Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh tenderwatch » 05 Jun 2011, 16:12

Metode Pengadaan Langsung Tidak Dapat Digunakan untuk Pengadaan Barang yang Menambah Aset, Walaupun Nilainya Dibawah 100 Juta Rupiah! (Bantahan Tulisan Khalid Mustafa)

Pendapat Khalid Mustafa

Khalid Mustafa pada artikelnya yang dipublikasikan di http://khalidmustafa.info/?p=1380 dengan judul “Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset?’ dijelaskan bahwa “metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset selama nilainya di bawah 100 juta rupiah.”

Dasar pertimbangan Khalid Mustafa:

Oleh sebab itu, mari kembali melihat Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang saya gabungkan dengan pengertian kebutuhan operasional sesuai Penjelasan Perpres 54/2010.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; DAN/ATAU
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan DAN/ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Coba lihat kata DAN/ATAU pada huruf c dan d di atas.

Pengertian DAN/ATAU menurut Bahasa Indonesia adalah pilihan penggunaan kata penghubung DAN atau kata penghubung ATAU. Artinya, kita bisa memilih apakah hendak menggunakan DAN atau menggunakan ATAU.

Pemilihan kata sambung ini amat berpengaruh terhadap pengertian dari Pasal 39.

Menurut Bahasa Indonesia, kata DAN dan ATAU adalah kata penghubung koordinatif. Kata DAN digunakan untuk menandai hubungan penambahan. Kata ATAU digunakan untuk menandai hubungan pemilihan.

Mari sekarang kita ubah kata penghubung dengan menggunakan kata DAN pada huruf c dan menggunakan kata ATAU pada huruf d. Hal ini karena pada huruf d, tidak bisa menggunakan 2 kondisi secara bersamaan.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; DAN
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata “DAN” pada huruf c, maka seluruh kondisi pada a, b, c, dan d WAJIB ada, untuk dapat melaksanakan Pengadaan Langsung. Artinya, syarat untuk dapat melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah harus kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset, teknologinya sederhana, resikonya kecil dan dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Sekarang, kita ganti kata penghubung pada huruf c dengan kata ATAU.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; ATAU
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata penghubung “ATAU” pada huruf c, maka kondisi a, b, c, dan d merupakan pilihan. Salah satu kondisi, WAJIB ada agar Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan. Artinya, syarat untuk melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset ATAU teknologinya sederhana ATAU resikonya kecil ATAU dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

“Berdasarkan paparan di atas, maka Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset selama nilainya di bawah 100 juta rupiah.”

Bantahan Hendri, SKed

Coba perhatikat kalimat yang bercetak merah dibawah ini:

[*]Apabila menggunakan kata “DAN” pada huruf c, maka seluruh kondisi pada a, b, c, dan d WAJIB ada,
[*]Apabila menggunakan kata penghubung “ATAU” pada huruf c, maka kondisi a, b, c, dan d merupakan pilihan.

Metode Pengadaan Langsung Tidak Dapat Digunakan untuk Pengadaan Barang yang Menambah Aset, walaupun Nilai Pekerjaannya dibawah 100 juta Rupiah! (Bantahan Tulisan Khalid Mustafa)

Menurut saya, menempatkan “DAN/ATAU” pada akhir semua kalimat pada poin a, b, c, dan d merupakan suatu yang tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 seperti yg dinyatakan diatas, penempatannya hanya pada poin c dan d saja.

Selain itu, penegasan ini juga dikuatkan oleh pengertian kata ”DAN” itu sendiri, yang merupakan penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yg setara, yg termasuk tipe yg sama serta memiliki fungsi yg tidak berbeda (http://www.artikata.com), maka penempatan kata ”DAN” pada akhir kalimat pada poin a tidak tepat karena;

[*]” kebutuhan operasional K/L/D/I” tidak setara, tipenya tidak sama serta fungsi yg berbeda dengan ”teknologi sederhana”
[*]” kebutuhan operasional K/L/D/I” tidak setara, tipenya tidak sama serta fungsi yg berbeda dengan ”risiko kecil”
[*]” kebutuhan operasional K/L/D/I” tidak setara, tipenya tidak sama serta fungsi yg berbeda dengan ”Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil”
[*]dst.

Berdasarkan penjelasan diatas maka saya berkesimpulan bahwa ”metode pengadaan langsung (PL) tidak dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset, walaupun nilai pekerjaannya dibawah 100 juta rupiah”

[url]Sumber: http://duniakontraktor.com/[/url]
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh khalid » 05 Jun 2011, 16:32

Sudah saya jawab, silakan dibaca di http://khalidmustafa.info/?p=1448
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4191
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh Adeng » 05 Jun 2011, 16:36

Kantor saya mau beli printer harga Rp. 400.000,- . Printer merupakan barang yang dicatat sebagai aset, pertanyaannya :
Apa iya cuma beli printer 400 rb harus menggunakan pelelangan sederhana? (kalo dikatakan gak boleh pengadaan langsung), kayaknyan gak efektif dan efisien donk :D

Permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, mau tau jawabannya???? tanya LKPP :)
Adeng
Newbie
Newbie
 
Post: 57
Bergabung: 01 Apr 2011, 22:12

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh max modi » 05 Jun 2011, 18:57

kembali ke bab I... :lol:
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 414
Bergabung: 01 Apr 2011, 05:32

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh tenderwatch » 05 Jun 2011, 19:20

khalid menulis:Sudah saya jawab, silakan dibaca di http://khalidmustafa.info/?p=1448


Berdasarkan link http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... id=178#q_1 , jawaban LKPP membolehkannya...

Menurut LKPP:

Berdasarkan ketentuan pada pasal 39 ayat (1), pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan d.

Dengan demikian bilamana pengadaan belanja modal tidak memenuhi kriteria huruf a karena menambah aset, masih dapat dilakukan melalui pengadaan langsung bila memenuhi kriteria lainnya.

ATAS JAWABAN LKPP terkait dg Pengadaan Langsung (PL) tsb, MAKA SAYA AKAN MELAKUKAN SANGGAHAN/PERLAWANAN.

Dasar sanggahannya/perlawanan tsb adalah:

1. Selain pekerjaan mendesak, seperti kebutuhan operasional, maka pengadaan langsung (PL) yg dapat menambah aset, spt bangunan sederhana berupa pos jaga, bila dilakukan PL, akan melangagar Pasal Pasal 5 Perpres 54/2010, yaitu melanggar prinsip:

#Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

#Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

#Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

2. Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Perpres 54/2010, Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pada Lampiran III, dijelaskan bahwa:

Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:

a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Untuk jenis pekerjaan bangunan sederhana berupa pos jaga, maka survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda sangat sulit dilakukan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 1 UU HAM, yg bunyinya “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.” maka PL untuk pekerjaan lain selain pekerjaan mendesak, seperti kebutuhan operasional, merupakan pelanggaran terhadap UU ini.

Demikian menurut saya…
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh tenderwatch » 05 Jun 2011, 19:23

Adeng menulis:Kantor saya mau beli printer harga Rp. 400.000,- . Printer merupakan barang yang dicatat sebagai aset, pertanyaannya :
Apa iya cuma beli printer 400 rb harus menggunakan pelelangan sederhana? (kalo dikatakan gak boleh pengadaan langsung), kayaknyan gak efektif dan efisien donk :D

Permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, mau tau jawabannya???? tanya LKPP :)


Menurut saya, itu masuk kebutuhan operasional, maka dapat di PL...
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh khalid » 05 Jun 2011, 21:12

tenderwatch menulis:
Adeng menulis:Kantor saya mau beli printer harga Rp. 400.000,- . Printer merupakan barang yang dicatat sebagai aset, pertanyaannya :
Apa iya cuma beli printer 400 rb harus menggunakan pelelangan sederhana? (kalo dikatakan gak boleh pengadaan langsung), kayaknyan gak efektif dan efisien donk :D

Permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, mau tau jawabannya???? tanya LKPP :)


Menurut saya, itu masuk kebutuhan operasional, maka dapat di PL...


Lho, siapa bilang itu operasional ?

Lihat Penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Huruf a "Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I."

Printer itu menambah aset, jadi tidak masuk pengertian kebutuhan operasional.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4191
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh khalid » 05 Jun 2011, 21:24

tenderwatch menulis:
khalid menulis:Sudah saya jawab, silakan dibaca di http://khalidmustafa.info/?p=1448


Berdasarkan link http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... id=178#q_1 , jawaban LKPP membolehkannya...

Menurut LKPP:

Berdasarkan ketentuan pada pasal 39 ayat (1), pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan d.

Dengan demikian bilamana pengadaan belanja modal tidak memenuhi kriteria huruf a karena menambah aset, masih dapat dilakukan melalui pengadaan langsung bila memenuhi kriteria lainnya.

ATAS JAWABAN LKPP terkait dg Pengadaan Langsung (PL) tsb, MAKA SAYA AKAN MELAKUKAN SANGGAHAN/PERLAWANAN.

Dasar sanggahannya/perlawanan tsb adalah:

1. Selain pekerjaan mendesak, seperti kebutuhan operasional, maka pengadaan langsung (PL) yg dapat menambah aset, spt bangunan sederhana berupa pos jaga, bila dilakukan PL, akan melangagar Pasal Pasal 5 Perpres 54/2010, yaitu melanggar prinsip:

#Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

#Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

#Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

2. Berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Perpres 54/2010, Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pada Lampiran III, dijelaskan bahwa:

Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:

a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Untuk jenis pekerjaan bangunan sederhana berupa pos jaga, maka survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda sangat sulit dilakukan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 1 UU HAM, yg bunyinya “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.” maka PL untuk pekerjaan lain selain pekerjaan mendesak, seperti kebutuhan operasional, merupakan pelanggaran terhadap UU ini.

Demikian menurut saya…


1. Siapa bilang kebutuhan operasional itu mendesak, jangan menambahkan pengertian operasional selain yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Huruf a Perpres 54/2010. Masalah prinsip, maka apabila tidak dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung maka akan melanggar prinsip

#Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

#Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Kalimat “sangat sulit dilakukan” adalah kalimat subjektif dan tidak terukur. Bagaimana dengan pengadaan Printer seharga 400 ribu ? Apa harus lelang ?

3. Melanggarnya dimana ? Kalau pakai pasal ini, artinya Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54 juga melanggar dong. Karena tentu saja semua usaha berhak untuk mengikuti pekerjaan yang layak :)

Demikian menurut saya juga…
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4191
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh melki » 05 Jun 2011, 21:52

saya sangat2 setuju dengan pak khalid...... :P
Avatar pengguna
melki
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 220
Bergabung: 30 Mar 2011, 22:50
Lokasi: Kalimantan Tengah

Re: Tidak Boleh di PL, Bila Hasilnya dapat Menambah Aset

Postoleh tenderwatch » 06 Jun 2011, 00:11

khalid menulis:
tenderwatch menulis:
Adeng menulis:Kantor saya mau beli printer harga Rp. 400.000,- . Printer merupakan barang yang dicatat sebagai aset, pertanyaannya :
Apa iya cuma beli printer 400 rb harus menggunakan pelelangan sederhana? (kalo dikatakan gak boleh pengadaan langsung), kayaknyan gak efektif dan efisien donk :D

Permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, mau tau jawabannya???? tanya LKPP :)


Menurut saya, itu masuk kebutuhan operasional, maka dapat di PL...


Lho, siapa bilang itu operasional ?

Lihat Penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Huruf a "Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I."

Printer itu menambah aset, jadi tidak masuk pengertian kebutuhan operasional.



Saya anggap operasional kerena dibutuhkan untuk menunjang kegiatan lain. Selain itu masa pakainya juga tidak terlalu lama, masa pakai efektifnya paling cuma beberapa tahun...
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu