Pengadaan Langsung

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Pengadaan Langsung

Postoleh aiririah » 08 Feb 2013, 17:46

Tahapan-tahapan Pengadaan Langsung dari awal mulai dari RUP s/d FHO:
1. RUP (Rencana Umum Pengadaan)
Yang diumumkan PA/KPA di
website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
(RUP diumumkan setelah disetujui oleh DPR atau setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, mengumumkan kembali RUP, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA)(contoh format RUP bisa diunduh disini http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 202012.pdf)
2. PA/KPA menyusun KAK (apabila diperlukan) contoh formatnya bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-de ... 2722997714 atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 20PBJP.pdf
3. PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK.
4. PPK menyusun HPS (untuk tanda bukti perjanjian berupa nota pembelian tidak disusun HPS) (contoh format HPSnya dapat diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 20PBJP.pdf ), spesifikasi teknis, gambar dan rancangan SPK.
5. Selanjutnya HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan SPK disampaikan ke Pejabat Pengadaan.
6. Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung (SDP bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/22 ... NGSUNG.rar):
- Untuk Pengadaan Barang, contoh prosesnya bisa diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =14&t=3719 tinggal menambahkan kelengkapannya sesuai contoh proses pekerjaan konstruksi tanpa menambahkan proses prakualifikasi tetapi pascakualifikasi (menurut Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 56 ayat 4a : "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya", tidak dijelaskan bahwa harus pascakualifikasi, tetapi berdasarkan perka LKPP No. 15 tahun 2012 tentang SDP Perpres 70 tahun 2012, dipaparkan bahwa menggunakan pascakualifikasi, maka dibuatkan pascakualifikasinya).
- Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, contoh bisa diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =15&t=5179
- Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, contoh diatas bisa disesuaikan dengan tetap berpedoman pada perka LKPP No. 14 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 0Usaha.rar & http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... rangan.rar) dan 15 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/22 ... NGSUNG.rar) tahun 2012
- Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, contoh diatas bisa disesuaikan dengan tetap berpedoman pada perka LKPP No. 14 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ainnya.rar) dan 15 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/22 ... NGSUNG.rar) tahun 2012.
7. Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil proses Pengadaan Langsung dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
8. PPK mengadakan ikatan perjanjian berupa SPK/Kuitansi dengan Penyedia.
9. Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan telah 100%, maka dilakukan Serah Terima Barang/Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO)/Serah Terima Jasa Konsultansi/Serah Terima Jasa Lainnya, sebagai contoh format bisa diunduh di viewtopic.php?f=14&t=3731 untuk BAST Barang (Berita Acara Serah Terima Barang) dan diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =15&t=3072 untuk Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (BA PHO).
10. Setelah masa pemeliharaan selesai dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (BA FHO) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Kutipan dari http://pengadaanbj.wordpress.com/
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 27 Feb 2013, 16:00

Untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta apakah tetap harus melalui Pejabat Pengadaan?

Di tempat kami, Pejabat Pengadaan hanya memproses pengadaan dengan nilai > Rp 50 juta dan < Rp 200 juta.
Pengadaan dgn nilai s.d. Rp 50 juta diproses hanya di PPTK (karena hanya menggunakan kwitansi, bukan SPK).
Apakah ini sudah bener?
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1175
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh rahmat97 » 28 Feb 2013, 14:55

kujang101 menulis:Untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta apakah tetap harus melalui Pejabat Pengadaan?

Di tempat kami, Pejabat Pengadaan hanya memproses pengadaan dengan nilai > Rp 50 juta dan < Rp 200 juta.
Pengadaan dgn nilai s.d. Rp 50 juta diproses hanya di PPTK (karena hanya menggunakan kwitansi, bukan SPK).
Apakah ini sudah bener?


Sebaiknya tetap melalui Pejabat Pengadaan, sesuai dengan Perka LKPP 14 2012_Juknis Perpres 70 2012
rahmat97
Newbie
Newbie
 
Post: 38
Bergabung: 31 Mar 2011, 00:03
Lokasi: Kandangan Kalsel

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh Adimas Saputra » 28 Feb 2013, 16:08

kujang101 menulis:Untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta apakah tetap harus melalui Pejabat Pengadaan?

Di tempat kami, Pejabat Pengadaan hanya memproses pengadaan dengan nilai > Rp 50 juta dan < Rp 200 juta.
Pengadaan dgn nilai s.d. Rp 50 juta diproses hanya di PPTK (karena hanya menggunakan kwitansi, bukan SPK).
Apakah ini sudah bener?


Contoh pekerjaan konstruksi 1 bangunan, misalnya pembangunan Ruangan Kelas SDN 1 JAKARTA, item pekerjaaannya :
- Perencanaan 21.000.000,-
- Pengawasan 25.000.000,-
- Konstruksi 800.000.000,-
- Meubelair 54.000.000,-

apakah dalam posisi ini diangkat Panitia Pengadan untuk pengadaan konstruksinya, dan kemudian diangkat juga Pejabat Pengadaan untuk Konsultansi dan meubelnya?
atau bisa langsung dilakukan semua oleh panitia pengadaan, misalnya : PANITIA PENGADAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 1 JAKARTA
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 126
Bergabung: 03 Jan 2013, 23:48

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 28 Feb 2013, 17:56

rahmat97 menulis:
kujang101 menulis:Untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta apakah tetap harus melalui Pejabat Pengadaan?

Di tempat kami, Pejabat Pengadaan hanya memproses pengadaan dengan nilai > Rp 50 juta dan < Rp 200 juta.
Pengadaan dgn nilai s.d. Rp 50 juta diproses hanya di PPTK (karena hanya menggunakan kwitansi, bukan SPK).
Apakah ini sudah bener?


Sebaiknya tetap melalui Pejabat Pengadaan, sesuai dengan Perka LKPP 14 2012_Juknis Perpres 70 2012

Iya, sebaiknya sih gitu memang, Pak...
Maksud saya mungkin ada pembenaran dari Permendagri sehingga dengan nilai 50 juta cukup oleh PPK.

Soalnya, kalau yang Rp 5 juta pun masuk ke pejabat pengadaan, bisa2 ga nafas pejabatnya, karena paket pekerjaan cukup banyak.
(Oops, usulan penambahan personil pejabat pengadaan tidak diterima.)
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1175
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 28 Feb 2013, 18:00

Adimas Saputra menulis:
kujang101 menulis:Untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta apakah tetap harus melalui Pejabat Pengadaan?

Di tempat kami, Pejabat Pengadaan hanya memproses pengadaan dengan nilai > Rp 50 juta dan < Rp 200 juta.
Pengadaan dgn nilai s.d. Rp 50 juta diproses hanya di PPTK (karena hanya menggunakan kwitansi, bukan SPK).
Apakah ini sudah bener?


Contoh pekerjaan konstruksi 1 bangunan, misalnya pembangunan Ruangan Kelas SDN 1 JAKARTA, item pekerjaaannya :
- Perencanaan 21.000.000,-
- Pengawasan 25.000.000,-
- Konstruksi 800.000.000,-
- Meubelair 54.000.000,-

apakah dalam posisi ini diangkat Panitia Pengadan untuk pengadaan konstruksinya, dan kemudian diangkat juga Pejabat Pengadaan untuk Konsultansi dan meubelnya?
atau bisa langsung dilakukan semua oleh panitia pengadaan, misalnya : PANITIA PENGADAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 1 JAKARTA

Seluruh paket dilelang oleh Panitia Pengadaan boleh... (dilelang lho ya, bukan pengadaan langsung).
Atau jika khusus untuk Perencanaan, Pengawasan, dan Mobiler mau dilakukan secara pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan juga boleh.

*btw kok post saya di-quote yah?
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1175
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh rahmat97 » 28 Feb 2013, 19:06

kujang101 menulis:Iya, sebaiknya sih gitu memang, Pak...
Maksud saya mungkin ada pembenaran dari Permendagri sehingga dengan nilai 50 juta cukup oleh PPK.

Soalnya, kalau yang Rp 5 juta pun masuk ke pejabat pengadaan, bisa2 ga nafas pejabatnya, karena paket pekerjaan cukup banyak.
(Oops, usulan penambahan personil pejabat pengadaan tidak diterima.)


Setahu saya permendagri tidak ada mengatur hal tersebut..

he.he..kayanya itu sudah resiko Pejabat Pengadaan..sebagai pencerahan ini ada tulisan menarik mengenai pejabat pengadaan https://samsulramli.wordpress.com/2012/ ... -langsung/

selain itu untuk pengadaan barang (biasanya yang 5 juta an kan pengadaan barang) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
(a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
(b) Melakukan transaksi;
(c) Menerima barang;
(d) Melakukan pembayaran;
(e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
(f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
meskipun demikian Pejabat Pegadaan tetap wajib meneliti dan mempertanggungjawabkannya.
rahmat97
Newbie
Newbie
 
Post: 38
Bergabung: 31 Mar 2011, 00:03
Lokasi: Kandangan Kalsel

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh Adimas Saputra » 01 Mar 2013, 15:25

kujang101 menulis:
Adimas Saputra menulis:
kujang101 menulis:Untuk Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta apakah tetap harus melalui Pejabat Pengadaan?

Di tempat kami, Pejabat Pengadaan hanya memproses pengadaan dengan nilai > Rp 50 juta dan < Rp 200 juta.
Pengadaan dgn nilai s.d. Rp 50 juta diproses hanya di PPTK (karena hanya menggunakan kwitansi, bukan SPK).
Apakah ini sudah bener?


Contoh pekerjaan konstruksi 1 bangunan, misalnya pembangunan Ruangan Kelas SDN 1 JAKARTA, item pekerjaaannya :
- Perencanaan 21.000.000,-
- Pengawasan 25.000.000,-
- Konstruksi 800.000.000,-
- Meubelair 54.000.000,-

apakah dalam posisi ini diangkat Panitia Pengadan untuk pengadaan konstruksinya, dan kemudian diangkat juga Pejabat Pengadaan untuk Konsultansi dan meubelnya?
atau bisa langsung dilakukan semua oleh panitia pengadaan, misalnya : PANITIA PENGADAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 1 JAKARTA


Seluruh paket dilelang oleh Panitia Pengadaan boleh... (dilelang lho ya, bukan pengadaan langsung).
Atau jika khusus untuk Perencanaan, Pengawasan, dan Mobiler mau dilakukan secara pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan juga boleh.

*btw kok post saya di-quote yah?


terima kasih.
maaf udah ngak sempat perhatikan ternyata postnya di quote.
Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 126
Bergabung: 03 Jan 2013, 23:48

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 01 Mar 2013, 17:30

rahmat97 menulis:
kujang101 menulis:Iya, sebaiknya sih gitu memang, Pak...
Maksud saya mungkin ada pembenaran dari Permendagri sehingga dengan nilai 50 juta cukup oleh PPK.

Soalnya, kalau yang Rp 5 juta pun masuk ke pejabat pengadaan, bisa2 ga nafas pejabatnya, karena paket pekerjaan cukup banyak.
(Oops, usulan penambahan personil pejabat pengadaan tidak diterima.)


Setahu saya permendagri tidak ada mengatur hal tersebut..

he.he..kayanya itu sudah resiko Pejabat Pengadaan..sebagai pencerahan ini ada tulisan menarik mengenai pejabat pengadaan https://samsulramli.wordpress.com/2012/ ... -langsung/

selain itu untuk pengadaan barang (biasanya yang 5 juta an kan pengadaan barang) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
(a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
(b) Melakukan transaksi;
(c) Menerima barang;
(d) Melakukan pembayaran;
(e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
(f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;
meskipun demikian Pejabat Pegadaan tetap wajib meneliti dan mempertanggungjawabkannya.

Wah, terima kasih link-nya, Pak...
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1175
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 02 Mar 2013, 15:24

Btw, untuk Pengadaan Langsung pakai sistem PQ atau pascakualifikasi sih?

Saya bertanya ini berkaitan dengan Perpres 70 pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.

Ayat 4 huruf d: "Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung."
Ayat 4a: "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya."
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1175
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu