Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012

Postoleh Wawan_tea » 22 Feb 2013, 17:44

ransi menulis:Informasi dari humas LKPP

1. Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan B/J Pemerintah tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 77 Tahun 2012.

2. Salah satu syarat menjadi pejabat fungsional PPBJP adalah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan B/J. Apabila sertifikat tersebut sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui proses konversi (tatacara konversi dapat di unduh di http://www.lkpp.go.id)

3. Peraturan terkait Tunjangan untuk pejabat fungsional PPBJP sedang disusun oleh LKPP, begitu juga dengan peraturan2 terkait jabfung PPBJP lainnya, seperti: Peraturan Bersama BKN dan LKPP ttg juklak jabfung PPBJP, Perka LKPP ttg Juknis penghitungan angka kredit, dll). Target LKPP peraturan2 tersebut selesai pada bulan Juli 2013, kemudian disosialisasikan ke K/L/D/I periode Juli - Nov 2013. Dan diharapkan Jabfung PPBJP dapat diimplementasikan pada tahun 2014. Komponen take-home pay jabfung yang akan diusulkan oleh LKPP terdiri dari : 1). Gaji; 2). Tunjangan Jabfung; 3). Tunjangan Kinerja; 4). Tunjangan Resiko; dan 5). Tunjangan lembur.



syarat dan ketentuan masih draft. dalam draft tersebut di tuliskan minimal 3A atau D4, tetapi banyak juga latar belakang pendidikan dibawah itu yang menjadi Pejabat PBJ dan Kelompok kerja pada Unit kerjanya. nah jadi mentah lagi tuh draf
Avatar pengguna
Wawan_tea
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 176
Bergabung: 05 Des 2011, 15:51

Re: Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012

Postoleh arayadin » 23 Feb 2013, 01:16

ransi menulis:Informasi dari humas LKPP

1. Peraturan tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan B/J Pemerintah tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 77 Tahun 2012.

2. Salah satu syarat menjadi pejabat fungsional PPBJP adalah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan B/J. Apabila sertifikat tersebut sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui proses konversi (tatacara konversi dapat di unduh di http://www.lkpp.go.id)

3. Peraturan terkait Tunjangan untuk pejabat fungsional PPBJP sedang disusun oleh LKPP, begitu juga dengan peraturan2 terkait jabfung PPBJP lainnya, seperti: Peraturan Bersama BKN dan LKPP ttg juklak jabfung PPBJP, Perka LKPP ttg Juknis penghitungan angka kredit, dll). Target LKPP peraturan2 tersebut selesai pada bulan Juli 2013, kemudian disosialisasikan ke K/L/D/I periode Juli - Nov 2013. Dan diharapkan Jabfung PPBJP dapat diimplementasikan pada tahun 2014. Komponen take-home pay jabfung yang akan diusulkan oleh LKPP terdiri dari : 1). Gaji; 2). Tunjangan Jabfung; 3). Tunjangan Kinerja; 4). Tunjangan Resiko; dan 5). Tunjangan lembur.

mantabs neh,,!! semoga sesuai :whoe:
arayadin
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 04 Apr 2012, 13:15

Re: Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012

Postoleh deydi » 23 Feb 2013, 19:04

kapan mulai doberlakukan?
Forum Diskusi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Tersedia Rubik Diskusi khusus Operator LPSE

Klik : http://forum.portalpengadaan.com

Gambar
deydi
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 122
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:31

Re: Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012

Postoleh Wang Darmawan » 01 Mar 2013, 13:06

khalid menulis:
wiranto menulis:Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya.

Ini beneran ga? Jika beneran ada, apakah cara kerjanya sama dengan Jabatan Fungsional lainnya? Jika cepat memenuhi kuota Angka Kredit sebelum 4 tahun, apakah bisa naik jabatan lebih cepat dari standarnya? Ada yang bisa jelasin ga? Maklum, newbie habis nih...

:o:


Tertambat PermenPAN tersebut, silakan dipelajari


1. Pasal 13 syarat naik jenjang jabatan/pangkat angka kredit disyaratkan paling sedikit 2 dari unsur PENGEMBANGAN PROFESI (dari III/b ke III/c). pengembangan profesi al. membuat karya tulis, menyusun juklak/juknis, menterjemahkan/menyadur buku. Ribet juga ya?
2. BAB IV RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT. banyak diantaranya yg bukan pekerjaan ULP/Pokja. ex. membuat SPMK/SPK, menerbitkan SPM dan masih banyak lagi yg lainnya. Pertanyaannya, kok bisa banyak unsur yg dinilai bukan wilayah kerja ULP/Pokja, ini aturan maksudnya apa kali ya?
3. Ksimpulan saya, boro-boro kurang dari 4 tahun, bisa jadi 10 tahun baru naik pangkat. udah kerjax susah, tunjangan tidak jelas,banyak intervensi dari atasan pula. yah semoga aja tunjanganx nanti ditetapkan di atas 20 jt/bulan, bisa nyicil mobil. wkwkwkwkwkwkwkwkwk
PARA SUHU PBJ ATAU DARI KEMEN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI YG GABUNG DISINI MOHON PENJELASANNYA.
Avatar pengguna
Wang Darmawan
Newbie
Newbie
 
Post: 17
Bergabung: 23 Apr 2011, 00:56
Lokasi: Mamuju Utara

Re: Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012

Postoleh deydi » 02 Mar 2013, 22:28

Wang Darmawan menulis:
khalid menulis:
wiranto menulis:Permen PAN & RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya.

Ini beneran ga? Jika beneran ada, apakah cara kerjanya sama dengan Jabatan Fungsional lainnya? Jika cepat memenuhi kuota Angka Kredit sebelum 4 tahun, apakah bisa naik jabatan lebih cepat dari standarnya? Ada yang bisa jelasin ga? Maklum, newbie habis nih...

:o:


Tertambat PermenPAN tersebut, silakan dipelajari


1. Pasal 13 syarat naik jenjang jabatan/pangkat angka kredit disyaratkan paling sedikit 2 dari unsur PENGEMBANGAN PROFESI (dari III/b ke III/c). pengembangan profesi al. membuat karya tulis, menyusun juklak/juknis, menterjemahkan/menyadur buku. Ribet juga ya?
2. BAB IV RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT. banyak diantaranya yg bukan pekerjaan ULP/Pokja. ex. membuat SPMK/SPK, menerbitkan SPM dan masih banyak lagi yg lainnya. Pertanyaannya, kok bisa banyak unsur yg dinilai bukan wilayah kerja ULP/Pokja, ini aturan maksudnya apa kali ya?
3. Ksimpulan saya, boro-boro kurang dari 4 tahun, bisa jadi 10 tahun baru naik pangkat. udah kerjax susah, tunjangan tidak jelas,banyak intervensi dari atasan pula. yah semoga aja tunjanganx nanti ditetapkan di atas 20 jt/bulan, bisa nyicil mobil. wkwkwkwkwkwkwkwkwk
PARA SUHU PBJ ATAU DARI KEMEN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI YG GABUNG DISINI MOHON PENJELASANNYA.


apakah angka kredirnya bisa buat peralhan golongan dari golongan II ke golongan III?
terutama para pelaku pengadaan dilingkungan TNI/POLRI yang proses pengalihan golongannya sangat rumit karena harus mencaftar dulu SECAPA (sekolah calon perwira), baru golongannya bisa berubah. kalaungak ikut secara jangankan yang lulusan SMU, sudah S3 aja ngak bakalan naik golongan.
Forum Diskusi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Tersedia Rubik Diskusi khusus Operator LPSE

Klik : http://forum.portalpengadaan.com

Gambar
deydi
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 122
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:31

tulis komentar

Sebelumnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 6 tamu