Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Rizal Ravinaya » 19 Mar 2013, 18:39

Mohon bantuan teman2 semua yg ada diforum ini...
seblmnya sy jelaskan dulu,,sy adalah PNS pada instansi Sekretariat DPRD Kabupaten...................... Dalam DPA-SKPD kami terdapat paket pekerjaan fisik dan non fisik yg pagu anggarannya cukup besar sehingga hrs lelang melalui ULP. Dikantor kami blm ada pejabat yg memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPK sehingga PA (Sekwan) bertindak sebagai PPK dan kemudian mengeluarkan SK penunjukan PPTK (yg dijabat oleh Kabag Umum) dan STAF TEKNIS (yg dijabat oleh 4 org staf Gol. II dan 1 org staf dari Dinas PU Daerah).

Pertanyaan saya yaitu :
1. Apakah langkah yg diambil oleh PA (Sekwan) tersebut sdh sesuai dgn Perpres 70 Tahun 2012 ??
2. Apakah PPTK ikut bertanda tangan dlm Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran 100% ??
3. Apa tugas PPTK dan STAF TEKNIS berdasarkan Perpres 54 dan 70 ??
4. Apakah PPTK bisa merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ??

terima kasih atas penjelasannya.
Rizal Ravinaya
Newbie
Newbie
 
Post: 5
Bergabung: 04 Mar 2013, 09:40

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Kasiman berutu » 20 Mar 2013, 17:52

Rizal Ravinaya menulis:Mohon bantuan teman2 semua yg ada diforum ini...
seblmnya sy jelaskan dulu,,sy adalah PNS pada instansi Sekretariat DPRD Kabupaten...................... Dalam DPA-SKPD kami terdapat paket pekerjaan fisik dan non fisik yg pagu anggarannya cukup besar sehingga hrs lelang melalui ULP. Dikantor kami blm ada pejabat yg memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPK sehingga PA (Sekwan) bertindak sebagai PPK dan kemudian mengeluarkan SK penunjukan PPTK (yg dijabat oleh Kabag Umum) dan STAF TEKNIS (yg dijabat oleh 4 org staf Gol. II dan 1 org staf dari Dinas PU Daerah).

Pertanyaan saya yaitu :
1. Apakah langkah yg diambil oleh PA (Sekwan) tersebut sdh sesuai dgn Perpres 70 Tahun 2012 ??
2. Apakah PPTK ikut bertanda tangan dlm Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran 100% ??
3. Apa tugas PPTK dan STAF TEKNIS berdasarkan Perpres 54 dan 70 ??
4. Apakah PPTK bisa merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ??

terima kasih atas penjelasannya.


1. langkah yang diambil oleh PA (Sekwan) sudah sesuai dengan perpres 70
2. berdasarkan permendagri 13 beserta perubahannya maka PPTK ikut bertanda tangan
3. yang bertanggungjawab terhadap pengadaan barang/jasa adalah PPK, PPTK hanya bertugas membantu PPK baik adminsitrasi maupun teknik. hal2 yang dapat dikerjakan PPTK adalah survey harga, menyusun HPS, menyusun jadwal pengadaan. hasil penyusunan HPS dan jadwal pengadaan menjadi dasar PPK menetapkan RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN.
staf teknis juga bertugas membantu PPK menyusun HPS, menyusun jadwal dan memantau hasil progres pekerjaan di lapangan.
4. oleh karena PPTK bertugas membantu PPK dalam hal pengendalian dokumen pengadaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan maka tugas2 PPTK sudah secara melekat dengan PPK. untuk itu maka PPTK tidak bisa menjadi pejabat pengadaan.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Rizal Ravinaya » 20 Mar 2013, 23:20

Kasiman berutu menulis:
Rizal Ravinaya menulis:Mohon bantuan teman2 semua yg ada diforum ini...
seblmnya sy jelaskan dulu,,sy adalah PNS pada instansi Sekretariat DPRD Kabupaten...................... Dalam DPA-SKPD kami terdapat paket pekerjaan fisik dan non fisik yg pagu anggarannya cukup besar sehingga hrs lelang melalui ULP. Dikantor kami blm ada pejabat yg memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPK sehingga PA (Sekwan) bertindak sebagai PPK dan kemudian mengeluarkan SK penunjukan PPTK (yg dijabat oleh Kabag Umum) dan STAF TEKNIS (yg dijabat oleh 4 org staf Gol. II dan 1 org staf dari Dinas PU Daerah).

Pertanyaan saya yaitu :
1. Apakah langkah yg diambil oleh PA (Sekwan) tersebut sdh sesuai dgn Perpres 70 Tahun 2012 ??
2. Apakah PPTK ikut bertanda tangan dlm Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran 100% ??
3. Apa tugas PPTK dan STAF TEKNIS berdasarkan Perpres 54 dan 70 ??
4. Apakah PPTK bisa merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ??

terima kasih atas penjelasannya.


1. langkah yang diambil oleh PA (Sekwan) sudah sesuai dengan perpres 70
2. berdasarkan permendagri 13 beserta perubahannya maka PPTK ikut bertanda tangan
3. yang bertanggungjawab terhadap pengadaan barang/jasa adalah PPK, PPTK hanya bertugas membantu PPK baik adminsitrasi maupun teknik. hal2 yang dapat dikerjakan PPTK adalah survey harga, menyusun HPS, menyusun jadwal pengadaan. hasil penyusunan HPS dan jadwal pengadaan menjadi dasar PPK menetapkan RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN.
staf teknis juga bertugas membantu PPK menyusun HPS, menyusun jadwal dan memantau hasil progres pekerjaan di lapangan.
4. oleh karena PPTK bertugas membantu PPK dalam hal pengendalian dokumen pengadaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan maka tugas2 PPTK sudah secara melekat dengan PPK. untuk itu maka PPTK tidak bisa menjadi pejabat pengadaan.



Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas pak...... :hi: :bye: :D
Rizal Ravinaya
Newbie
Newbie
 
Post: 5
Bergabung: 04 Mar 2013, 09:40

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Rizal Ravinaya » 20 Mar 2013, 23:41

satu lg pertanyaan saya pak,,,, :roll:
Dalam penandatanganan kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut apakah Sekwan bertindak sebagai PA atau PPK dan apakah perlu ada kolom tanda tangan mengetahui sekwan lg atau tdk?? klo ada,,berarti sekwan 2 kali bertanda tangan.....

terima kasih dan maaf sdh banyak nanya... :shy:
Rizal Ravinaya
Newbie
Newbie
 
Post: 5
Bergabung: 04 Mar 2013, 09:40

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Kasiman berutu » 21 Mar 2013, 06:54

Rizal Ravinaya menulis:satu lg pertanyaan saya pak,,,, :roll:
Dalam penandatanganan kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut apakah Sekwan bertindak sebagai PA atau PPK dan apakah perlu ada kolom tanda tangan mengetahui sekwan lg atau tdk?? klo ada,,berarti sekwan 2 kali bertanda tangan.....

terima kasih dan maaf sdh banyak nanya... :shy:


kalau sekwan ( PA) bertindak sebagai PPK maka SK PPK tidak ada, maka tandatangan sekwan adalah sebagai PA, semua kwitansi dan berita acara pembayaran diteken sebagai PA.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh ekopiptadi » 10 Apr 2013, 04:02

Yth. Bapak Khalid
Ass.Wr Wb.
Mohon petunjuk dan penjelasnnya terkait dengan Pokja ULP
1. Apakah ada perbedaan tugas dan tanggung jawab antara ketua pokja dengan anggota yang lain, karena sejauh yang saya pelajari terkait dengan pokja hanya menjelaskan tentang uraian tugas pokja saja tidak ada penjelasan spesifik untuk masing-masing anggota didalam pokja tersebut.
2. terkait dengan hal tersebut semisal diketemukan adanya kesalahan misal dalam hal evaluasi dan itu diketahuinya setelah timbul permasalahan dikemudian hari, apakah yang bertanggungjawab hanya ketuanya saja.
3. semisal kesalahan evaluasi pokja tersebut merupakan tindakan bukan kesengajaan lebih ketidak telitian tidak ada motif lain atau indikasi KKN, maka kesalahan tersebut apakah dianggap kesalahan administrasi atau masuk tindak pidana
4. kemudian apabila kesalahan evaluasi tersebut ternyata dilakukan oleh hanya 1 atau 2 oknum didalam pokja dari 5 anggota pokja (yang 3 tidak tau) yang punya indikasi berbuat KKN, apakah kesalahan tetap menjadi tanggungjawab anggota pokja keseluruhan
5. sejauh yang saya ketahui, tindakan pokja berimplikasi terhadap tindak pidana apabila :
a. melanggar pakta integritas
b. Kesalahan evaluasi mengakibatkan kerugian negara, dengan indikasi
- Pemenang melebihi HPS (tapi tidak mungkin terjadi karena batasannya sekarang adalah HPS bukan pagu anggaran)
- memenangkan perusahaan yang tidak berhak menang dengan merugikan perusahaan lain yang seharusnya menang maka
kerugian negara dihitung dengan menselisihkan kedua penawaran tersebut (penawaran yang dimenangkan lebih tinggi dari
yang tidak dimenangkan)
Apabila ada kesalahan yang dilakukan pokja tetapi :
a. Tidak melanggar pakta integritas (artinya tindakan itu tidak ada motif KKN tetapi lebih karena tidak telitinya pokja dalam
mengevaluasi
b. Tidak merugikan negara,
- Pemenang tidak melebihi HPS dan penawaran masuk dalam batas kewajaran
- tidak ada perusahaan yang dirugikan, tidak ada perusahaan yang seharusnya menang tapi tidak dimenangkan karena
memang secara persyaratan tidak memenuhi syarat
c. tetapi karena kesalahan tersebut memenangkan perusahaan yang seharunya juga gugur
d. didalam pelaksanaan pekerjaan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik
pertanyaan saya, apa sangksi bagi pokja terhadap kesalahan tersebut
6. Apabila ternyata diketemukan adanya indikasi mark up dalam penyusunan HPS yang menimbulkan kerugian negara, apakah itu juga menjadi tanggung jawab pokja karena kesalahan evaluasi yang memenangkan perusahaan yang seharunya gugur.
sebelumnya saya ucapkan terimakasih banyak
Hormat saya

Eko Fiftadi
ekopiptadi
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 25 Mar 2013, 19:09

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Kasiman berutu » 10 Apr 2013, 16:50

Rizal Ravinaya menulis:satu lg pertanyaan saya pak,,,, :roll:
Dalam penandatanganan kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut apakah Sekwan bertindak sebagai PA atau PPK dan apakah perlu ada kolom tanda tangan mengetahui sekwan lg atau tdk?? klo ada,,berarti sekwan 2 kali bertanda tangan.....

terima kasih dan maaf sdh banyak nanya... :shy:


oleh karena Sekwan bertindak sebagai PPK maka sudah barang tentu SK pengangkatan PPK tidak ada, jadi yang meneken hanya sebagai sekwan, sebagai PPK tidk perlu meneken.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh burhan » 12 Apr 2013, 08:57

ekopiptadi menulis:Yth. Bapak Khalid
Ass.Wr Wb.
Mohon petunjuk dan penjelasnnya terkait dengan Pokja ULP
1. Apakah ada perbedaan tugas dan tanggung jawab antara ketua pokja dengan anggota yang lain, karena sejauh yang saya pelajari terkait dengan pokja hanya menjelaskan tentang uraian tugas pokja saja tidak ada penjelasan spesifik untuk masing-masing anggota didalam pokja tersebut.
2. terkait dengan hal tersebut semisal diketemukan adanya kesalahan misal dalam hal evaluasi dan itu diketahuinya setelah timbul permasalahan dikemudian hari, apakah yang bertanggungjawab hanya ketuanya saja.
3. semisal kesalahan evaluasi pokja tersebut merupakan tindakan bukan kesengajaan lebih ketidak telitian tidak ada motif lain atau indikasi KKN, maka kesalahan tersebut apakah dianggap kesalahan administrasi atau masuk tindak pidana
4. kemudian apabila kesalahan evaluasi tersebut ternyata dilakukan oleh hanya 1 atau 2 oknum didalam pokja dari 5 anggota pokja (yang 3 tidak tau) yang punya indikasi berbuat KKN, apakah kesalahan tetap menjadi tanggungjawab anggota pokja keseluruhan
5. sejauh yang saya ketahui, tindakan pokja berimplikasi terhadap tindak pidana apabila :
a. melanggar pakta integritas
b. Kesalahan evaluasi mengakibatkan kerugian negara, dengan indikasi
- Pemenang melebihi HPS (tapi tidak mungkin terjadi karena batasannya sekarang adalah HPS bukan pagu anggaran)
- memenangkan perusahaan yang tidak berhak menang dengan merugikan perusahaan lain yang seharusnya menang maka
kerugian negara dihitung dengan menselisihkan kedua penawaran tersebut (penawaran yang dimenangkan lebih tinggi dari
yang tidak dimenangkan)
Apabila ada kesalahan yang dilakukan pokja tetapi :
a. Tidak melanggar pakta integritas (artinya tindakan itu tidak ada motif KKN tetapi lebih karena tidak telitinya pokja dalam
mengevaluasi
b. Tidak merugikan negara,
- Pemenang tidak melebihi HPS dan penawaran masuk dalam batas kewajaran
- tidak ada perusahaan yang dirugikan, tidak ada perusahaan yang seharusnya menang tapi tidak dimenangkan karena
memang secara persyaratan tidak memenuhi syarat
c. tetapi karena kesalahan tersebut memenangkan perusahaan yang seharunya juga gugur
d. didalam pelaksanaan pekerjaan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik
pertanyaan saya, apa sangksi bagi pokja terhadap kesalahan tersebut
6. Apabila ternyata diketemukan adanya indikasi mark up dalam penyusunan HPS yang menimbulkan kerugian negara, apakah itu juga menjadi tanggung jawab pokja karena kesalahan evaluasi yang memenangkan perusahaan yang seharunya gugur.
sebelumnya saya ucapkan terimakasih banyak
Hormat saya

Eko Fiftadi


turut komentar
1. untuk saat ini ada, pasal 12 perka lkpp 5/2012 masih menampilkan kata-kata ketua. dan di sistem SPSE sampai versi 3.5 fungsi ketua berperan untuk mengumumkan lelang dan menetapkan pemenang
2. pasal 12 ayat (2) perka lkpp 5/2012
3. jika terbukti maka kesalahan administrasi, masuk pidana atau tidak tergantung pihak yang berwenang. jika memungkinkan sebaiknya lakukan evaluasi ulang saja
4. kembali lagi ke pasal 12 ayat (2) perka lkpp 5/2012, saya pribadi paling tidak menyetujui jika ada suatu kesalahan dalam proses evaluasi maka hanya ditimpakan ke sebagian anggota pokja
5. jika karena suatu kesalahan dan tidak diketemukan faktor2 pidana, maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi. sangsi dari usulan kepala ulp ke kepala daerah, bisa teguran, dsb.
6. penyusunan HPS ditetapkan ppk, tetapi pokja ulp mempunyai kewajiban mengkaji ulang HPS dan mengusulkan perubahan HPS pasal 12 ayat (1) huruf a dan b
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 598
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh Anak Kecik » 18 Apr 2013, 21:51

Yth. Para suhu sekalian.
Saya ingin menanyakan terkait pengangkatan dan penetapan pejabat pengadaan pada suatu instansi.
Dalam perpres 70/2012 Pasal 8 dijelaskan bahwa kewenangan PA salah satunya adalah menetapkan pejabat pengadaan.
Namun di daerah saya, penetapan pejabat pengadaan bukan dilakukan oleh PA tetapi oleh Kepala ULP.
Alasannya adalah ULP mengangkat pejabat pengadaan karena dalam matriks perubahan Perpres 54 ke Perpres 70
kewenangan PA dalam penetapan Pejabat Pengadaan tidak disebutkan sedangakan Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Disebutkan secara jelas, selain itu, ULP juga memakai dasar Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 dimana
pada Pasal 5 dijelaskan tujuan pembetukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasalebih terintegrasi atau
terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan. Apakah penetapan pejabat pengadaan oleh Kepala ULP melalui SK pengangkatan Pejabat Pengadaan
itu Salah atau tidak?? Karena ragu kami dari instansi menerbitkan juga SK pengangkatan Pejabat Pengadaan untuk mengantisipasi apabila
SK Ketua ULP dianggap tidak berlaku. Sebenarnya SK yang mana yang harus kami gunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat pengadaan.?
Mohon bantuan para suhu sekalian terimakasih... :bow:
Anak Kecik
Newbie
Newbie
 
Post: 10
Bergabung: 27 Feb 2013, 21:01

Re: Mohon Petujuk dan Penjelasannya.......

Postoleh heldi » 18 Apr 2013, 22:25

Anak Kecik menulis:Yth. Para suhu sekalian.
Saya ingin menanyakan terkait pengangkatan dan penetapan pejabat pengadaan pada suatu instansi.
Dalam perpres 70/2012 Pasal 8 dijelaskan bahwa kewenangan PA salah satunya adalah menetapkan pejabat pengadaan.
Namun di daerah saya, penetapan pejabat pengadaan bukan dilakukan oleh PA tetapi oleh Kepala ULP.
Alasannya adalah ULP mengangkat pejabat pengadaan karena dalam matriks perubahan Perpres 54 ke Perpres 70
kewenangan PA dalam penetapan Pejabat Pengadaan tidak disebutkan sedangakan Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Disebutkan secara jelas, selain itu, ULP juga memakai dasar Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 dimana
pada Pasal 5 dijelaskan tujuan pembetukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasalebih terintegrasi atau
terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan. Apakah penetapan pejabat pengadaan oleh Kepala ULP melalui SK pengangkatan Pejabat Pengadaan
itu Salah atau tidak?? Karena ragu kami dari instansi menerbitkan juga SK pengangkatan Pejabat Pengadaan untuk mengantisipasi apabila
SK Ketua ULP dianggap tidak berlaku. Sebenarnya SK yang mana yang harus kami gunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat pengadaan.?
Mohon bantuan para suhu sekalian terimakasih... :bow:


Pejabat pengadaan diangkat oleh PA/KPA, pakai perpresnya ah... Kalau di matriks kan hanya sepotong sepotong :)
Salam Pengadaan dari Bogor

Heldi Y
http://heldi.net
Curhat PNS Online
http://pengadaan.web.id
Pengadaan Online
Avatar pengguna
heldi
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 112
Bergabung: 16 Jan 2012, 11:27
Lokasi: Bogor - http://heldi.net & http://bogorguide.web.id

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu