Pengadaan Langsung

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh zainul arifin » 03 Mar 2013, 22:15

aiririah menulis:Tahapan-tahapan Pengadaan Langsung dari awal mulai dari RUP s/d FHO:
1. RUP (Rencana Umum Pengadaan)
Yang diumumkan PA/KPA di
website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
(RUP diumumkan setelah disetujui oleh DPR atau setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, mengumumkan kembali RUP, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA)(contoh format RUP bisa diunduh disini http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 202012.pdf)
2. PA/KPA menyusun KAK (apabila diperlukan) contoh formatnya bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-de ... 2722997714 atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 20PBJP.pdf
3. PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK.
4. PPK menyusun HPS (untuk tanda bukti perjanjian berupa nota pembelian tidak disusun HPS) (contoh format HPSnya dapat diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 20PBJP.pdf ), spesifikasi teknis, gambar dan rancangan SPK.
5. Selanjutnya HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan SPK disampaikan ke Pejabat Pengadaan.
6. Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung (SDP bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... NGSUNG.rar):
- Untuk Pengadaan Barang, contoh prosesnya bisa diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =14&t=3719 tinggal menambahkan kelengkapannya sesuai contoh proses pekerjaan konstruksi tanpa menambahkan proses prakualifikasi tetapi pascakualifikasi (menurut Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 56 ayat 4a : "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya", tidak dijelaskan bahwa harus pascakualifikasi, tetapi berdasarkan perka LKPP No. 15 tahun 2012 tentang SDP Perpres 70 tahun 2012, dipaparkan bahwa menggunakan pascakualifikasi, maka dibuatkan pascakualifikasinya).
- Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, contoh bisa diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =15&t=5179
- Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, contoh diatas bisa disesuaikan dengan tetap berpedoman pada perka LKPP No. 14 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 0Usaha.rar & http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... rangan.rar) dan 15 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... NGSUNG.rar) tahun 2012
- Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, contoh diatas bisa disesuaikan dengan tetap berpedoman pada perka LKPP No. 14 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ainnya.rar) dan 15 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... NGSUNG.rar) tahun 2012.
7. Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil proses Pengadaan Langsung dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
8. PPK mengadakan ikatan perjanjian berupa SPK/Kuitansi dengan Penyedia.
9. Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan telah 100%, maka dilakukan Serah Terima Barang/Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO)/Serah Terima Jasa Konsultansi/Serah Terima Jasa Lainnya, sebagai contoh format bisa diunduh di viewtopic.php?f=14&t=3731 untuk BAST Barang (Berita Acara Serah Terima Barang) dan diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =15&t=3072 untuk Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (BA PHO).
10. Setelah masa pemeliharaan selesai dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (BA FHO) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Kutipan dari http://pengadaanbj.wordpress.com/


boleh minta contoh laporan proses pengadaan langsung ke PA? apa ada standar bakunya atau dibuat sendiri oleh pejabat (apa bisa mirip dengan BAHPL)?
zainul arifin
Newbie
Newbie
 
Post: 23
Bergabung: 14 Feb 2013, 22:45

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh aiririah » 07 Mar 2013, 16:28

zainul arifin menulis:
aiririah menulis:Tahapan-tahapan Pengadaan Langsung dari awal mulai dari RUP s/d FHO:
1. RUP (Rencana Umum Pengadaan)
Yang diumumkan PA/KPA di
website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
(RUP diumumkan setelah disetujui oleh DPR atau setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, mengumumkan kembali RUP, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA)(contoh format RUP bisa diunduh disini http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 202012.pdf)
2. PA/KPA menyusun KAK (apabila diperlukan) contoh formatnya bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-de ... 2722997714 atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 20PBJP.pdf
3. PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK.
4. PPK menyusun HPS (untuk tanda bukti perjanjian berupa nota pembelian tidak disusun HPS) (contoh format HPSnya dapat diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 20PBJP.pdf ), spesifikasi teknis, gambar dan rancangan SPK.
5. Selanjutnya HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan SPK disampaikan ke Pejabat Pengadaan.
6. Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung (SDP bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... NGSUNG.rar):
- Untuk Pengadaan Barang, contoh prosesnya bisa diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =14&t=3719 tinggal menambahkan kelengkapannya sesuai contoh proses pekerjaan konstruksi tanpa menambahkan proses prakualifikasi tetapi pascakualifikasi (menurut Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 56 ayat 4a : "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya", tidak dijelaskan bahwa harus pascakualifikasi, tetapi berdasarkan perka LKPP No. 15 tahun 2012 tentang SDP Perpres 70 tahun 2012, dipaparkan bahwa menggunakan pascakualifikasi, maka dibuatkan pascakualifikasinya).
- Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, contoh bisa diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =15&t=5179
- Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, contoh diatas bisa disesuaikan dengan tetap berpedoman pada perka LKPP No. 14 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... 0Usaha.rar & http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... rangan.rar) dan 15 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... NGSUNG.rar) tahun 2012
- Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, contoh diatas bisa disesuaikan dengan tetap berpedoman pada perka LKPP No. 14 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ainnya.rar) dan 15 (http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... ngsung.rar atau http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/ ... NGSUNG.rar) tahun 2012.
7. Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil proses Pengadaan Langsung dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
8. PPK mengadakan ikatan perjanjian berupa SPK/Kuitansi dengan Penyedia.
9. Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan telah 100%, maka dilakukan Serah Terima Barang/Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (PHO)/Serah Terima Jasa Konsultansi/Serah Terima Jasa Lainnya, sebagai contoh format bisa diunduh di viewtopic.php?f=14&t=3731 untuk BAST Barang (Berita Acara Serah Terima Barang) dan diunduh di http://www.forum.pengadaan.org/phpbb/vi ... =15&t=3072 untuk Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (BA PHO).
10. Setelah masa pemeliharaan selesai dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (BA FHO) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Kutipan dari http://pengadaanbj.wordpress.com/


boleh minta contoh laporan proses pengadaan langsung ke PA? apa ada standar bakunya atau dibuat sendiri oleh pejabat (apa bisa mirip dengan BAHPL)?

Tidak ada contoh bakunya.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh aiririah » 07 Mar 2013, 16:47

kujang101 menulis:Btw, untuk Pengadaan Langsung pakai sistem PQ atau pascakualifikasi sih?

Saya bertanya ini berkaitan dengan Perpres 70 pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.

Ayat 4 huruf d: "Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung."
Ayat 4a: "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya."

Menurut perka 15 tahun 2012 PQnya prakualifikasi untuk pek konstruksi dan jasa konsultansi dan PQnya pascakualifikasi untuk barang atau jasa lainnya.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 08 Mar 2013, 15:13

aiririah menulis:
kujang101 menulis:Btw, untuk Pengadaan Langsung pakai sistem PQ atau pascakualifikasi sih?

Saya bertanya ini berkaitan dengan Perpres 70 pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.

Ayat 4 huruf d: "Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung."
Ayat 4a: "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya."

Menurut perka 15 tahun 2012 PQnya prakualifikasi untuk pek konstruksi dan jasa konsultansi dan PQnya pascakualifikasi untuk barang atau jasa lainnya.

Jadi, untuk pekerjaan konstruksi dan Jasa konsultansi, setelah pejabat pengadaan melakukan survey kepada 2 sumber informasi, baru mengundang calon penyedia untuk memasukkan dok. PQ?

Jika lulus PQ baru diundang lagi untuk memasukkan harga penawaran ya, Pak?

Wah, prosesnya jadi seperti Penunjukan Langsung yah?
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1123
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh aiririah » 13 Mar 2013, 01:08

kujang101 menulis:
aiririah menulis:
kujang101 menulis:Btw, untuk Pengadaan Langsung pakai sistem PQ atau pascakualifikasi sih?

Saya bertanya ini berkaitan dengan Perpres 70 pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.

Ayat 4 huruf d: "Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung."
Ayat 4a: "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya."

Menurut perka 15 tahun 2012 PQnya prakualifikasi untuk pek konstruksi dan jasa konsultansi dan PQnya pascakualifikasi untuk barang atau jasa lainnya.

Jadi, untuk pekerjaan konstruksi dan Jasa konsultansi, setelah pejabat pengadaan melakukan survey kepada 2 sumber informasi, baru mengundang calon penyedia untuk memasukkan dok. PQ?

Jika lulus PQ baru diundang lagi untuk memasukkan harga penawaran ya, Pak?

Wah, prosesnya jadi seperti Penunjukan Langsung yah?

Iya, bila sebelum perubahan perpres 54/2010, mengacu pada lampiran perpres 54/2010 serta standar dokumen pengadaan LKPP sebelum perka 15 tahun 2012, tidak dilakukan evaluasi kualifikasi, prakualifikasi dilakukan pejabat pengadaan hanya pada saat survei terhadap minimal 2 penyedia.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh Hamdani agus » 18 Mar 2013, 15:43

kujang101 menulis:Btw, untuk Pengadaan Langsung pakai sistem PQ atau pascakualifikasi sih?

Saya bertanya ini berkaitan dengan Perpres 70 pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.

Ayat 4 huruf d: "Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung."
Ayat 4a: "Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya."


dari yang saya pahami berdasarkan pasal 56 tersebut :

prakualifikasi dilakukan untuk pemilihan penyedia selain Barang/jasa lainnya, dalam hal ini : Penyedia jasa Konstruksi dan Penyedia jasa konsultansi;
sedangkan untuk penyedia barang/jasa lainnya tidak disebutkan secara jelas dalam pasal 56 baik ayat 4a, maupun ayat 9 ini, saya berasumsi dilakukan secara preknowledge.. mungkin ada pikiran lain...
hidup tanpa ilmu
bagai sibuta tanpa tongkat
Hamdani agus
Newbie
Newbie
 
Post: 67
Bergabung: 07 Jun 2011, 09:06
Lokasi: padangp

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh zainul arifin » 23 Apr 2013, 23:42

[/quote]
Jadi, untuk pekerjaan konstruksi dan Jasa konsultansi, setelah pejabat pengadaan melakukan survey kepada 2 sumber informasi, baru mengundang calon penyedia untuk memasukkan dok. PQ?

Jika lulus PQ baru diundang lagi untuk memasukkan harga penawaran ya, Pak?

Wah, prosesnya jadi seperti Penunjukan Langsung yah?[/quote]
Iya, bila sebelum perubahan perpres 54/2010, mengacu pada lampiran perpres 54/2010 serta standar dokumen pengadaan LKPP sebelum perka 15 tahun 2012, tidak dilakukan evaluasi kualifikasi, prakualifikasi dilakukan pejabat pengadaan hanya pada saat survei terhadap minimal 2 penyedia.[/quote]

saya masih bimbang make prakualifikasi apa tidak, sebab ada kelanjutan pasal membahas konsultansi yaitu pasal 59 (Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia), disini saya pikir cukup permintaan penawaran, dievaluasi, negosiasi. disamping itu juga, standar dokumen dari LKPP (kesatuan dari perpres) tidak dicontohkan proses prakualifikasi seperti yang ada di SDP Konstruksi. apa perlu mengubah SDP konsultansi disamakan seperti di konstruksi?

apabila pengadaan konsultansi hanya 2 juta misalnya (dibawah 10 juta), apa boleh dokumen disederhanakan cukup dengan undangan, pakta integritas, formulir isian kualifikasi, contoh penawaran, contoh kontrak ? jika boleh, mungkin para master punya contoh proses dan berita acara untuk pengadaan jasa konsultansi yang disederhanakan.

sebelumnya terima kasih jawabnnya, apabila salah tolong dibetulkan.
zainul arifin
Newbie
Newbie
 
Post: 23
Bergabung: 14 Feb 2013, 22:45

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh khalid » 25 Apr 2013, 07:08

zainul arifin menulis:saya masih bimbang make prakualifikasi apa tidak, sebab ada kelanjutan pasal membahas konsultansi yaitu pasal 59 (Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia), disini saya pikir cukup permintaan penawaran, dievaluasi, negosiasi. disamping itu juga, standar dokumen dari LKPP (kesatuan dari perpres) tidak dicontohkan proses prakualifikasi seperti yang ada di SDP Konstruksi. apa perlu mengubah SDP konsultansi disamakan seperti di konstruksi?

apabila pengadaan konsultansi hanya 2 juta misalnya (dibawah 10 juta), apa boleh dokumen disederhanakan cukup dengan undangan, pakta integritas, formulir isian kualifikasi, contoh penawaran, contoh kontrak ? jika boleh, mungkin para master punya contoh proses dan berita acara untuk pengadaan jasa konsultansi yang disederhanakan.

sebelumnya terima kasih jawabnnya, apabila salah tolong dibetulkan.


Saya coba bahas secara filosofis saja...

Untuk memilih barang, kita cukup mengetahui jenis, tipe dan merk-nya saja, sehingga konsentrasi pemilihan pada saat pengadaan langsung adalah barang itu sendiri. Sehingga kualifikasi bukan menjadi hal yang utama. Hal ini menjadikan pengadaan langsung barang menggunakan pascakualifikasi.

Kalau konsultan, tentu saja untuk memilih konsultan tersebut kita sudah harus tahu bahwa konsutan itu qualified. Bagaimana caranya? Ya dengan prakualifikasi, walaupun tidak serumit seleksi umum/sederhana. Jadi saya setuju bahwa untuk penyederhanaan, dalam dokumen pengadaan jasa konsultan melalui metode pengadaan langsung, tetap dilampirkan formulir isian kualifikasi bersamaan dengan KAK. Nanti penyedia memasukkan sekaligus seperti pascakualifikasi, tapi yang dilihat pertama kali adalah dokumen kualifikasinya.
Masalah SBD LKPP, memang masih belum sinkron dengan Perpres...
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh kujang101 » 25 Apr 2013, 09:37

khalid menulis:
zainul arifin menulis:saya masih bimbang make prakualifikasi apa tidak, sebab ada kelanjutan pasal membahas konsultansi yaitu pasal 59 (Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia), disini saya pikir cukup permintaan penawaran, dievaluasi, negosiasi. disamping itu juga, standar dokumen dari LKPP (kesatuan dari perpres) tidak dicontohkan proses prakualifikasi seperti yang ada di SDP Konstruksi. apa perlu mengubah SDP konsultansi disamakan seperti di konstruksi?

