Penentuan HPS

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Penentuan HPS

Postoleh Wayan Nata » 09 Mei 2011, 10:59

mohon informasi cara menentukan HPS. apa diperbolehkan dengan nenentukan hps dengan mencarai informasi harga ke beberapa penyedia/rekanan sebagai dasar untuk memperhitungkan hps, dan kapan hps itu sebaiknya disususn.terima kasih
Wayan Nata
Newbie
Newbie
 
Post: 13
Bergabung: 09 Mei 2011, 10:05

Re: Penentuan HPS

Postoleh sundongma » 10 Mei 2011, 08:26

memakai harga pasar pak,
dan dilakukan survey ke pasar, bukan dari rekanan..
nanti memakai tanda bukti berupa cap sebagai laporan hasil surveynya
dan sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu 28 hari sebelum lelang untuk mewaspadai naik turunnya harga pasar, sebagai dasar pemeriksaan..

sebenarnya saya juga login untuk tanya di forum ini, dasar 28 hari itu di peraturan saya cari kok tidak ada ya?
yang ada hanya himbauan sebaiknya?
sundongma
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 10 Mei 2011, 08:20

Re: Penentuan HPS

Postoleh khalid » 10 Mei 2011, 08:48

sundongma menulis:memakai harga pasar pak,
dan dilakukan survey ke pasar, bukan dari rekanan..
nanti memakai tanda bukti berupa cap sebagai laporan hasil surveynya
dan sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu 28 hari sebelum lelang untuk mewaspadai naik turunnya harga pasar, sebagai dasar pemeriksaan..

sebenarnya saya juga login untuk tanya di forum ini, dasar 28 hari itu di peraturan saya cari kok tidak ada ya?
yang ada hanya himbauan sebaiknya?


Pasal 66 Ayat 4
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Penentuan HPS

Postoleh Wayan Nata » 18 Mei 2011, 11:26

terimakasih pak berarti laporan tersebut kita buat sendiri...dengan di cap oleh dagang.??
Wayan Nata
Newbie
Newbie
 
Post: 13
Bergabung: 09 Mei 2011, 10:05

Re: Penentuan HPS

Postoleh Palembang » 04 Jun 2011, 03:42

Peraturan itu dapat dipersepsikan dan diinterpretasikan berbeda (baca: salah tafsir) antara 1 orang dengan orang lain.

(4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

menurut saya : bukan tergesa-gesa menyusun HPS dan survei harga pasar mendadak, tapi sebelum pelaksanaan lelang, HPS sudah ada.

(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

menurut saya : betul, karena bukan harga HPS yang menjadi harga kontrak.

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
a. .......
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.


menurut saya : frasa 'menjelang dilaksanakannya pengadaan' merujuk pada tahun anggaran; misalnya untuk pengadaan TA 2011 telah dilakukan survai harga pasar pada akhir tahun 2010. Dan pada huruf i dapat menggunakan harga satuan (yang sudah memperhitungkan keuntungan dan overhead secara wajar) yang diterbitkan oleh kepala daerah untuk TA 2011.

Nah kalau berbeda antara kita kita sih gak masalah, yang repotnya kalau pengertian saya ini bertentangan dengan interpretasinya kang APIPudin, apalagi kang Laksa atawa kang KaPuK.
diskusi untuk mencari solusi, bukan harga mati
Palembang
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 335
Bergabung: 02 Jun 2011, 10:42

Re: Penentuan HPS

Postoleh khalid » 04 Jun 2011, 06:39

Palembang menulis:

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
a. .......
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.


menurut saya : frasa 'menjelang dilaksanakannya pengadaan' merujuk pada tahun anggaran; misalnya untuk pengadaan TA 2011 telah dilakukan survai harga pasar pada akhir tahun 2010. Dan pada huruf i dapat menggunakan harga satuan (yang sudah memperhitungkan keuntungan dan overhead secara wajar) yang diterbitkan oleh kepala daerah untuk TA 2011.

Nah kalau berbeda antara kita kita sih gak masalah, yang repotnya kalau pengertian saya ini bertentangan dengan interpretasinya kang APIPudin, apalagi kang Laksa atawa kang KaPuK.


1. Perhatikan kalimat "didasarkan pada", itu sudah jelas bahwa satu-satunya dasar HPS adalah data harga pasar setempat, bukan yang lain.
2. Point a sampai i hanyalah "pertimbangan informasi", bukan "sumber informasi". Jadi jangan dijadikan dasar, hanya pertimbangan saja.
3. Tidak boleh menggunakan harga satuan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, karena harga satuan tersebut digunakan untuk menyusun RKA, bukan HPS. Harga satuan yang dikeluarkan oleh kepala daerah nilainya amat tinggi, karena mempertimbangkan inflasi selama setahun.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Penentuan HPS

Postoleh Palembang » 04 Jun 2011, 16:05

khalid menulis:
1. Perhatikan kalimat "didasarkan pada", itu sudah jelas bahwa satu-satunya dasar HPS adalah data harga pasar setempat, bukan yang lain.
2. Point a sampai i hanyalah "pertimbangan informasi", bukan "sumber informasi". Jadi jangan dijadikan dasar, hanya pertimbangan saja.
3. Tidak boleh menggunakan harga satuan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, karena harga satuan tersebut digunakan untuk menyusun RKA, bukan HPS. Harga satuan yang dikeluarkan oleh kepala daerah nilainya amat tinggi, karena mempertimbangkan inflasi selama setahun.


sanggah banding pak .... hehehe .... :? kan boleh toh berdiskusi supaya wawasan saya nambah ....

Kalimat tersebut kalau menurut saya bisa diartikan begini :
Penyusunan HPS
  1. didasarkan pada data harga pasar setempat : maksudnya harga pasar tempat lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kalau umpamanya satker pusat punya kegiatan di Palembang tidak boleh menggunakan harga pasar Jakarta atau Papua.
  2. yang diperoleh berdasarkan hasil survei : yang melakukan survei kan tidak harus PPK; bisa saja aparat pemda (biasanya bagian perlengkapan kalo tidak salah) yang kemudian dituangkan dalam buku harga satuan pemerintah di daerah. Hal ini menjadi efektif dan efisien juga bagi satker pusat yang punya kegiatan di daerah ... tidak perlu lagi melakukan survei pasar tapi cukup dari buku tersebut.
  3. menjelang dilaksanakannya Pengadaan : di sini bukan penyusunan HPSnya tapi surveinya yang dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan, yaitu (biasanya) pada akhir TA - 1. Jadi tidak ada kaitan dengan waktu yang 28 hari. Yang 28 hari kan waktu penyusunan HPS untuk meyakinkan bahwa HPS sudah tersedia sebelum lelang dilaksanakan.


Kemudian RKA dan HPS rasanya kan masih punya korelasi yang signifikan. Rencana Anggaran seharusnya tidak beda jauh dengan Harga Perkiraan, karena kalau beda jauh akan menghasilkan Silpa yang tinggi. Kalau harga satuan yang dikeluarkan pemerintah di daerah amat tinggi karena inflasi setahun kan memang anggarannya untuk 1 tahun, lagi pula kan banyak kegiatan yang selesainya mendekati akhir tahun?

Barangkali mengapa kita begitu khawatir terhadap penyusunan HPS ini karena masih ada (banyak) anggapan bahwa harga tawaran akan dicocok-cocokkan dengan HPS. Barangkali perlu mencontoh Bank Dunia yang tidak membolehkan mencantumkan HPS pada pengumuman lelang agar peserta lelang benar-benar melakukan penawaran sesuai harga pasar.

Terakhir, saya kira tidak perlu sampai mencari cap toko untuk untuk membuktikan bahwa kita sudah melakukan survei pasar. :lol: :lol: :lol:
diskusi untuk mencari solusi, bukan harga mati
Palembang
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 335
Bergabung: 02 Jun 2011, 10:42

Re: Penentuan HPS

Postoleh Nafarin » 09 Jun 2011, 16:22

masih mengenai penentuan hps, menurut bapak2 ahli pengadaan semua diperbolehkan apa tidak ppk atau pengguna barang/jasa menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan survei harga untuk penentuan hps, maksudnya biar sekalian pejabat pengadaan melakukan survei harga pasar untuk pembanding hps.
Avatar pengguna
Nafarin
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 04 Jun 2011, 00:39
Lokasi: Kalimantan

Re: Penentuan HPS

Postoleh burhan » 09 Jun 2011, 18:42

Nafarin menulis:masih mengenai penentuan hps, menurut bapak2 ahli pengadaan semua diperbolehkan apa tidak ppk atau pengguna barang/jasa menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan survei harga untuk penentuan hps, maksudnya biar sekalian pejabat pengadaan melakukan survei harga pasar untuk pembanding hps.


sebaiknya ppk menugaskan pptk atau staf pendukung lainnya. ini demi ketegasan pemilahan tanggung jawab
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 558
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 4 tamu