ULP

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

ULP

Postoleh aiririah » 03 Mar 2013, 11:06

Unit Layanan Pengadaan (ULP) berpedoman pada Perpres 70 tahun 2012 pasal 1 poin 8 : “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”.

Dan menurut Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 pasal 1 poin 8 : “Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.”

Perangkat ULP berpedoman pada Perpres 70 tahun 2012 pasal 7 ayat 4 : “Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
dan diperjelas tentang Pembentukan ULP pada Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 pasal 3 dan 4 dengan rincian sebagai berikut : “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk ULP yang bersifat permanen, dapat bediri sendiri  atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman kepada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. ULP yang melekat pada unit yang sudah ada diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.  Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi – fungsi :
a. kepala;
b. ketatausahaan/sekretariat; dan
c. kelompok kerja.”

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP dan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP, dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja.

Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 : “Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa” dan ayat 2 :  “ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi”.

Perpres 70 tahun 2012 pasal 15 ayat 1 : “Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP”, ayat 2 : "Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", ayat 3 : "Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan" dan ayat 4 : "Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis".

Perpres 70 tahun 2012 pasal 16 ayat 1 : “Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan" dan ayat 2 : "Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan".

Perpres 70 tahun 2012 pasal 130 ayat 1 : “ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014”, ayat 2 : “Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa” dan ayat 3 : “Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP” serta ayat 4 : "Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP".

Perpres 70 tahun 2012 pasal 17 ayat 2a : “Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; e.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan dan/atau KKN.
 
Ruang Lingkup tugas  Kepala ULP berpedoman pada Perka LKPP No. 5 tahun 2012 pasal 10 meliputi :
Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP,
Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP,
Menyusun program kerja dan anggaran ULP,
Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan,
Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi,
Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP,
Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing – masing,
Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA, dan
Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
Kepala ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.  

Ruang Lingkup tugas fungsi Ketatausahaan/Sekretariat ULP berpedoman pada Perka LKPP No. 5 tahun 2012 pasal 11 meliputi :
Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP,
Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelalang/diseleksi,
Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP,
Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP,
Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa,
Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen  pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa,   
Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa,
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan,
Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. 

Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP sesuai Perpres 70 tahun 2012 pasal 17 ayat 2 meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1)menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa; 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Sebagai contoh ULP di Pemerintahan Daerah yaitu bahwa ULP ditetapkan oleh kepala daerah, bila suatu SKPD bernama Badan/Dinas Layanan Pengadaan (maka SKPD tersebut adalah ULP) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang mana Kepala Badan/Dinas Layanan Pengadaan sebagai Kepala ULP, yang diperkuat dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 7 ayat 2a, yang tidak terikat tahun anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan kelompok kerja ULP oleh kepala daerah yang beranggotakan seluruh atau sebagian staf atau pejabat pada SKPD Badan/Dinas Layanan Pengadaan yang mempunyai sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dengan melampirkan nama -namanya pemegang sertifikat tersebut dengan Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati, selanjutnya kepala ULP menugaskan kelompok kerja ULP yang telah ditetapkan kepala daerah tersebut sebagai kelompok kerja barang, kelompok kerja pekerjaan konstruksi, kelompok kerja jasa konsultansi dan kelompok kerja jasa lainnya. Bila SKPD Badan/Dinas Layanan Pengadaan tidak sanggup melakukan pelelangan/seleksi/penunjukan langsung untuk seluruh kegiatan di Provinsi/Kota/Kabupaten, maka dibentuk ULP yang melekat pada unit yang sudah ada, bila suatu SKPD Badan/Dinas X, ada bagian X1, dan bagian X1 tersebut akan mempunyai tupoksi ULP dan kepala bagian X1nya sebagai Kepala ULP dan bagian X1 tersebut sebagai sekretariat ULP, serta hanya dapat melakukan pelelangan/seleksi/penunjukan langsung pada SKPD Badan/Dinas X tersebut.