apabila pengadaan konsultansi hanya 2 juta misalnya (dibawah 10 juta), apa boleh dokumen disederhanakan cukup dengan undangan, pakta integritas, formulir isian kualifikasi, contoh penawaran, contoh kontrak ? jika boleh, mungkin para master punya contoh proses dan berita acara untuk pengadaan jasa konsultansi yang disederhanakan.

sebelumnya terima kasih jawabnnya, apabila salah tolong dibetulkan.


Saya coba bahas secara filosofis saja...

Untuk memilih barang, kita cukup mengetahui jenis, tipe dan merk-nya saja, sehingga konsentrasi pemilihan pada saat pengadaan langsung adalah barang itu sendiri. Sehingga kualifikasi bukan menjadi hal yang utama. Hal ini menjadikan pengadaan langsung barang menggunakan pascakualifikasi.

Kalau konsultan, tentu saja untuk memilih konsultan tersebut kita sudah harus tahu bahwa konsutan itu qualified. Bagaimana caranya? Ya dengan prakualifikasi, walaupun tidak serumit seleksi umum/sederhana. Jadi saya setuju bahwa untuk penyederhanaan, dalam dokumen pengadaan jasa konsultan melalui metode pengadaan langsung, tetap dilampirkan formulir isian kualifikasi bersamaan dengan KAK. Nanti penyedia memasukkan sekaligus seperti pascakualifikasi, tapi yang dilihat pertama kali adalah dokumen kualifikasinya.
Masalah SBD LKPP, memang masih belum sinkron dengan Perpres...

Ketika penyusunan Berita Acara nya bagaimana, Pak?
Apakah dibuat dulu Berita Acara Evaluasi Kualifikasinya baru dilakukan evaluasi adm, teknis dan harga lalu nego?
Atau berita acara evaluasi kualifikasi di-sekalian-kan dengan berita acara evaluasi adm, teknis dan harga?
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1123
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Pengadaan Langsung

Postoleh khalid » 25 Apr 2013, 12:49

kujang101 menulis:
khalid menulis:
zainul arifin menulis:saya masih bimbang make prakualifikasi apa tidak, sebab ada kelanjutan pasal membahas konsultansi yaitu pasal 59 (Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia), disini saya pikir cukup permintaan penawaran, dievaluasi, negosiasi. disamping itu juga, standar dokumen dari LKPP (kesatuan dari perpres) tidak dicontohkan proses prakualifikasi seperti yang ada di SDP Konstruksi. apa perlu mengubah SDP konsultansi disamakan seperti di konstruksi?

apabila pengadaan konsultansi hanya 2 juta misalnya (dibawah 10 juta), apa boleh dokumen disederhanakan cukup dengan undangan, pakta integritas, formulir isian kualifikasi, contoh penawaran, contoh kontrak ? jika boleh, mungkin para master punya contoh proses dan berita acara untuk pengadaan jasa konsultansi yang disederhanakan.

sebelumnya terima kasih jawabnnya, apabila salah tolong dibetulkan.


Saya coba bahas secara filosofis saja...

Untuk memilih barang, kita cukup mengetahui jenis, tipe dan merk-nya saja, sehingga konsentrasi pemilihan pada saat pengadaan langsung adalah barang itu sendiri. Sehingga kualifikasi bukan menjadi hal yang utama. Hal ini menjadikan pengadaan langsung barang menggunakan pascakualifikasi.

Kalau konsultan, tentu saja untuk memilih konsultan tersebut kita sudah harus tahu bahwa konsutan itu qualified. Bagaimana caranya? Ya dengan prakualifikasi, walaupun tidak serumit seleksi umum/sederhana. Jadi saya setuju bahwa untuk penyederhanaan, dalam dokumen pengadaan jasa konsultan melalui metode pengadaan langsung, tetap dilampirkan formulir isian kualifikasi bersamaan dengan KAK. Nanti penyedia memasukkan sekaligus seperti pascakualifikasi, tapi yang dilihat pertama kali adalah dokumen kualifikasinya.
Masalah SBD LKPP, memang masih belum sinkron dengan Perpres...

Ketika penyusunan Berita Acara nya bagaimana, Pak?
Apakah dibuat dulu Berita Acara Evaluasi Kualifikasinya baru dilakukan evaluasi adm, teknis dan harga lalu nego?
Atau berita acara evaluasi kualifikasi di-sekalian-kan dengan berita acara evaluasi adm, teknis dan harga?


Digabungkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu