KOntrak Payung

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

KOntrak Payung

Postoleh coolniawan » 10 Mei 2011, 15:11

saya gunakan fasilitas pencarian sepertinya belum ada thread ttg Kontrak payung. mohon ijin untuk membuatnya, saya masih belum begitu paham dgn jenis kontrak ini :mrgreen:
mohon masukannya ya..

berdasar pasal 53 ayat (3) perpres 54/2010, Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

pertanyaan saya yg muncul saat ini:
1. pengertian "pemerintah" di atas apakah seperti pengertian pemerintah di dalam UU no 32 th 2004, yaitu pemerintah = pemerintah pusat? ("pemerintah" di sini tidak termasuk pemerintah daerah atau K/L/D/I. dengan demikian yang bisa melakukan kontrak payung hanya pemerintah pusat saja)
2. jika ya, bagaimana dengan pengertian "pemerintah" di dalam "harga khusus untuk pemerintah" pada pengadaan kendaraan bermotor?
3. jika tidak, berarti pemerintah daerah termasuk SKPD nya berrti bisa melakukan kontrak payung ya
4. misalnya bisa, apakah dimungkinkan dilakukan kontrak payung oleh dinas PU dengan penyedia barang untuk pengadaan material pemeliharaan rutin jalan yg dilaksanakan swakelola. (yang diswakelola pemeliharaan rutin jalannya bukan pengadaan materialnya...menurut sifatnya pekerjaan pemeliharaan rutin jalan mrpkn pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, tdk sprti pemeliharaan periodik atau pembangunan jalan)
5. di antara rekan rekan sekalian adakah yang pernah melaksanakan pengadaan dengan kontrak payung? bisa diceritain ga di sini? misalnya untuk pekerjaan apa, yang dimasukkan dlam daftar kuantitas & harga /mata pembayaran apa aja, kalo volume pekerjaan lebih/kurang dari yang ada di kontrak treatment nya spt apa dsb.
lebih sip lagi kalo diposting contoh dokumennya :mrgreen: :mrgreen:

sudah dulu ah...sampai bingung mo nanya apa lagi. :mrgreen:
terima kasih atas tanggapannya
Avatar pengguna
coolniawan
Newbie
Newbie
 
Post: 21
Bergabung: 11 Apr 2011, 14:31

Re: KOntrak Payung

Postoleh khalid » 10 Mei 2011, 23:06

coolniawan menulis:saya gunakan fasilitas pencarian sepertinya belum ada thread ttg Kontrak payung. mohon ijin untuk membuatnya, saya masih belum begitu paham dgn jenis kontrak ini :mrgreen:
mohon masukannya ya..

berdasar pasal 53 ayat (3) perpres 54/2010, Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

pertanyaan saya yg muncul saat ini:
1. pengertian "pemerintah" di atas apakah seperti pengertian pemerintah di dalam UU no 32 th 2004, yaitu pemerintah = pemerintah pusat? ("pemerintah" di sini tidak termasuk pemerintah daerah atau K/L/D/I. dengan demikian yang bisa melakukan kontrak payung hanya pemerintah pusat saja)
2. jika ya, bagaimana dengan pengertian "pemerintah" di dalam "harga khusus untuk pemerintah" pada pengadaan kendaraan bermotor?
3. jika tidak, berarti pemerintah daerah termasuk SKPD nya berrti bisa melakukan kontrak payung ya
4. misalnya bisa, apakah dimungkinkan dilakukan kontrak payung oleh dinas PU dengan penyedia barang untuk pengadaan material pemeliharaan rutin jalan yg dilaksanakan swakelola. (yang diswakelola pemeliharaan rutin jalannya bukan pengadaan materialnya...menurut sifatnya pekerjaan pemeliharaan rutin jalan mrpkn pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, tdk sprti pemeliharaan periodik atau pembangunan jalan)
5. di antara rekan rekan sekalian adakah yang pernah melaksanakan pengadaan dengan kontrak payung? bisa diceritain ga di sini? misalnya untuk pekerjaan apa, yang dimasukkan dlam daftar kuantitas & harga /mata pembayaran apa aja, kalo volume pekerjaan lebih/kurang dari yang ada di kontrak treatment nya spt apa dsb.
lebih sip lagi kalo diposting contoh dokumennya :mrgreen: :mrgreen:

sudah dulu ah...sampai bingung mo nanya apa lagi. :mrgreen:
terima kasih atas tanggapannya


Saat ini pemahaman saya juga demikian, bahwa yang dimaksud pemerintah disini adalah pemerintah pusat. Salah satu contoh kontrak payung adalah kontrak penayangan Koran Tempo. Yang berikutnya akan muncul adalah kontrak harga GSO Kendaraan Bermotor
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: KOntrak Payung

Postoleh coolniawan » 12 Mei 2011, 14:58

khalid menulis:
Saat ini pemahaman saya juga demikian, bahwa yang dimaksud pemerintah disini adalah pemerintah pusat. Salah satu contoh kontrak payung adalah kontrak penayangan Koran Tempo. Yang berikutnya akan muncul adalah kontrak harga GSO Kendaraan Bermotor


pak khalid,
kontrak harga GSO kendaraan bermotor itu smentara ini baru angkutan jalan saja ya? di dlam UU pajak daerah pengertian kendaraan bermotor juga mencakup kendaraan alat berat & kendaraan di atas air.
(lihat posting saya di sini )
Avatar pengguna
coolniawan
Newbie
Newbie
 
Post: 21
Bergabung: 11 Apr 2011, 14:31

Re: KOntrak Payung

Postoleh khalid » 12 Mei 2011, 15:00

coolniawan menulis:
khalid menulis:
Saat ini pemahaman saya juga demikian, bahwa yang dimaksud pemerintah disini adalah pemerintah pusat. Salah satu contoh kontrak payung adalah kontrak penayangan Koran Tempo. Yang berikutnya akan muncul adalah kontrak harga GSO Kendaraan Bermotor


pak khalid,
kontrak harga GSO kendaraan bermotor itu smentara ini baru angkutan jalan saja ya? di dlam UU pajak daerah pengertian kendaraan bermotor juga mencakup kendaraan alat berat & kendaraan di atas air.
(lihat posting saya di sini )


Benar, sepertinya LKPP masih konsen ke angkutan darat. Mungkin bertahap :D
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Google [Bot] dan 2 tamu