Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh Kunkun » 06 Jun 2011, 12:29

Mas Khalid, Guskun, dkk, mohon masukannya....
Kami SKPD mengacu kepada Peraturan Bupati, dimana PA maupun KPA tidak merangkap sebagai PPK..., PPK berdiri sendiri yang dibentuk oleh PA yang tugasnya sesuai dg Perpres 54 kecuali untuk penandatangan kontrak perlu persetujuan Bupati.
Selama Perbub tersebut tidak disesuaikan dg Permendagri 21, apakah kegiatan pengadaan barang jasa di SKPD kami akan cacat hukum apabila Perbub tersebut tidak segera disesuaikan dg Permendagri 21 ....
Terima kasih... :o
Kunkun
Newbie
Newbie
 
Post: 23
Bergabung: 06 Apr 2011, 21:40
Lokasi: Barabai Kalimatan Selatan

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh khalid » 06 Jun 2011, 12:33

Kunkun menulis:Mas Khalid, Guskun, dkk, mohon masukannya....
Kami SKPD mengacu kepada Peraturan Bupati, dimana PA maupun KPA tidak merangkap sebagai PPK..., PPK berdiri sendiri yang dibentuk oleh PA yang tugasnya sesuai dg Perpres 54 kecuali untuk penandatangan kontrak perlu persetujuan Bupati.
Selama Perbub tersebut tidak disesuaikan dg Permendagri 21, apakah kegiatan pengadaan barang jasa di SKPD kami akan cacat hukum apabila Perbub tersebut tidak segera disesuaikan dg Permendagri 21 ....
Terima kasih... :o


Kalau saya sih tidak, karena dasar hukum Perbub tersebut amat kuat, yaitu Pasal 7 Perpres 54/2010 :D
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4187
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh Khairil Khai » 06 Jun 2011, 20:40

Kunkun menulis:Mas Khalid, Guskun, dkk, mohon masukannya....
Kami SKPD mengacu kepada Peraturan Bupati, dimana PA maupun KPA tidak merangkap sebagai PPK..., PPK berdiri sendiri yang dibentuk oleh PA yang tugasnya sesuai dg Perpres 54 kecuali untuk penandatangan kontrak perlu persetujuan Bupati.
Selama Perbub tersebut tidak disesuaikan dg Permendagri 21, apakah kegiatan pengadaan barang jasa di SKPD kami akan cacat hukum apabila Perbub tersebut tidak segera disesuaikan dg Permendagri 21 ....
Terima kasih... :o


salah satu landasan hukum atau konsiderannya dari Perbup tersebut tentunya sudah mencantumkan Perpres 54/2010.
klo sudah, tentunya lebih kuat ketimbang dasar hukumnya memakai permendagri.

dari sisi tata urutan perundangan Permen atau kepmen masih dibawan Perpres.
malah dalam UU no 10/2004 Pasal 7 tidak disebutkan secara jelas mengenai Kepmen/permen
Jadi Perbup tersebut tdk usah direvisi kecuali di dalamnya masih jg mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. tentunya harus di revisi, disesuaikan dengan Permendagri 21/2011.

sedikit info utk memperdalam mengenai Kepmen ataupun permen dapat di baca disini
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMDoiZD1hcisxJmY9UGVybWVuX2Rhbl9LZXBtZW4uaHRtIjs=
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 364
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh Kunkun » 06 Jun 2011, 21:53

Trims pencerahannya....
Perbub sudah mengacu pada Perpres 54 selain Permendagri 13, dan memang harus direvisi karena mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Pelaksana APBD, tapi sangat disayangkan terbitnya perubahan kedua Permendagri masih menjadi polemik, kelihatannya LKPP juga kecolongan saat menerbitkan SE Kemendagri dan LKPP dimana PPK dirangkap oleh PA untuk SKPD yang kecil, semestinya saat itu LKPP memberikan masukan. Jelas-jelas bahwa di Perpres 54 PPK tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan SPM. Sedangkan dalam Permendagri 13 penandatangan SPM menjadi salah satu tugas PA, dan itu diacu oleh Perbub.
Udahlah... ini menjadi tugas bagian hukum di setda untuk menyikapinya, cuman berharap itu tidak menjadi celah pemeriksa dan proses pengadaan barang jasa dapat berjalan lancar.
Menjadi pengalaman lantaran istilah PPK tidak dikenal dalam Permendagri, menjadi temuan....Kepres 2003 diabaikan!!!
Kunkun
Newbie
Newbie
 
Post: 23
Bergabung: 06 Apr 2011, 21:40
Lokasi: Barabai Kalimatan Selatan

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh Palembang » 07 Jun 2011, 00:27

Kunkun menulis:Trims pencerahannya....
Perbub sudah mengacu pada Perpres 54 selain Permendagri 13, dan memang harus direvisi karena mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Pelaksana APBD, tapi sangat disayangkan terbitnya perubahan kedua Permendagri masih menjadi polemik, kelihatannya LKPP juga kecolongan saat menerbitkan SE Kemendagri dan LKPP dimana PPK dirangkap oleh PA untuk SKPD yang kecil, semestinya saat itu LKPP memberikan masukan. Jelas-jelas bahwa di Perpres 54 PPK tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan SPM. Sedangkan dalam Permendagri 13 penandatangan SPM menjadi salah satu tugas PA, dan itu diacu oleh Perbub.
Udahlah... ini menjadi tugas bagian hukum di setda untuk menyikapinya, cuman berharap itu tidak menjadi celah pemeriksa dan proses pengadaan barang jasa dapat berjalan lancar.
Menjadi pengalaman lantaran istilah PPK tidak dikenal dalam Permendagri, menjadi temuan....Kepres 2003 diabaikan!!!


Bukan bermaksud ngajak debat kusir dan memperpanjang tali jemuran .... :lol:.... tapi supaya menjadi lebih jelas dan tuntasssss :P dan diskusi ini mempunyai dasar yang sama .... saya kutipkan bagian2 Peraturan Pemerintah No 58/2005 yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi harap dicatat bahwa Permendagri yang dimaksud merupakan turunan dari PP ini.

Peraturan Pemerintah No 58/2005
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 10
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 12
(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat
menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 65
(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 92
(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
(2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.



Kalau saya mencermatinya maka sebenarnya PPK ekivalen dengan PPTK. Cuma dasar hukumnya yang belum ada. Pernah terjadi PPK merangkap sebagai PPTK; PPK untuk menandatangani kontrak sementara PPTK untuk mengajukan pembayaran.

Tapi tentu harus pula dilihat pasal 10g tersebut bahwa PA/KPA 'mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain' dapat berarti yang berwenang menandatangani kontrak :?: :?:

.... nah loh .....
diskusi untuk mencari solusi, bukan harga mati
Palembang
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 335
Bergabung: 02 Jun 2011, 10:42

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh wahid saraha » 07 Jun 2011, 14:46

Pa Khalid, kalau di SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten/Kota,
:arrow: SEkda = PA
:arrow: Kepala Bagian = KPA,
:arrow: Sekda = PPK
:arrow: Kasubbag nya yg notabene sbgaia PPTK Kegiatan ybs, Sebagai apa ya ??? :oops: :?: :?: :?:
wahid saraha
Newbie
Newbie
 
Post: 9
Bergabung: 02 Jun 2011, 15:15

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh Khairil Khai » 07 Jun 2011, 14:50

wahid saraha menulis:Pa Khalid, kalau di SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten/Kota,
:arrow: SEkda = PA
:arrow: Kepala Bagian = KPA,
:arrow: Sekda = PPK
:arrow: Kasubbag nya yg notabene sbgaia PPTK Kegiatan ybs, Sebagai apa ya ??? :oops: :?: :?: :?:


Kasubag sebagai Tim pendukung sesuai Penjelasan Pasal 7 Ayat 3. :P
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 364
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh shaka » 07 Jun 2011, 16:21

wahid saraha menulis:Pa Khalid, kalau di SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten/Kota,
:arrow: SEkda = PA
:arrow: Kepala Bagian = KPA,
:arrow: Sekda = PPK
:arrow: Kasubbag nya yg notabene sebagai PPTK Kegiatan ybs, Sebagai apa ya ??? :oops: :?: :?: :?:


wew, bisa gak pak kalo KPA juga sebagai PPK??

terus kasubag sebagai PPTK membantu PPK??
there's always hope
Avatar pengguna
shaka
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 177
Bergabung: 04 Apr 2011, 12:24

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh idhamsyah » 07 Jun 2011, 21:25

terbitnya Permendagri 21 2011 tidak menjawab apapun tetapi malah kepada Diskresi Peraturan.

Penandatanganan SPM pada kantor di lingkup pemda selama ini adalah PA/KPA (sesuai Pasal 10 huruf H Permendagri 13/2006) sedangkan pada Pasal 12 Perpres 54/2010 dikatakan persyaratan PPK tidak boleh menjabat sebagai pengelola keuangan yang dalam penjelasan Perpres 54/ 2010 disebutkan bahwa Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Di satu sisi tidak semua kantor pada lingkup pemda membentuk KPA, sehingga secara otomatis Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar adalah PA. nah kalo ada permasalahan antara PPK dan ULP/Panitia yang menengahi permasalahan sapa ?? apakah PPK selaku PA ??

Dengan demikian tentunya Permendagri 13/2006 dan perubahannya apakah tidak bertentangan dengan Pasal 12 Perpres 54/2010 ??
idhamsyah
Newbie
Newbie
 
Post: 30
Bergabung: 14 Apr 2011, 11:32

Re: Permendagri 21/2011 pengganti Permendagri 13/2006

Postoleh guskun » 10 Jun 2011, 13:53

sayangnya tdk ada teman dari Depdagri yang membaca kegalauan aparat daerah melalui thread ini.


SOL
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu