PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
Avatar pengguna
iskandar aci
Newbie
Newbie
PostCOLON 13
BergabungCOLON 08 Apr 2013, 13:57

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh iskandar aci » 22 Apr 2013, 20:18

Diketahui bahwa ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran 2012 tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan dan sekarang dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri terkait masalah tersebut diatas, semua kebijakan yang berhubungan dan jabatan sebagai PPK termasuk penandatanganan kontrak cacat hukum? Mohon tanggapannya

Anak Medan
Newbie
Newbie
PostCOLON 20
BergabungCOLON 22 Mei 2012, 10:12

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh Anak Medan » 23 Apr 2013, 23:17

iskandar aci menulisColonDiketahui bahwa ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran 2012 tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan dan sekarang dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri terkait masalah tersebut diatas, semua kebijakan yang berhubungan dan jabatan sebagai PPK termasuk penandatanganan kontrak cacat hukum? Mohon tanggapannya

Apa akibatnya kalau PPK yang tidak
bersertifikat tetap dipaksakan menandatangani
kontrak?
Mari kita lihat ketentuan berikut ini:
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
menyebutkan:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu
dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan
dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Jadi sudah jelas bahwa karena yang membuat
perjanjian adalah PPK dan untuk menjadi PPK
wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa, maka apabila sebuah kontrak
ditandatangani oleh PPK yang tidak
bersertifikat maka Kontrak tersebut tidak
sah atau batal demi hukum .

Sebagian penjelasan dari situs www.khalidmustafa.info/2011/12/18/ppk-y ... ontrak.php baca selengkapnya disitus tersebut.
Anak Medan

Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1258
BergabungCOLON 06 Apr 2011, 16:30

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh kujang101 » 24 Apr 2013, 11:45

Anak Medan menulisColon
iskandar aci menulisColonDiketahui bahwa ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran 2012 tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan dan sekarang dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri terkait masalah tersebut diatas, semua kebijakan yang berhubungan dan jabatan sebagai PPK termasuk penandatanganan kontrak cacat hukum? Mohon tanggapannya

Apa akibatnya kalau PPK yang tidak
bersertifikat tetap dipaksakan menandatangani
kontrak?
Mari kita lihat ketentuan berikut ini:
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
menyebutkan:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu
dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan
dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Jadi sudah jelas bahwa karena yang membuat
perjanjian adalah PPK dan untuk menjadi PPK
wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa, maka apabila sebuah kontrak
ditandatangani oleh PPK yang tidak
bersertifikat maka Kontrak tersebut tidak
sah atau batal demi hukum .

Sebagian penjelasan dari situs http://www.khalidmustafa.info/2011/12/1 ... ontrak.php baca selengkapnya disitus tersebut.

Nah, apabila penandatanganan itu terjadi pada tahun 2012, dan pekerjaan sudah diselesaikan dan sudah diamprah serta hasil pekerjaan sudah dimanfaatkan, sementara pada tahun 2013 diputuskan kontrak batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan?

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh aiririah » 24 Apr 2013, 20:46

kujang101 menulisColon
Anak Medan menulisColon
iskandar aci menulisColonDiketahui bahwa ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun anggaran 2012 tidak memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan dan sekarang dalam proses pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri terkait masalah tersebut diatas, semua kebijakan yang berhubungan dan jabatan sebagai PPK termasuk penandatanganan kontrak cacat hukum? Mohon tanggapannya

Apa akibatnya kalau PPK yang tidak
bersertifikat tetap dipaksakan menandatangani
kontrak?
Mari kita lihat ketentuan berikut ini:
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
menyebutkan:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu
dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan
dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Jadi sudah jelas bahwa karena yang membuat
perjanjian adalah PPK dan untuk menjadi PPK
wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa, maka apabila sebuah kontrak
ditandatangani oleh PPK yang tidak
bersertifikat maka Kontrak tersebut tidak
sah atau batal demi hukum .

Sebagian penjelasan dari situs http://www.khalidmustafa.info/2011/12/1 ... ontrak.php baca selengkapnya disitus tersebut.

Nah, apabila penandatanganan itu terjadi pada tahun 2012, dan pekerjaan sudah diselesaikan dan sudah diamprah serta hasil pekerjaan sudah dimanfaatkan, sementara pada tahun 2013 diputuskan kontrak batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan?


:swt: :bath:
mottoku adalah : aiririah

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh khalid » 25 Apr 2013, 07:15

kujang101 menulisColon
Nah, apabila penandatanganan itu terjadi pada tahun 2012, dan pekerjaan sudah diselesaikan dan sudah diamprah serta hasil pekerjaan sudah dimanfaatkan, sementara pada tahun 2013 diputuskan kontrak batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan?


Karena batal demi hukum maka seharusnya penyedia yang bersangkutan tidak berhak mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun karena barang sudah ada, maka auditor harus menghitung besaran nilai pekerjaan berdasarkan nilai pasar barang/jasa. Kemudian negara tetap membayar sesuai pekerjaan yang selesai, dan selisihnya termasuk keuntungan perusahaan wajib dikembalikan kepada kas negara.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1258
BergabungCOLON 06 Apr 2011, 16:30

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh kujang101 » 25 Apr 2013, 09:28

khalid menulisColon
kujang101 menulisColon
Nah, apabila penandatanganan itu terjadi pada tahun 2012, dan pekerjaan sudah diselesaikan dan sudah diamprah serta hasil pekerjaan sudah dimanfaatkan, sementara pada tahun 2013 diputuskan kontrak batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan?


Karena batal demi hukum maka seharusnya penyedia yang bersangkutan tidak berhak mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun karena barang sudah ada, maka auditor harus menghitung besaran nilai pekerjaan berdasarkan nilai pasar barang/jasa. Kemudian negara tetap membayar sesuai pekerjaan yang selesai, dan selisihnya termasuk keuntungan perusahaan wajib dikembalikan kepada kas negara.

Apakah ini tidak justru merugikan penyedia?
Karena penyedia tidak mungkin ketika akan melakukan penandatanganan kontrak 'menodong' PPK, "Bapak sudah punya sertifikat PBJ belum?"

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh khalid » 25 Apr 2013, 12:47

kujang101 menulisColon
khalid menulisColon
kujang101 menulisColon
Nah, apabila penandatanganan itu terjadi pada tahun 2012, dan pekerjaan sudah diselesaikan dan sudah diamprah serta hasil pekerjaan sudah dimanfaatkan, sementara pada tahun 2013 diputuskan kontrak batal demi hukum.

Apa yang harus dilakukan?


Karena batal demi hukum maka seharusnya penyedia yang bersangkutan tidak berhak mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun karena barang sudah ada, maka auditor harus menghitung besaran nilai pekerjaan berdasarkan nilai pasar barang/jasa. Kemudian negara tetap membayar sesuai pekerjaan yang selesai, dan selisihnya termasuk keuntungan perusahaan wajib dikembalikan kepada kas negara.

Apakah ini tidak justru merugikan penyedia?
Karena penyedia tidak mungkin ketika akan melakukan penandatanganan kontrak 'menodong' PPK, "Bapak sudah punya sertifikat PBJ belum?"


Penyedia melakukan tuntutan perdata kepada PPK-nya. Nanti PPK-nya harus membayar penyedia senilai besar kerugian, baik materiil maupun immateriil.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1258
BergabungCOLON 06 Apr 2011, 16:30

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh kujang101 » 25 Apr 2013, 15:28

khalid menulisColon
kujang101 menulisColon
khalid menulisColon
Karena batal demi hukum maka seharusnya penyedia yang bersangkutan tidak berhak mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun karena barang sudah ada, maka auditor harus menghitung besaran nilai pekerjaan berdasarkan nilai pasar barang/jasa. Kemudian negara tetap membayar sesuai pekerjaan yang selesai, dan selisihnya termasuk keuntungan perusahaan wajib dikembalikan kepada kas negara.

Apakah ini tidak justru merugikan penyedia?
Karena penyedia tidak mungkin ketika akan melakukan penandatanganan kontrak 'menodong' PPK, "Bapak sudah punya sertifikat PBJ belum?"


Penyedia melakukan tuntutan perdata kepada PPK-nya. Nanti PPK-nya harus membayar penyedia senilai besar kerugian, baik materiil maupun immateriil.

OIC...
Wah, panjang juga urusannya. :D

Avatar pengguna
iskandar aci
Newbie
Newbie
PostCOLON 13
BergabungCOLON 08 Apr 2013, 13:57

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh iskandar aci » 25 Apr 2013, 19:41

Terima kasih atas pembelajarannya, semoga bermanfaat buat PA/KPA jangan main asal tunjuk entar runyam urusannya.. :swt:

Anak Medan
Newbie
Newbie
PostCOLON 20
BergabungCOLON 22 Mei 2012, 10:12

Re: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Postoleh Anak Medan » 04 Mei 2013, 23:55

khalid menulisColon
Penyedia melakukan tuntutan perdata kepada PPK-nya. Nanti PPK-nya harus membayar penyedia senilai besar kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Bagaimana dengan PA/KPA yang mengeluarkan SK PPK, berarti tidak kena sanksi. Seorang bawahan bukankah harus loyal kepada atasan sehubungan dengan pengangkatannya menjadi PPK. Dalam artian tidak boleh menolaknya.
Anak Medan


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 2 dan 0 tamu