala bagiannya sebagai Kepala ULP dan bagian A1 tersebut sebagai sekretariat ULP.
Bila suatu daerah dimana seperti tipe 1 SKPD Layanan Pengadaan sanggup melayani seluruh pelelangan/seleksi/penunjukan langsung dalam suatu daerah (prov/kota/kab) maka tidak perlu dibentuk lagi tipe 2 (melekat dalam suatu SKPD dan hanya bisa melakukan proses pengadaan dalam SKPD tersebut) bila tidak mampu/sanggup baru dibentuk tipe 2 tersebut.
Bila suatu daerah (prov/kota/kab) tidak mempunyai ULP, maka harus bekerjasama dengan daerah (prov/kota/kab) lainnya berbentuk nota kesepakatan (swakelola dengan instansi lainnya).


Misalnya sudah terbentuk 1 ULP ditingkat kabupaten. terus bagaimana teknis pengadaan di setiap SKPD jika pengadaannya melalui ULP yang dibentuk oleh Bupati/walikota? apakah tiap kepala Dinas selalu KPA yang menunjuk siapa-siapa yang menjadi Pokja mengerjakan pelelangan di SKPD yang ia pimpin atau semua SKPD di daerah tersebut menyerahkan semua paket pekerjaannya yang akan di lelang kepada ULP untuk dilakukan pelelangan?
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 126
Bergabung: 03 Jan 2013, 23:48

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh aiririah » 28 Jan 2013, 06:15

Adimas Saputra menulis:
aiririah menulis:ULP dan pokja ULP ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan pembagian pokja ULP sebagai pokja barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya ditugaskan dengan surat penugasan oleh Kepala ULP. ULP paling lambat harus dibentuk 1 januari 2014, bisa bersifat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD, sebagai pada suatu daerah :
1. Berdiri sendiri, misalkan suatu SKPD bernama Badan/Dinas/Kantor Layanan Pengadaan
2. Melekat, bila suatu SKPD A, ada bagian A1, dan bagian A1 tersebut mempunyai tupoksi ULP dan kepala bagiannya sebagai Kepala ULP dan bagian A1 tersebut sebagai sekretariat ULP.
Bila suatu daerah dimana seperti tipe 1 SKPD Layanan Pengadaan sanggup melayani seluruh pelelangan/seleksi/penunjukan langsung dalam suatu daerah (prov/kota/kab) maka tidak perlu dibentuk lagi tipe 2 (melekat dalam suatu SKPD dan hanya bisa melakukan proses pengadaan dalam SKPD tersebut) bila tidak mampu/sanggup baru dibentuk tipe 2 tersebut.
Bila suatu daerah (prov/kota/kab) tidak mempunyai ULP, maka harus bekerjasama dengan daerah (prov/kota/kab) lainnya berbentuk nota kesepakatan (swakelola dengan instansi lainnya).


Misalnya sudah terbentuk 1 ULP ditingkat kabupaten. terus bagaimana teknis pengadaan di setiap SKPD jika pengadaannya melalui ULP yang dibentuk oleh Bupati/walikota? apakah tiap kepala Dinas selalu KPA yang menunjuk siapa-siapa yang menjadi Pokja mengerjakan pelelangan di SKPD yang ia pimpin atau semua SKPD di daerah tersebut menyerahkan semua paket pekerjaannya yang akan di lelang kepada ULP untuk dilakukan pelelangan?

Semua SKPD di daerah tersebut menyerahkan semua paket pekerjaannya kepada ULP melalui Kepala ULP untuk dilakukan pelelangan/pemilihan langsung/seleksi/penunjukan langsung, kecuali pengadaan langsung yang diproses oleh pejabat pengadaan SKPD masing-masing.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Perbedaan Pokja ULP dan Panitia Pengadaan

Postoleh Adimas Saputra » 29 Jan 2013, 15:23

aiririah menulis:
Adimas Saputra menulis:
aiririah menulis:Semua SKPD di daerah tersebut menyerahkan semua paket pekerjaannya kepada ULP melalui Kepala ULP untuk dilakukan pelelangan/pemilihan langsung/seleksi/penunjukan langsung, kecuali pengadaan langsung yang diproses oleh pejabat pengadaan SKPD masing-masing.


Berarti kalau semua SKPD menyerahkan semua paket pekerjaan kepada ULP.
berarti PA/KPA tidak perlu lagi membentuk Panitia Pengadaan/Pokja untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan yang dipanya turun di SKPD tersebut?
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 126
Bergabung: 03 Jan 2013, 23:48

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron