Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh tenderwatch » 05 Jun 2011, 19:44

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Hendri, SKed, lahir di Aceh Besar, tanggal 17 November 1977, bertempat tinggal di Jalan Cendana Utama Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pekerjaan wiraswasta dengan jabatan direktur CV. Autotech, dan Pendiri serta Koordinator Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia, untuk selanjutnya disebut “PENGGUGAT”

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan “gugatan Perbuatan Melawan Hukum” terhadap:

Pemerintah Aceh c.q. Gubernur Aceh, beralamat Jl. T. Nyak Arief No.219, Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya c.q. Kepala SKPA, Dr. Ir. Muhyan Yunan, MSc (Hw.Eng), MBA, yang beralamat di Jalan Sudirman No 1 Kota Banda Aceh, untuk selajutnya disebut TERGUGAT II;

Untuk selanjutnya secara keselurahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai “PARA TERGUGAT”.

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata), PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia “yang dirugikan” karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukukan oleh TERGUGAT II, dengan cara “tidak mengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan tahun anggaran 2010 secara terbuka pada media internet” maka berhak “menuntut ganti kerugian”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia “yang dirugikan” karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukukan oleh TERGUGAT II, dengan cara “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum”, maka berhak “menuntut ganti kerugian”;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TERGUGAT I adalah kepala pemerintahan daerah propinsi yang dipilih secara demokratis;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Poin (7) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, TERGUGAT I adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, TERGUGAT I selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh yang telah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada TERGUGAT II selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (19) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, TERGUGAT II adalah Kepala SKPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkungan SKPAnya;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PARA TERGUGAT adalah pihak yang wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuaidengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan, Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, TERGUGAT II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “tidak mengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada pelaksanaan tahun anggaran 2010, secara terbuka pada media internet”. Bahwa “perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (h) Peraturan Presiden tersebut yang bunyinya menentukan, “mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang / jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pengumuman secara terbuka artinya rencana pengadaan Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD diumumkan di website pengadaan nasional dengan alamat http://www.pengadaannasionalbappenas.go.id yang dikoordinasikan oleh Menteri Negera Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan / atau di website Departemen / Lembaga / Komisi BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, TERGUGAT II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “tidak mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa secara terbuka pada awal pelaksanaan tahun anggaran 2010”. Bahwa“perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang bunyinya menentukan, “Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran”;

3. Bahwa berdasarkan surat PENGGUGAT no. 011/LP3SI/IV/2010 tanggal 13 April 2010, yang cakupan isinya mengenai permintaan daftar rencana pengadaan serta mengingatkan TERGUGAT II terhadap kewajiban mengumumkan rencana pengadaan barang / jasa secara terbuka setiap awal pelaksanaan tahun anggaran, tetapi TERGUGAT II tidak mau memberikan dan juga tidak mengumumkannya. Bahwa hal ini telah menunjukkan kuatnya hubungan kausalitas antara“perbuatan melawan hukum” yang dilakukan TERGUGAT II dengan kerugian yang telah PENGGUGAT dapatkan, serta membuktikan bahwa TERGUGAT II telah dengan sengaja melakukan “perbuatan melawan hukum”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 poin (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, TERGUGAT II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. Bahwa “perbuatan melawan hukum” yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 poin (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003, yang menentukan, “Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet”. Selanjutnya makna dari pengertian “papan pengumuman resmi untuk penerangan umum” adalah papan pengumuman resmi yang dipasang pada tempat yang strategis di ibukota kabupaten/kota sehingga tujuan dari pengumuman bisa tercapai, yaitu harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha. Pengertian ini sesuai dengan yang dijelaskan padaLampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf a poin 3.a. Kepres No. 80 Tahun 2003, yang penjelasannya sebagai berikut: “Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa”;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa mengingat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan pekerjaan PENGGUGAT sebagai seorang pengusaha dengan perusahaan bernama CV. Autotech, yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akte Notaris Lila Triana, SH Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2008, maka PENGGUGAT merasa hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi telah dibatasi, karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan TERGUGAT II dengan cara “tidak mengumumkan rencana pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2010 secara terbuka pada media internet” yang telah mengakibatkan PEGGUGAT kesulitan mengembangkan perusahaan;

2. Bahwa mengingat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender, berdasarkan bukti Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka PENGGUGAT merasa hak untuk mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, telah dibatasi karena “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan cara “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum”;

3. Bahwa mengingat Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PENGGUGAT merasa hak untuk mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan membentuk suatu keluarga serta meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera, telah terbatasi, karena dibatasinya hak memperoleh informasi yang telah menyebabkan PENGGUGAT tidak mendapat pekerjaan yang layak, yang disebabkan oleh “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan TERGUGAT II, dengan cara “tidak mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa secara terbuka pada media internet” dan “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum”;

4. Bahwa mengingat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh TERGUGAT II, merupakan pelanggaran hak azasi manusia, karena telah menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap hak azasi PENGGUGAT, didukung dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mekanisme tentang tata cara Pemilihan Langsungnya, telah mengalami perubahan, semula dilakukan melalui proses prakualifikasi, berubah menjadi pascakualifikasi, maka dikhawatirkan kerugian yang telah PENGGUGAT alami tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;


VI. PETITUM

1. Bahwa mengingat artikel yang ditulis oleh Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H. yang dipubikasikan pada website http://www.pn-pandeglang.go.id dan telah PENGGUGAT publikasi ulang pada blog http://beritakontraktor.wordpress.com dengan judul “Dimensi Dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, yang intinya adalah “Demi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” , maka Mahkamah Agung dalam beberapa kasus konkrit mengenai tindak pidana korupsi yang dihadapinya, “masih tetap berpedoman pada yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil” walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa “konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Dengan pertimbangan seperti pada artikel diatas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, yang menentukan, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, serta ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, serta PENGGUGAT selaku masyarakat yang bukan praktisi hukum dan juga orang yang telah dihambat hak-haknya untuk mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, PENGGUGAT berharap pada Yang Mulia Hakim supaya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu “LEBIH MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI HUKUM DAN KEADILAN DIBANDING YANG LAINNYA” maka PENGGUGAT memohon agar “gugatan perbuatan melawan hukum” melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata ini supaya dapat ditetapkan;

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah melanggar Hak Azasi PENGGUGAT;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapat oleh perusahaan PENGGUGAT selama waktu 1 (satu) tahun. Bahwa angka Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil perkiraan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari total jumlah penjualan 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan pertimbangan kriteria usaha kecil menurut pasal 6 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), yang pembayarannya diangsur dan diberikan kepada Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia, sebagai biaya operasional untuk pembelaan kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pelayanan publik, dengan nilai angsuran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tiap tahun.

7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon
ttd
Hendri, SKed

Sumber: http://duniakontraktor.com/muhyan-yunan-dan-gubernur-aceh-akan-saya-gugat-lebih-dari-rp-15-trilyun/
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh khalid » 05 Jun 2011, 21:14

Ini kasus tahun berapa ? Kalau tahun 2010 kok masih menggunakan dalil Keppres 80/2010 ?
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh Nafarin » 05 Jun 2011, 23:19

khalid menulis:Ini kasus tahun berapa ? Kalau tahun 2010 kok masih menggunakan dalil Keppres 80/2010 ?

apa benar pak papan pengumuman resmi ada syarat2nya seperti dituliskan d atas?
Avatar pengguna
Nafarin
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 04 Jun 2011, 00:39
Lokasi: Kalimantan

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh tenderwatch » 06 Jun 2011, 00:03

khalid menulis:Ini kasus tahun berapa ? Kalau tahun 2010 kok masih menggunakan dalil Keppres 80/2010 ?


Kasus tahun 2010, dasar hukumnya Kepres nomor 80 tahun 2003, terkait dengan Rencana umum pengadaan dan pengumuman lelang paket pemilihan langsung...
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh Palembang » 06 Jun 2011, 05:31

Nafarin menulis:
khalid menulis:Ini kasus tahun berapa ? Kalau tahun 2010 kok masih menggunakan dalil Keppres 80/2010 ?

apa benar pak papan pengumuman resmi ada syarat2nya seperti dituliskan d atas?


Keppres 80/2003 (berikut perubahan2nya):

A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
1. Pelelangan Umum
a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta
3) Agar pengumuman secara luas pada butir 1) tersebut dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :
a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa. Dalam hal di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan;
b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet.

3. Pemilihan Langsung
a. Penetapan Calon Peserta
1) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan prakualifikasi;
2) Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.



Kalau sudah terjadi perkembangan selanjutnya, mohon Tenderwatch dapat mengunggah jawaban dari pihak tergugat serta putusan hakim supaya kita dapat menarik pelajaran dari kasus ini mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh ULP dan mana yang perlu dituntut dan tidak dituntut keadilannya oleh Penyedia BJ. Karena kalau cuma tuntutannya saja yang diunggah, kita sebagai pembaca hanya dapat belajar cara menuntut saja bukan mempelajari keadilan.
diskusi untuk mencari solusi, bukan harga mati
Palembang
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 335
Bergabung: 02 Jun 2011, 10:42

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh khalid » 06 Jun 2011, 08:19

Iya nih, setelah saya pelajari dalil-dalilnya, lumayan kuat :D

Saya menunggu hasil dari putusan tersebut.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh Musafir™ » 06 Jun 2011, 10:08

cmg ndak kek dulu2, mengendap dan hilang dibw angin ...

siapa sih aneuk Nanggroe ndak kenal bg.wandi dan bg.muyan ???

Air Laut ato Biru na Langit ??? cuman waktu yg isa menjawab :D :D
Avatar pengguna
Musafir™
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 250
Bergabung: 14 Apr 2011, 10:51

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh tenderwatch » 06 Jun 2011, 12:00

Palembang menulis:
Nafarin menulis:
khalid menulis:Ini kasus tahun berapa ? Kalau tahun 2010 kok masih menggunakan dalil Keppres 80/2010 ?

apa benar pak papan pengumuman resmi ada syarat2nya seperti dituliskan d atas?


Keppres 80/2003 (berikut perubahan2nya):

A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
1. Pelelangan Umum
a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta
3) Agar pengumuman secara luas pada butir 1) tersebut dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :
a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa. Dalam hal di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan;
b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet.

3. Pemilihan Langsung
a. Penetapan Calon Peserta
1) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan prakualifikasi;
2) Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.



Kalau sudah terjadi perkembangan selanjutnya, mohon Tenderwatch dapat mengunggah jawaban dari pihak tergugat serta putusan hakim supaya kita dapat menarik pelajaran dari kasus ini mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh ULP dan mana yang perlu dituntut dan tidak dituntut keadilannya oleh Penyedia BJ. Karena kalau cuma tuntutannya saja yang diunggah, kita sebagai pembaca hanya dapat belajar cara menuntut saja bukan mempelajari keadilan.


Di forum ini,saya merasa sudah mendapat tempat untuk diskusi dan saling berbagi...
Semua yg terkait dg tender pasti akan saya unggah ke sini, terima kasih atas atensi dan dukungannya...
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh tenderwatch » 06 Jun 2011, 12:03

khalid menulis:Iya nih, setelah saya pelajari dalil-dalilnya, lumayan kuat :D

Saya menunggu hasil dari putusan tersebut.


Akan saya kabari dengan lengkap di forum ini...
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

Re: Gugatan Perkara Tender ke Pengadilan Perdata

Postoleh tenderwatch » 06 Jun 2011, 12:08

Musafir™ menulis:cmg ndak kek dulu2, mengendap dan hilang dibw angin ...

siapa sih aneuk Nanggroe ndak kenal bg.wandi dan bg.muyan ???

Air Laut ato Biru na Langit ??? cuman waktu yg isa menjawab :D :D


Demi hak yg telah terampas, maka sehebat apapun mereka, akan saya lawan juga...

Video-nya bagus :lol: Isinya sangat aktual ;) http://www.youtube.com/watch?v=C99Hh2_6_Y0
Avatar pengguna
tenderwatch
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 163
Bergabung: 05 Jun 2011, 15:29
Lokasi: Banda Aceh

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron