Review Desain setelah Gagal Lelang

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh PAHETRON » 28 Mar 2013, 09:18

Teman-teman rekan ahli pengadaan barang jasa sekalian,
Mau nanya nih...

Ceritanya ada sebuah proses pengadaan barang jasa konstruksi (misal Pembangunan Gedung X), setelah dilaksanakan proses tender, ternyata gagal lelang. Setelah ditelusur, ternyata gagal lelang disebabkan karena tidak ada penyedia yang bersedia, karena pekerjaan tersebut apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen teknis yang ada, harga tidak akan tercapai (dengan kata lain, penyedia rugi).
Karena itu akhirnya dari pihak kegiatan memutuskan akan melakukan review / kaji ulang terhadap dokumen teknis pekerjaan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan melakukan review desain tersebut, apakah :

1. Konsultan Perencana, :noway: tetapi konsultan perencana kan masa kontraknya sudah habis dan pekerjaan perencanaan sudah selesai dan sudah dibayar.

2. Pihak Kegiatan (PPK), :omg: tetapi apakah ada legalitas yang mengatur bahwa nantinya review desain yang nantinya masuk dalam dokumen pengadaan merupakan data yang dapat dipakai secara sah.

3. Konsultan Perencana Baru, :touch: dengan kata lain, diadakan pekerjaan perencanaan baru, dan ditunjuk konsultan perencana lain untuk memperbaiki Perencanaan Pekerjaan.

Dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang harus dilakukan, atau ada pilihan opsi yang lain.
Trima kasih, saran dan masukannya di tunggu :o:
PAHETRON
Newbie
Newbie
 
Post: 9
Bergabung: 28 Mar 2013, 08:44

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh Kasiman berutu » 30 Mar 2013, 08:46

PAHETRON menulis:Teman-teman rekan ahli pengadaan barang jasa sekalian,
Mau nanya nih...

Ceritanya ada sebuah proses pengadaan barang jasa konstruksi (misal Pembangunan Gedung X), setelah dilaksanakan proses tender, ternyata gagal lelang. Setelah ditelusur, ternyata gagal lelang disebabkan karena tidak ada penyedia yang bersedia, karena pekerjaan tersebut apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen teknis yang ada, harga tidak akan tercapai (dengan kata lain, penyedia rugi).
Karena itu akhirnya dari pihak kegiatan memutuskan akan melakukan review / kaji ulang terhadap dokumen teknis pekerjaan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan melakukan review desain tersebut, apakah :

1. Konsultan Perencana, :noway: tetapi konsultan perencana kan masa kontraknya sudah habis dan pekerjaan perencanaan sudah selesai dan sudah dibayar.

2. Pihak Kegiatan (PPK), :omg: tetapi apakah ada legalitas yang mengatur bahwa nantinya review desain yang nantinya masuk dalam dokumen pengadaan merupakan data yang dapat dipakai secara sah.

3. Konsultan Perencana Baru, :touch: dengan kata lain, diadakan pekerjaan perencanaan baru, dan ditunjuk konsultan perencana lain untuk memperbaiki Perencanaan Pekerjaan.

Dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang harus dilakukan, atau ada pilihan opsi yang lain.
Trima kasih, saran dan masukannya di tunggu :o:


baca perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14. disana jelas apa yang harus dilakukan.
terkait siapa yang berhak mereview dokumen teknis tersebut adalah PPK atas persetujuan PA/KPA. dalam mereview dokumen teknis ini, PPK mengundang perencana terdahulu untuk memperbaiki dokumen teknis. ruang lingkup pekerjaan perencana sampai dengan serah terima fisik bangunan selesai. perencana bertanggungjawab atas kegagalan bangunan karena hasil perencanaaannya. sebelum serah terima bangunan fisik maka pembayaran perencana ditahan retensi 5%.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh kujang101 » 30 Mar 2013, 10:03

Kasiman berutu menulis:
PAHETRON menulis:Teman-teman rekan ahli pengadaan barang jasa sekalian,
Mau nanya nih...

Ceritanya ada sebuah proses pengadaan barang jasa konstruksi (misal Pembangunan Gedung X), setelah dilaksanakan proses tender, ternyata gagal lelang. Setelah ditelusur, ternyata gagal lelang disebabkan karena tidak ada penyedia yang bersedia, karena pekerjaan tersebut apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen teknis yang ada, harga tidak akan tercapai (dengan kata lain, penyedia rugi).
Karena itu akhirnya dari pihak kegiatan memutuskan akan melakukan review / kaji ulang terhadap dokumen teknis pekerjaan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan melakukan review desain tersebut, apakah :

1. Konsultan Perencana, :noway: tetapi konsultan perencana kan masa kontraknya sudah habis dan pekerjaan perencanaan sudah selesai dan sudah dibayar.

2. Pihak Kegiatan (PPK), :omg: tetapi apakah ada legalitas yang mengatur bahwa nantinya review desain yang nantinya masuk dalam dokumen pengadaan merupakan data yang dapat dipakai secara sah.

3. Konsultan Perencana Baru, :touch: dengan kata lain, diadakan pekerjaan perencanaan baru, dan ditunjuk konsultan perencana lain untuk memperbaiki Perencanaan Pekerjaan.

Dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang harus dilakukan, atau ada pilihan opsi yang lain.
Trima kasih, saran dan masukannya di tunggu :o:


baca perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14. disana jelas apa yang harus dilakukan.
terkait siapa yang berhak mereview dokumen teknis tersebut adalah PPK atas persetujuan PA/KPA. dalam mereview dokumen teknis ini, PPK mengundang perencana terdahulu untuk memperbaiki dokumen teknis. ruang lingkup pekerjaan perencana sampai dengan serah terima fisik bangunan selesai. perencana bertanggungjawab atas kegagalan bangunan karena hasil perencanaaannya. sebelum serah terima bangunan fisik maka pembayaran perencana ditahan retensi 5%.

Dalam perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14 tidak dapat saya temukan penjelasan tentang inti dari pertanyaan Pak PAHETRON.

Nah, terkait dengan penjelasan Pak Kasiman selanjutnya, apakah ada aturan yang mengatur ttg itu?

Retensi 5% apakah dapat ditahan sampai melampaui tahun anggaran? (contoh: perencanaan dilakukan di akhir tahun dan pekerjaan fisiknya baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Atau tender yang gagal sehingga terpaksa paket fisiknya dianggarkan lagi pada tahun berikutnya.)
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1085
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh Kasiman berutu » 30 Mar 2013, 17:08

kujang101 menulis:
Kasiman berutu menulis:
PAHETRON menulis:Teman-teman rekan ahli pengadaan barang jasa sekalian,
Mau nanya nih...

Ceritanya ada sebuah proses pengadaan barang jasa konstruksi (misal Pembangunan Gedung X), setelah dilaksanakan proses tender, ternyata gagal lelang. Setelah ditelusur, ternyata gagal lelang disebabkan karena tidak ada penyedia yang bersedia, karena pekerjaan tersebut apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen teknis yang ada, harga tidak akan tercapai (dengan kata lain, penyedia rugi).
Karena itu akhirnya dari pihak kegiatan memutuskan akan melakukan review / kaji ulang terhadap dokumen teknis pekerjaan.
Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan melakukan review desain tersebut, apakah :

1. Konsultan Perencana, :noway: tetapi konsultan perencana kan masa kontraknya sudah habis dan pekerjaan perencanaan sudah selesai dan sudah dibayar.

2. Pihak Kegiatan (PPK), :omg: tetapi apakah ada legalitas yang mengatur bahwa nantinya review desain yang nantinya masuk dalam dokumen pengadaan merupakan data yang dapat dipakai secara sah.

3. Konsultan Perencana Baru, :touch: dengan kata lain, diadakan pekerjaan perencanaan baru, dan ditunjuk konsultan perencana lain untuk memperbaiki Perencanaan Pekerjaan.

Dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang harus dilakukan, atau ada pilihan opsi yang lain.
Trima kasih, saran dan masukannya di tunggu :o:


baca perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14. disana jelas apa yang harus dilakukan.
terkait siapa yang berhak mereview dokumen teknis tersebut adalah PPK atas persetujuan PA/KPA. dalam mereview dokumen teknis ini, PPK mengundang perencana terdahulu untuk memperbaiki dokumen teknis. ruang lingkup pekerjaan perencana sampai dengan serah terima fisik bangunan selesai. perencana bertanggungjawab atas kegagalan bangunan karena hasil perencanaaannya. sebelum serah terima bangunan fisik maka pembayaran perencana ditahan retensi 5%.

Dalam perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14 tidak dapat saya temukan penjelasan tentang inti dari pertanyaan Pak PAHETRON.

Nah, terkait dengan penjelasan Pak Kasiman selanjutnya, apakah ada aturan yang mengatur ttg itu?

Retensi 5% apakah dapat ditahan sampai melampaui tahun anggaran? (contoh: perencanaan dilakukan di akhir tahun dan pekerjaan fisiknya baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Atau tender yang gagal sehingga terpaksa paket fisiknya dianggarkan lagi pada tahun berikutnya.)


untuk mendapatkan inti pertanyaan pak PAHETRON maka sebelumnya kita harus merangkumnya. intinya adalah sbb :
a. tidak ada yang bersedia. ini maksudnya adalah tidak ada yang memasukkan penawaran. apabila kita hubungkan dengan perka LKPP no 14 tahun 2012 maka termuat dalam BAB II bagian B angka 14 point a. 1). b). jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.

b. Tidak sesuai dengan dokumen teknis yang ada, harga tidak akan tercapai (dengan kata lain, penyedia rugi). ini maksudnya adalah spesifikasinya terlalu tinggi dan HPS terlalu rendah. apabila kita hubungkan dengan perka LKPP no 14 tahun 2012 maka termuat dalam BAB II bagian B angka 14 point b. 1). c) dan e).

apa yang dilakukan jika kondisi diatas terjadi, maka dapat kita lihat di perka LKPP no 14 tahun 2012 maka termuat dalam BAB II bagian B angka 14 point b. 3). Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

retensi 5% dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan walaupun masa pemeliharaan belum selesai dengan cara penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan terlebih dahulu. (pasal 71 perpres 70)
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh PAHETRON » 02 Apr 2013, 08:09

Mmmm, saya barusan baca, tapi belum nemu secara langsung sih kata-kata spesifik PPKnya yg review... Tapi memang jelas banget dikatakan disitu perlu kajian ulang, nah itu dah legalitas buat reviewnya.. Cuman yang masih ngeganjel, siapanya ini lho.. :huh: berharap banget ada aturan yang memang menyebutkan secara terang2an siapa yang harus melakukan.. Mohon nasehatnya lagi Bapak2.. :o:
PAHETRON
Newbie
Newbie
 
Post: 9
Bergabung: 28 Mar 2013, 08:44

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh Kasiman berutu » 03 Apr 2013, 01:11

PAHETRON menulis:Mmmm, saya barusan baca, tapi belum nemu secara langsung sih kata-kata spesifik PPKnya yg review... Tapi memang jelas banget dikatakan disitu perlu kajian ulang, nah itu dah legalitas buat reviewnya.. Cuman yang masih ngeganjel, siapanya ini lho.. :huh: berharap banget ada aturan yang memang menyebutkan secara terang2an siapa yang harus melakukan.. Mohon nasehatnya lagi Bapak2.. :o:


bahasa hukum tidak harus ada terang2an pak. bahasa hukum kadang butuh penafsiran. butuh kemampuan untuk mengkorelasikan antara satu ayat dengn ayat lain.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh kujang101 » 03 Apr 2013, 22:25

Kasiman berutu menulis:
kujang101 menulis:
Kasiman berutu menulis:
baca perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14. disana jelas apa yang harus dilakukan.
terkait siapa yang berhak mereview dokumen teknis tersebut adalah PPK atas persetujuan PA/KPA. dalam mereview dokumen teknis ini, PPK mengundang perencana terdahulu untuk memperbaiki dokumen teknis. ruang lingkup pekerjaan perencana sampai dengan serah terima fisik bangunan selesai. perencana bertanggungjawab atas kegagalan bangunan karena hasil perencanaaannya. sebelum serah terima bangunan fisik maka pembayaran perencana ditahan retensi 5%.

Dalam perka LKPP no 14 tahun 2012 BAB II bagian B angka 14 tidak dapat saya temukan penjelasan tentang inti dari pertanyaan Pak PAHETRON.

Nah, terkait dengan penjelasan Pak Kasiman selanjutnya, apakah ada aturan yang mengatur ttg itu?

Retensi 5% apakah dapat ditahan sampai melampaui tahun anggaran? (contoh: perencanaan dilakukan di akhir tahun dan pekerjaan fisiknya baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Atau tender yang gagal sehingga terpaksa paket fisiknya dianggarkan lagi pada tahun berikutnya.)


untuk mendapatkan inti pertanyaan pak PAHETRON maka sebelumnya kita harus merangkumnya. intinya adalah sbb :
a. tidak ada yang bersedia. ini maksudnya adalah tidak ada yang memasukkan penawaran. apabila kita hubungkan dengan perka LKPP no 14 tahun 2012 maka termuat dalam BAB II bagian B angka 14 point a. 1). b). jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.

b. Tidak sesuai dengan dokumen teknis yang ada, harga tidak akan tercapai (dengan kata lain, penyedia rugi). ini maksudnya adalah spesifikasinya terlalu tinggi dan HPS terlalu rendah. apabila kita hubungkan dengan perka LKPP no 14 tahun 2012 maka termuat dalam BAB II bagian B angka 14 point b. 1). c) dan e).

apa yang dilakukan jika kondisi diatas terjadi, maka dapat kita lihat di perka LKPP no 14 tahun 2012 maka termuat dalam BAB II bagian B angka 14 point b. 3). Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

retensi 5% dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan walaupun masa pemeliharaan belum selesai dengan cara penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan terlebih dahulu. (pasal 71 perpres 70)

Wah, berarti ada miss persepsi antara kita Pak Kasiman. :D

Kalau begitu, saya tanya langsung aja deh, jika ada kasus seperti Pak Pahetron, siapakah yang akan melakukan review desain tersebut? apakah :

1. Konsultan Perencana, :noway: tetapi konsultan perencana kan masa kontraknya sudah habis dan pekerjaan perencanaan sudah selesai dan sudah dibayar.

2. Pihak Kegiatan (PPK), :omg: tetapi apakah ada legalitas yang mengatur bahwa nantinya review desain yang nantinya masuk dalam dokumen pengadaan merupakan data yang dapat dipakai secara sah.

3. Konsultan Perencana Baru, :touch: dengan kata lain, diadakan pekerjaan perencanaan baru, dan ditunjuk konsultan perencana lain untuk memperbaiki Perencanaan Pekerjaan.

Dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang harus dilakukan, atau ada pilihan opsi yang lain.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1085
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Review Desain setelah Gagal Lelang

Postoleh Kasiman berutu » 03 Apr 2013, 23:19

kujang101 menulis:Wah, berarti ada miss persepsi antara kita Pak Kasiman. :D

Kalau begitu, saya tanya langsung aja deh, jika ada kasus seperti Pak Pahetron, siapakah yang akan melakukan review desain tersebut? apakah :

1. Konsultan Perencana, :noway: tetapi konsultan perencana kan masa kontraknya sudah habis dan pekerjaan perencanaan sudah selesai dan sudah dibayar.

2. Pihak Kegiatan (PPK), :omg: tetapi apakah ada legalitas yang mengatur bahwa nantinya review desain yang nantinya masuk dalam dokumen pengadaan merupakan data yang dapat dipakai secara sah.

3. Konsultan Perencana Baru, :touch: dengan kata lain, diadakan pekerjaan perencanaan baru, dan ditunjuk konsultan perencana lain untuk memperbaiki Perencanaan Pekerjaan.

Dari ketiga pilihan tersebut, manakah yang harus dilakukan, atau ada pilihan opsi yang lain.


sebelum saya menyampaikan pendapat, mari kita sama2 review proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan sampai pembayaran berdasarkan perpres 54 beserta perubahannya dan perka 14 tahun 2012.
yang membuat RUP adalah PA/KPA. dalam RUP telah termuat paket pekerjaan dan KAK. selanjutnya RUP menjadi dasar PPK dan Panitia/Pokja ULP untk melakukan peninjauan ulang RUP. yang ditinjau paling utama adalah cara pemaketan dan KAK. setelah RUP ditinjau maka PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan. dalam RPP termuat : spesifikasi teknis dan gambar, serta HPS. RPP ini harus berpedoman kepada KAK. seandainya PPK tidak mempunyai keahlian teknis dalam menyusun Spek, gambar dan HPS maka dapat menggunakan konsultan perencana. ini yang perlu kita garisbawahi bahwa konsultan perencana bertugas membantu PPK untk menyusun RPP.

dari alur diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa PPK mempunyai legalitas untuk meriview desain sepanjang tidak merubah volume pekerjaan yang ada di KAK. kalau
sampai merubah volume KAK maka wajib atas persetujuan PA/KPA. contoh di KAK disebutkan ukuran bangunan 20 x 30 m2. ternyata setelah review desain menjadi 10 x 10 m2, maka ini harus atas persetujuan PA/KPA.
pertanyaannya, siapa yang berhak meriview, maka saya katakan sudah pasti PPK. oleh karena PPK dalam menyusun RPP dibantu oleh konsultan perencana maka, konsultan perencana yang lama wajib ikut meriview desain tersebut. pertanyaannya, kan sudah dibayar?. walaupun sudah dibayar tapi konsultan perencana masih bertanggungjawab terhadap kegagalan hasil perencanaan. makanya sebelumnya saya katakan bahwa untuk menjamin jasa konsultan masih bertanggungjawab, ditahan retensi 5% dengan pengganti surat jaminan pemeliharaan.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 4 tamu