Kutipan dari http://pengadaanbj.wordpress.com/
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: ULP

Postoleh Jupri On Go » 11 Apr 2013, 09:39

Sebagai contoh ULP di Pemerintahan Daerah yaitu bahwa ULP ditetapkan oleh kepala daerah, bila suatu SKPD bernama Badan/Dinas Layanan Pengadaan (maka SKPD tersebut adalah ULP) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang mana Kepala Badan/Dinas Layanan Pengadaan sebagai Kepala ULP, yang diperkuat dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 7 ayat 2a, yang tidak terikat tahun anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan kelompok kerja ULP oleh kepala daerah yang beranggotakan seluruh atau sebagian staf atau pejabat pada SKPD Badan/Dinas Layanan Pengadaan yang mempunyai sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dengan melampirkan nama -namanya pemegang sertifikat tersebut dengan Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati, selanjutnya kepala ULP menugaskan kelompok kerja ULP yang telah ditetapkan kepala daerah tersebut sebagai kelompok kerja barang, kelompok kerja pekerjaan konstruksi, kelompok kerja jasa konsultansi dan kelompok kerja jasa lainnya. Bila SKPD Badan/Dinas Layanan Pengadaan tidak sanggup melakukan pelelangan/seleksi/penunjukan langsung untuk seluruh kegiatan di Provinsi/Kota/Kabupaten, maka dibentuk ULP yang melekat pada unit yang sudah ada, bila suatu SKPD Badan/Dinas X, ada bagian X1, dan bagian X1 tersebut akan mempunyai tupoksi ULP dan kepala bagian X1nya sebagai Kepala ULP dan bagian X1 tersebut sebagai sekretariat ULP, serta hanya dapat melakukan pelelangan/seleksi/penunjukan langsung pada SKPD Badan/Dinas X tersebut.


Berkaitan dengan itu, bagaimana apabila seorang personil anggota Pokja/ULP pada ULP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pelelangan dgn anggaran yang bersumber dari APBD/APBN, tetapi untuk melaksanaakan pelelangan dgn anggaran yg bersumber dari APBN personil tersebut menjadi anggota Pokja/ULP pada Kementerian, Apakah Boleh dan Tidak Bertentangan dengan Norma/Aturan yang ada?
Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih.
Jupri On Go
Newbie
Newbie
 
Post: 11
Bergabung: 16 Apr 2012, 14:54

Re: ULP

Postoleh aiririah » 11 Apr 2013, 15:46

Jupri On Go menulis:
Berkaitan dengan itu, bagaimana apabila seorang personil anggota Pokja/ULP pada ULP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pelelangan dgn anggaran yang bersumber dari APBD/APBN, tetapi untuk melaksanaakan pelelangan dgn anggaran yg bersumber dari APBN personil tersebut menjadi anggota Pokja/ULP pada Kementerian, Apakah Boleh dan Tidak Bertentangan dengan Norma/Aturan yang ada?
Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih.

Menurut kami pokja ULP merupakan staf dari ULP K/L/D/I, maka bila anggota pokja ULP tsb menjadi pokja ULP Kementerian dalam hal ini satker kementerian, maka pokja ULP satker tersebut bukanlah pokja ULP melainkan panitia pengadaan, sebagai keterangan panitia pengadaan masih bisa sampai tahun 2013. ULP Kementerian dibentuk oleh Menteri dan pokjanya ditetapkan oleh Menteri juga, sedangkan ULP Kab/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota, dan pokjanya ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Bila satker kementerian belum mempunyai ULP atau ULP kementerian dipusat tidak bisa melelangkan di satker tsb, maka satker tsb bisa melakukan kerjasama dengan ULP Kab/Kota terdekat berbentuk nota kesepakatan, sehingga yang melakukan pelelangan/seleksi adalah pokja ULP Kab/Kota tersebut.


:bingo:
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: ULP

Postoleh burhan » 12 Apr 2013, 09:07

aiririah menulis:
selanjutnya kepala ULP menugaskan kelompok kerja ULP yang telah ditetapkan kepala daerah tersebut sebagai kelompok kerja barang, kelompok kerja pekerjaan konstruksi, kelompok kerja jasa konsultansi dan kelompok kerja jasa lainnya.

bila suatu SKPD Badan/Dinas X, ada bagian X1, dan bagian X1 tersebut akan mempunyai tupoksi ULP dan kepala bagian X1nya sebagai Kepala ULP dan bagian X1 tersebut sebagai sekretariat ULP, serta hanya dapat melakukan pelelangan/seleksi/penunjukan langsung pada SKPD Badan/Dinas X tersebut.

Kutipan dari http://pengadaanbj.wordpress.com/


agak tidak setuju dengan 2 hal diatas.

1. apakah harus dibentuk pokja barang/konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. karena akhirnya tidak fleksibel
2. kenapa jika dilekatkan di "bagian" wewenangnya hanya pada SKPD tersebut saja.
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 579
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu