PENUNJUKAN LANGSUNG, SIAPA YG BERWENANG?

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

PENUNJUKAN LANGSUNG, SIAPA YG BERWENANG?

Postoleh demanu » 23 Jan 2013, 11:06

Mohon share rekan-rekan mengenai proses penunjukan langsung pada perpres 70 th. 2012,terdapat ketidakjelasan/pertentangan dengan apa yang tercantum dalam Juknis perpres 70 th. 2012, dimana pada Juknisnya menyatakan bahwa untuk penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan 200jt ditetapkan oleh pejabat pengadaan.
Sedangkan bila dicermati pada pasal 1 (9) ttg pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung; psl 1 (32) ttg pengadaan langsung serta pasal 17 (2) tentang tugas dan wewenang ULP dan pejabat pengadaan disebutkan bahwa khusus untuk pejabat pengadaan hanya menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung...(tidak ada disebut tentang kewenangan untuk penunjukan langsung)
Mohon pendapat rekan-rekan mengenai hal ini...tks..salam pengadaan
demanu
Newbie
Newbie
 
Post: 16
Bergabung: 03 Jun 2012, 11:59

Re: PENUNJUKAN LANGSUNG, SIAPA YG BERWENANG?

Postoleh Khairil Khai » 23 Jan 2013, 14:38

demanu menulis:Mohon share rekan-rekan mengenai proses penunjukan langsung pada perpres 70 th. 2012,terdapat ketidakjelasan/pertentangan dengan apa yang tercantum dalam Juknis perpres 70 th. 2012, dimana pada Juknisnya menyatakan bahwa untuk penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan 200jt ditetapkan oleh pejabat pengadaan.
Sedangkan bila dicermati pada pasal 1 (9) ttg pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung; psl 1 (32) ttg pengadaan langsung serta pasal 17 (2) tentang tugas dan wewenang ULP dan pejabat pengadaan disebutkan bahwa khusus untuk pejabat pengadaan hanya menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung...(tidak ada disebut tentang kewenangan untuk penunjukan langsung)
Mohon pendapat rekan-rekan mengenai hal ini...tks..salam pengadaan


Juknis perpres 70 th. 2012 mengacu pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf h. jd menurut saya tidak ada pertentangan.
utk penunjukan langsung sampai dgn 200 jt menggunakan Pejabat Pengadaan. kalau > 200jt memakai Panitia pengadaan/Pokja ULP.
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 364
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: PENUNJUKAN LANGSUNG, SIAPA YG BERWENANG?

Postoleh kujang101 » 23 Jan 2013, 16:59

demanu menulis:Mohon share rekan-rekan mengenai proses penunjukan langsung pada perpres 70 th. 2012,terdapat ketidakjelasan/pertentangan dengan apa yang tercantum dalam Juknis perpres 70 th. 2012, dimana pada Juknisnya menyatakan bahwa untuk penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan 200jt ditetapkan oleh pejabat pengadaan.
Sedangkan bila dicermati pada pasal 1 (9) ttg pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung; psl 1 (32) ttg pengadaan langsung serta pasal 17 (2) tentang tugas dan wewenang ULP dan pejabat pengadaan disebutkan bahwa khusus untuk pejabat pengadaan hanya menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung...(tidak ada disebut tentang kewenangan untuk penunjukan langsung)
Mohon pendapat rekan-rekan mengenai hal ini...tks..salam pengadaan

Mohon info, di bagian mana dari Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 menyebutkan "penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- ditetapkan oleh pejabat pengadaan". Karena saya sudah coba cari tidak ketemu.



Khairil Khai menulis:Juknis perpres 70 th. 2012 mengacu pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf h. jd menurut saya tidak ada pertentangan.
utk penunjukan langsung sampai dgn 200 jt menggunakan Pejabat Pengadaan. kalau > 200jt memakai Panitia pengadaan/Pokja ULP.

Pasal 17 ayat 2 huruf h Perpres 70 tidak ada kata2 "penunjukan langsung", yang ada pengadaan langsung.
cmiiw
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1092
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: PENUNJUKAN LANGSUNG, SIAPA YG BERWENANG?

Postoleh demanu » 24 Jan 2013, 06:50

pada juknis memang secara tegas tidak ada, namun pada setiap thap penunjukan langsung (barang, jasa lainnya, konstruksi,) baik darurat maupun tidak darurat selalu menyebutkan ULP/Pejabat pengadaan...dan untuk pejabat pengadaan menetapkan pemenang berdasarkan berita acara hasil penunjukan langsung untuk nilai sampai dengan 200jt....ini dapat diartikan pejabat pengadaan bisa melaksanakan pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 200jt...
Bila dihubungkan dengan pasal 17 (2) angka h, disitu hanya disebutkan kewenangan pejabat pengadaan hanya untuk melaksanakan pengadaan langsung,, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1(9)...gimana ni?
demanu
Newbie
Newbie
 
Post: 16
Bergabung: 03 Jun 2012, 11:59

Re: PENUNJUKAN LANGSUNG, SIAPA YG BERWENANG?

Postoleh aiririah » 24 Jan 2013, 12:49

kujang101 menulis:
demanu menulis:Mohon share rekan-rekan mengenai proses penunjukan langsung pada perpres 70 th. 2012,terdapat ketidakjelasan/pertentangan dengan apa yang tercantum dalam Juknis perpres 70 th. 2012, dimana pada Juknisnya menyatakan bahwa untuk penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan 200jt ditetapkan oleh pejabat pengadaan.
Sedangkan bila dicermati pada pasal 1 (9) ttg pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung; psl 1 (32) ttg pengadaan langsung serta pasal 17 (2) tentang tugas dan wewenang ULP dan pejabat pengadaan disebutkan bahwa khusus untuk pejabat pengadaan hanya menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung...(tidak ada disebut tentang kewenangan untuk penunjukan langsung)
Mohon pendapat rekan-rekan mengenai hal ini...tks..salam pengadaan

Mohon info, di bagian mana dari Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 menyebutkan "penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- ditetapkan oleh pejabat pengadaan". Karena saya sudah coba cari tidak ketemu.



Khairil Khai menulis:Juknis perpres 70 th. 2012 mengacu pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf h. jd menurut saya tidak ada pertentangan.
utk penunjukan langsung sampai dgn 200 jt menggunakan Pejabat Pengadaan. kalau > 200jt memakai Panitia pengadaan/Pokja ULP.

Pasal 17 ayat 2 huruf h Perpres 70 tidak ada kata2 "penunjukan langsung", yang ada pengadaan langsung.
cmiiw

Seperti telah dijelaskan sdr. Kujang penunjukan langsung dilakukan pokja ULP.
Berpedoman pada perpres 70 pasal
17 ayat 2 huruf g, maka penunjukan
langsung diproses pokja ULP dan
pada pasal 17 ayat 2 huruf h
dijelaskan bahwa pejabat pengadaan
hanya melakukan proses pengadaan
langsung. Kutipan komentar dari http://khaliknst.wordpress.com/2012/10/ ... onstruksi/
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu